Untuk mendukung tugas yang diemban, Direktorat Jenderal Perbedaharaan Kementerian Keuangan RI (DJPb) memiliki satu sistem yang dinilai memiliki pengaruh sangat signifikan dalam proses pengelolaan APBN. Sistem dimaksud adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hal itu seperti dikatakan Saiful Islam, selaku Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan di lembaga tersebut.
“Di antara 45 sistem yang kami kembangkan dan kami operasikan, maka kami pilih satu sistem yang memiliki tingkat penggunaan yang sangat critical dan juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan di dalam proses pengelolaan APBN di Indonesia yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN),” kata Saiful Islam pada Sesi Penjurian Online TOP DIGITAL Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works.
Mulai digunakan 2014 dan di-launching pada Tahun 2015, SPAN merupakan epicentrum gelombang perubahan sistem pengelolaan keuangan negara terintegrasi (Integrated Financial Management Information Systems) di Indonesia yang dimulai dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan pada sisi Bendahara Umum Negara.
“Kita mulai tahun 2014, (SPAN) sebagai fondasi (core system) bagi pengembangan sistem berikutnya. Di mana SPAN memilikii peran yang sangat penting, sebagai sistem utama (core) bagi keberlangsungan transaksi pemerintah terhadap masing-masing beneficery atau penerima manfaat,” kata Achmad Rinaldi Hidayat, Kepala Subdit Pengelolaan Sistem Informasi Internal di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Lebih lanjut, dikatakan Rinaldi, sebagai sistem core pemerintah, SPAN sendiri melayani lebih dari 24.000 Satker (satuan kerja) Kementerian/Lembaga Negara, di mana masing-masing Satker itu ikut berperan langsung dalam hal ikut menjalankan pelaksanaan anggaran pemerintah, bantuan kepada masyarakat, maupun menjalankan ekonomi pemerintah di dalam pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Rinaldi menegaskan saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemerintah melaksanakan/menyalurkan bantuan sosialnya ke seluruh penerima manfaat yang jumlahnya mencapai lebih 60 juta orang melalui sistem SPAN. Hal ini dilakukan secara realtime di mana bantuan langsung diterima ke para penerima manfaat, seperti masyarakat miskin, masyarakat pra-kerja, atau UKM yang baru berdiri.
Data realisasi APBN yang diproses SPAN dapat dilihat/disajikan secara langsung ke seluruh pengguna anggaran secara close to real time melalui dashboard aplikasi OM SPAN.
Selain bisa bisa diaudit (auditable), dengan menggunakan SPAN pemerintah bisa mentransfer (anggaran) lebih cepat. “Jadi kalau kita mengacu ke zaman sebelum adanya SPAN ini (sebelum tahun 2014), pemerintah membutuhkan waktu untuk mentransfer ke masing-masing lembaga keuangan (penerima) bisa sampai dua hari atau tiga hari. Dengan adanya SPAN ini waktunya dipangkas hanya sekitar 15 menit sampai 10 menit, bahkan bisa 2 menit 3 menit,” kata Rinaldi.
Selain itu, Rinaldi juga mengungkapkan bahwa dari sisi cakupan penggunaan SPAN sangat besar, di mana mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke dan menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Ada sekitar 3000 pengguna lebih yang menggunakan SPAN dengan jumlah transaksi lebih dari 200.000 per hari.
Sebagai suatu sistem, SPAN tidak berjalan sendiri, tetapi juga ada sistem-sistem lain di luar SPAN, ada OM SPAN sebagai dashboard untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan jumlah pengguna mencapai 70.000 lebih.
Bicara soal respon penguna, berdasarkan survey kepuasan pengguna yang telah dilakukan, dari tahun 2016 hingga 2020 tren kepuasan pengguna SPAN terus mengalami kenaikan. “Berarti secara performa, secara interface system-nya, interaksinya itu dari sisi pengguna mendapatkan respon yang baik,” ungkap Rinaldi.
Solusi Bisnis Era New Normal
Dirjen Perbendaharaan memiliki solusi bisnis yang disebut e-SPM. Diterapkan sejak tahun 2019, aplikasi permintaan pencairan APBN ini memiliki fitur unggulan Pengiriman Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satuan Kerja kepada KPPN secara elektronik melalui web dengan pengamanan melalui penerapan Digital Signature (DS).
Manfaat yang diperoleh instansi dari aplikasi ini adalah Pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) dan data dukung SPM oleh Satker hanya melalui aplikasi, sehingga Satker tidak perlu datang ke kantor layanan (KPPN).
Oleh karena pengiriman SPM dilakukan secara elektronik melalui web, aplikasi ini dinilai valid diterapkan pada saat pandemi Covid-19 dan kondisi New Normal seperti saat ini.
“Di mana dengan adanya pandemic ini, kita menawarkan sistem yang tanpa harus adanya interaksi langsung antara penyampai SPM dengan KPPN sebagai pembayaran. Nah ini yang harus teus kita berikan terobosan ke masing-masing kantor kami, temasuk ke pemerintah untuk menjamin adanya social distancing dan mengurangi dampak covid-19 terhadap pemerintah. Sehingga proses pelaksanaan pemerintah tetap berjalan,” kata Rinaldi.
Selain itu, Dirjen Perbendahaan juga memiliki Mobile Apps APBN. Mulai diimplementasikan tahun 2020, aplikasi ini disebut berfungsi untuk bisa menjamin tranparansi transaki dari Pemerintah Pusat kepada seluruh masyarakat. Aplikasi ini memiliki fitur unggulan di mana data APBN dapat diakses melalui aplikasi mobile. (Fauzi)
