Dinamika perekonomian global beberapa tahun terakhir, terutama perang dagang, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Daya dorong sumber pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini semakin minim sehingga dibutuhkan sumber pertumbuhan baru agar ekonomi terangkat lebih tinggi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% masih jauh dari cukup untuk membawa Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah ke bawah (low middle-income).
“Dibutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan keluar dari middle income trap,” ujar Sugeng dalam diskusi “Menuju Indonesia Unggul melalui Ekonomi Digital”, Senin (7/10).
Perkembangan ekonomi digital, lanjutnya, dapat menjadi jawaban terhadap sumber pertumbuhan baru tersebut. Ada dua alasan utama mengapa BI menilai ekonomi digital sangat potensial bagi pertumbuhan.
Baca: Mulai Himpun Data, Pemerintah Susun Kelompok Ekonomi Digital
Pertama, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian besar yang mampu menyerap arus digitalisasi. Ini terlihat dari populasi yang mencapai 268,2 juta dengan 163 juta di antaranya berusia produktif. Sebanyak 59,7% dari penduduk produktif tersebut tergolong populasi Gen Y dan 40,3% tergolong Gen X — dua generasi yang sangat dekat dengan digitalisasi.
Kedua, akses teknologi digital belum merata di Indonesia kendati animo masyarakat relatif tinggi. Segmen unbanked people masih besar dan akses pembiayaan terhadap UMKM masih terbatas.
Artinya, masih ada ruang yang sangat besar dari demand-side yang menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia kata Sugeng.
Hal itu sudah terlihat dari tingginya akseptasi masyarakat terhadap layanan fintech dan e-commerce yang memberikan solusi secara fleksibel dan agresif untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Maka, BI merumuskan strategi utama dalam area sistem pembayaran untuk menangkap peluang perkembangan ekonomi digital tersebut.
Pertama, dengan merumuskan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 dengan tujuan mendorong digitalisasi perbankan, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, menjamin interlink fintech dan perbankan, hingga memastikan proteksi konsumen dan kepentingan nasional tetap terjaga.
Kedua, bank sentral juga melakukan strategi elektronifikasi pembayaran dalam program bantuan sosial (bansos) pemerintah, transaksi pemerintah daerah, dan sistem pembayaran transportasi.
Terakhir, mendorong digitalisasi UMKM potensial sehingga mampu menembus pasar e-commerce dan memiliki potensi ekspor yang makin tinggi. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono menambahkan, disrupsi ekonomi digital di dalam negeri sejauh ini berjalan sangat cepat.
Baca: Kominfo Ajak Tingkatkan Sinergitas untuk Dukung Ekonomi Digital Nasional
“Jangan sampai kita tertinggal dan tidak bisa memanfaatkannya. Kita harus berpikir secara sangat strategis untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital,” tutur Erwin, Senin (7/10).
Berbagai rumusan kebijakan BI dalam mendorong sistem pembayaran berbasis digital diharapkan mampu mengejar ketertinggalan Indonesia dalam merespon perubahan era perekonomian dan sistem pembayaran. Selain menangkap peluang sumber baru pertumbuhan, kebijakan tersebut juga penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah kian maraknya pemain-pemain baru dalam ekosistem keuangan.
