Menteri Tjahjo : KIPP Harus Bisa Tingkatkan Pelayanan Publik

Penulis Churry

Jakarta, ItWorks- Pengajuan proposal di ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 telah ditutup pada 10 Mei lalu. Terdata ada 3.059 proposal yang masuk dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang dihelat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini.

Pemerintah pusat terus mendorong seluruh instansi pusat maupun daerah untuk membuat inovasi pelayanan publik. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik untuk layanan masyarakat dan mendukung pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel. Termasuk di antaranya melalui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berharap, inovasi ini bisa menggerakkan dan mengorganisir daerah lain, agar selalu melahirkan inovasi dalam berbagai pelayanan publik. Apalagi kompetisi tahunan ini terselenggara sejak tahun 2014, juga telah memberi kontribusi signifikan bagi akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Saya harap inovasi terbaik bisa menggerakkan dan mengorganisir daerah agar terangsang melahirkan inovasi,” ujar Menteri Tjahjo dalam rapat virtual Penyampaian Laporan Kemajuan KIPP Tahun 2020 dari Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang dilansir Humas MenpanRB, di Jakarta, baru-baru ini.

Rapat Pembahasan KIPP

Ditambahkan, inovasi pada bidang pelayanan public, menjadi salah satu bagian reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. “Salah satu hal yang cukup penting adalah mempercepat proses perizinan,” ungkap Menteri Tjahjo.

Tahun ini KIPP digelar dalam tiga kelompok, yakni kelompok umum, replikasi, dan khusus. Kelompok umum diperuntukkan bagi inovasi yang baru ikut pertama kali, belum pernah menerima Top 99 selama dua kali, dan bukan termasuk Top Terpuji. Sedangkan replikasi adalah, inovasi adaptasi/modifikasi dari Top 99 periode 2014-2018, dan belum pernah mendapat penghargaan KIPP sebelumnya. Kelompok khusus, adalah inovasi Top Terpuji selama KIPP periode 2014-2018.

Pada kesempatan itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, melaporkan, tahun ini jumlah proposal yang terekam Sinovaik memang mengalami sedikit penurunan. Pada 2019, ada 3.156 proposal, sementara tahun ini terkumpul sebanyak 3.059. “Hal itu dapat dimaklumi, dalam masa pandemi Covid-19, konsentrasi instansi pemerintah terbagi dan mobilitas terbatas,” ungkap Diah.

Namun, jumlah inovasi yang disubmit ke admin Kementerian PANRB, mengalami peningkatan, dari 1.872 proposal pada 2019, menjadi 2.307 proposal, atau meningkat sekitar 23%.

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian PANRB juga mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan. Beberapa catatan dari rapat tersebut, di antaranya adalah Kementerian Keuangan berpendapat bahwa pemberian Dana Insentif Daerah (DID) untuk klaster inovasi pelayanan publik 2021 tetap dilanjutkan. Kemudian, pemenang top inovasi diharapkan tidak didominasi oleh pemerintah daerah yang sebelumnya sudah sering memperoleh top inovasi.

Diah berharap, KIPP tahun ini bisa mendorong Pemda lain bisa termotivasi sehingga muncul sebagai penerima top inovasi. “Hal ini juga harus menjadi penyemangat bagi daerah lainnya,” imbuh Diah.

Pemberian DID kepada pemda didasarkan pada perhitungan jumlah inovasi yang berpartisipasi dari Pemda. Mulai dari jumlah inovasi yang lolos seleksi administrasi, masuk Top 99 inovasi, dan menjadi Top 45 inovasi. Besaran DID tahun 2019, berkisar antara Rp7 miliar hingga Rp13 miliar per Pemda. (AC)

BACA JUGA

Leave a Comment