ItWorks
  • Home
  • TOP Digital Awards
  • Business Solution
  • Telco
  • Digital
  • E-Gov
  • Product
  • Forti
  • TIK Talks
  • More
    • Expert
    • ICT Profile
    • Fintech
    • Research
    • Tips & Trick
    • Event
    • Foto
No Result
View All Result
  • Home
  • TOP Digital Awards
  • Business Solution
  • Telco
  • Digital
  • E-Gov
  • Product
  • Forti
  • TIK Talks
  • More
    • Expert
    • ICT Profile
    • Fintech
    • Research
    • Tips & Trick
    • Event
    • Foto
No Result
View All Result
ItWorks
No Result
View All Result

LKPP Sosialisasikan Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ahmad Churi
25 February 2021 | 16:42
rubrik: E-Gov
LKPP Sosialisasikan Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, ItWorks- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didorong oleh terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dan perluasan usaha kepada usaha kecil, mikro (UKM) dan Koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perpres No. 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Di dalam Beleid baru ini, pemerintah menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari besaran nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar.

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar.
“Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil dan koperasi, maka saya harap aturan ini dapat segera berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang terdampak pandemi Covid-19,“ ujar Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, dalam acara webinar “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021” (24/2), di Jakarta.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada UMK dan koperasi, kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 40% anggaran belanja dengan memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi wilayah setempat. K/L/PD juga didorong untuk memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa mereka ke dalam katalog elektronik.

Di samping itu, Perpres 12/2021 juga memuat perubahan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama terkait jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JFPPBJ). K/L/PD wajib menyusun rencana aksi pemenuhan JFPPBJ.

BACA JUGA:  Dubes Indonesia untuk RRT Buka Peluang Kerja Sama Bisnis Start Up Indonesia-RRT

Apabila belum mencukupi, maka pelaksanaan pokja pemilihan pengadaan dilakukan dengan ketentuan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya satu JFPPBJ, dan personil lain yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian PBJP tingkat dasar/level-1.

Guna menindaklanjuti penerbitan Perpres 12/21 ini, LKPP akan merevisi dan menerbitkan sejumlah peraturan LKPP baru di antaranya peraturan LKPP tentang Perencanaan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Kelembagaan dan SDM Pengadaan, e-Marketplace, Tender Internasional, dan sejumlah peraturan lainnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014. Salah satu fungsi LKPP adalah untuk merumuskan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah SPSE, e-katalog, e-purchasing dan e-monev, serta mengembangan SDM pengadaan, membina pelaku usaha dan membantu penyelesaian permasalahan pengadaan.

Dalam praktiknya, LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. (AC)

Tags: LKPP Sosialisasikan Perpres 12 Tahun 2021
Previous Post

OPPO Pamer Teknologi 5G Futuristik dan Flash Charge 125W di MWC Shanghai

Next Post

Indosat Ooredoo Pastikan Layanannya Berjalan Normal di Wilayah Terdampak Banjir

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP DIGITAL AWARDS

TOP Digital Awards 2026: Tingkatkan Efektivitas Layanan, LPDP Bangun Arsitektur Sistem dan Tata Kelola AI yang Terukur

TOP Digital Awards 2026: Tingkatkan Efektivitas Layanan, LPDP Bangun Arsitektur Sistem dan Tata Kelola AI yang Terukur

Fauzi
20 November 2026 | 10:55

TOP Digital: Bank Kalbar Perbesar Anggaran TI, Perkuat Digital Banking dan Keamanan Siber

TOP Digital: Bank Kalbar Perbesar Anggaran TI, Perkuat Digital Banking dan Keamanan Siber

Ahmad Churi
19 November 2026 | 22:35

TOP Digital Awards 2026: Primaya Hospital Andalkan SASYA, Integrasikan Live Chat AI dengan Perjalanan Pasien

TOP Digital Awards 2026: Primaya Hospital Andalkan SASYA, Integrasikan Live Chat AI dengan Perjalanan Pasien

Ahmad Churi
17 November 2026 | 22:46

TOP Digital Awards 2026: Digitalisasi Jadi Fondasi KITB Kembangkan Industropolis Batang Berstandar Global

