Departemen Homeland Security Amerika Serikat, Biro Keamanan Federal (FBI), dan lainnya telah memperingatkan masyarakat tentang ransomware, terutama potensi penggunaannya untuk mengganggu pemilu di AS yang sedang berlangsung tahun ini.
Apa yang telah diobservasi, ternyata mendukung kekhawatiran yang dilaporkan itu. Sebagaimana yang dilaporkan dalam Digital Defense Report, yang mencakup tren keamanan siber dari tahun lalu yang baru saja diterbitkan.
Baca: Laporan Mengungkap Meningkatnya Kecanggihan Ancaman Dunia Maya
Dokumen yang di-enkripsi dan hilang serta ancaman pemerasan kini menjadi ketakutan utama bagi sebagian besar tim eksekutif. Pola serangan menunjukkan bahwa penjahat dunia maya tahu waktu yang tepat untuk beraksi, seperti hari libur, guna memengaruhi kemampuan organisasi untuk membuat perubahan (seperti melakukan perbaikan atau patching) untuk memperkuat jaringan mereka.
Mereka tahu betul bahwa ada kebutuhan bisnis yang akan membuat organisasi lebih rela membayar tebusan daripada harus mempertaruhkan waktu downtime jaringan, seperti selama siklus penagihan di industri kesehatan, keuangan, dan hukum.
Baca: Pendekatan Komunitas Terhadap Keamanan Siber Sangat Penting
Penyerang telah mengeksploitasi krisis COVID-19 untuk mengkompromikan, mengeksfiltrasi data dan, dalam beberapa kasus, serta meminta tebusan dengan cepat. Tampaknya para pelaku kejahatan percaya bahwa akan ada peningkatan kerelaan untuk membayar tebusan sebagai akibat dari wabah tersebut. Dalam beberapa kasus, penjahat dunia maya beralih dari sekedar menembus jaringan hingga meminta tebusan seluruh jaringan dalam waktu kurang dari 45 menit.
Baca: Seiring Pandemi, Penjahat Dunia Maya Incar Industri Kesehatan
Pada saat yang sama, terlihat ransomeware yang dikendalikan oleh kelompok kejahatan telah mengintai secara menyeluruh titik-titik rentan yang dapat diretas di internet. Saat mereka berhasil meretas banyak akses, disinilah mereka menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksi mereka.
Baca: Nation-state Actors Incar Lembaga yang Terlibat Dalam Kebijakan Publik dan Geopolitik
