Jakarta, ItWorks- Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar secara terbatas dan virtual di Istana Negara, Jakarta, (11/2/ 2021) yang juga dihadiri peserta melalui konferensi video. Setidaknya terdapat empat hal yang menjadi arahan Presiden untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Keempat arahannya, pertama prioritas pengendalian laju penyebaran virus, kedua percepatan vaksinasi, ketiga memperbanyak program padat karya, dan keempat pemberian bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah terdampak pandemi. Keempat hal ini mendesak untuk dilakukan dan dikerjakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, diharapkan juga dapat terus mengupayakan perbaikan ekosistem perekonomian daerah, menyederhanakan perizinan dan birokrasi, memberi kepastian hukum di daerah, hingga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Saya yakin dengan kerja keras kita bersama kita akan segera keluar dari krisis kesehatan maupun ekonomi dan mampu mencapai kemajuan di berbagai bidang demi Indonesia maju yang kita cita-citakan,” ujar Presiden Jokowi dilansir dalam siaran pers Humas Kemensetneg, baru-baru ini.
Dalam acara yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Pascapandemi Covid-19” tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota di seluruh Indonesia yang telah bersama-sama bergerak untuk menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Namun, Presiden mengingatkan bahwa tugas tersebut belumlah usai.
“Saya ingin tegaskan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Kita tetap harus bekerja keras. Kita juga harus semakin detail untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi permasalahan dan bahkan memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraih kemajuan yang signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam laporannya kepada Presiden, Airin Rachmi Diany selaku Ketua Dewan Pengurus Apeksi menuturkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mereka harus melakukan berbagai penyesuaian program kerja serta terus melakukan inovasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam situasi saat ini di antaranya ialah memastikan bahwa program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di daerah dapat terus berjalan hingga memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
“Kami menyadari, dalam situasi dan kondisi apapun, proses pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik dan kualitas pelayanan publik,” tutur Airin.
Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (AC)