TOP Digital Awards 2026: Digitalisasi Jadi Fondasi KITB Kembangkan Industropolis Batang Berstandar Global

Fauzi
17 November 2026 | 21:18

TOP Digital Awards 2026: RSUD Datu Pancaitana Dorong Transformasi Digital Menuju Smart Hospital 2029

TOP Digital Awards 2026: RSUD Datu Pancaitana Dorong Transformasi Digital Menuju Smart Hospital 2029

Fauzi
16 November 2026 | 16:48

Load More

TERPOPULER

  • TOP Digital: Bank Kalbar Perbesar Anggaran TI, Perkuat Digital Banking dan Keamanan Siber

    TOP Digital: Bank Kalbar Perbesar Anggaran TI, Perkuat Digital Banking dan Keamanan Siber

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Amar Bank: “Layanan Bank Digital Bukan Hanya untuk Menambah Jumlah Nasabah, yang Terpenting untuk Edukasi Keuangan”

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Begini Cara Cek NPWP Pakai NIK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sambut VCT Pacific Stage 2, Predator Gaming Indonesia Ajak Komunitas Dukung Perjalanan Tim Asia Tenggara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Luncurkan Hy4 flash, Tencent Hadirkan Model AI Cepat dan Hemat Biaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
iklan bni

ICT PROFILE

CEO Primaya Hospital Raih Penghargaan Outstanding Business Transformation Award 2026

CEO Primaya Hospital Raih Penghargaan Outstanding Business Transformation Award 2026

Ahmad Churi
16 November 2026 | 16:10

ItWorks.id- CEO PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (Primaya Hospital Group), Leona A. Karnali, CFA, FRM, meraih penghargaan Outstanding Business...

Lenovo Tunjuk Presiden Motorola Mobility Baru

Lenovo Tunjuk Presiden Motorola Mobility Baru

Fauzi
5 November 2026 | 14:38

ItWorks.id - Lenovo mengumumkan penunjukan Amar Babu sebagai Mobile Business Group General Manager and Motorola Global President, efektif mulai 1...

EXPERT

CEO Primaya Hospital Raih Penghargaan Outstanding Business Transformation Award 2026

CEO Primaya Hospital Raih Penghargaan Outstanding Business Transformation Award 2026

Ahmad Churi
16 November 2026 | 16:10

ItWorks.id- CEO PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (Primaya Hospital Group), Leona A. Karnali, CFA, FRM, meraih penghargaan Outstanding Business...

Survei: 80% Perusahaan Nyatakan AI Masih Terhambat oleh Tantangan Akses Data

Agen AI Menguji Asumsi Keamanan Perusahaan

Fauzi
2 October 2026 | 15:36

Oleh: Carolyn Duby, Field CTO dan Cybersecurity Lead, Cloudera ItWorks.id - Pembahasan keamanan siber seputar AI sering kali berpusat pada...

TIK TALKS

Stephanus Oscar – Data Center dengan Kapasitas 6 Megawatt di Jakarta | It Works Podcast #5

Stephanus Oscar – Data Center dengan Kapasitas 6 Megawatt di Jakarta | It Works Podcast #5

redaksi
16 August 2022 | 15:30

Di masa akan datang banyak aplikasi yang akan membutuhkan low latency connectivity. Lalu apa kaitannya dengan Edge DC yang hadir...

Edward Samual – Memproses Data dari Hulu Sampai Hilir | It Works Podcast #4

Edward Samual – Memproses Data dari Hulu Sampai Hilir | It Works Podcast #4

redaksi
15 August 2022 | 12:30

Bagaimana cara mengolah Big Data sehingga dapat divisualisasikan, serta bagaimana dapat melakukan analitik dan dapat memprediksikan apa yang harus dilakukan...

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

Itworks - Inspire Great & Telco for Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • TOP Digital Awards
  • Business Solution
  • Telco
  • Digital
  • E-Gov
  • Product
  • Forti
  • TIK Talks
  • More
    • Expert
    • ICT Profile
    • Fintech
    • Research
    • Tips & Trick
    • Event
    • Foto