Trellix, penyedia solusi keamanan siber melalui deteksi dan respons yang diperluas (Extended Detection and Response=XDR) menyatakan bahwa transformasi digital di Indonesia harus diikuti oleh peningkatan ketahanan siber nasional yang tinggi, mengingat saat ini bahwa pemerintahan menjadi salah satu target utama serangan siber.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatatkan setidaknya terdapat lebih dari 1,6 miliar anomali trafik keamanan siber sepanjang tahun 2021. Hal ini meningkat hampir 4 kali lipat dari angka serangan siber yang terjadi sepanjang tahun 2020 yakni 495 juta. Jenis serangan siber yang paling marak terjadi berupa infeksi malware sebesar 62 persen, aktivitas trojan sebesar 10 persen, dan pencurian informasi sebesar 9 persen. Adapun ancaman serangan siber lainnya seperti web defacements, data breach, human operated ransomware, advance persistent threat juga semakin meningkat.
Berdasarkan Advanced Threat Report, sebuah riset serangan siber yang dilakukan oleh Trellix di awal tahun, sektor pemerintahan menjadi target ke-4 teratas untuk serangan ransomware. Kondisi pandemi yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini membuat banyak aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, transaksi, termasuk operasional pemerintahan menjadi serba digital. Hal ini juga yang memicu peningkatan serangan siber semakin marak, terlihat dari peningkatan kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 hingga awal 2022.
Jonathan Tan, Managing Director, Asia, at Trellix mengatakan, “Penguatan ketahanan siber nasional saat ini perlu menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi digital. Kekuatan armada sebuah negara biasanya dinilai dari sisi artileri, tapi berkaca pada hal yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, pertahanan siber negara dari ancaman digital pun menjadi faktor penting yang menunjukkan kekuatan pertahanan sebuah negara.”
Baca: Laporan Mengungkap Peningkatan Serangan Siber Targetkan Infrastruktur Penting
Lebih lanjut, Jonathan Tan menambahkan bahwa di masa kini serangan pada skala nasional juga dapat diartikan kepada serangan terhadap infrastruktur penting negara, yang mana hal tersebut dapat melemahkan sektor pemerintahan, militer, dan bisnis. “Institusi pemerintahan di seluruh dunia saat ini memiliki peran utama dalam mengakselerasi transformasi digital negara melalui peningkatan pertahanan siber yang tangguh.”
Dalam menyongsong Industri 4.0, pemerintah telah menginisiasikan Peta Jalan Digital Indonesia 2021 – 2024 yang berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, perdagangan, jasa keuangan, perindustrian, media dan hiburan, real estate dan perkotaan, pertanian dan perikanan, transportasi, pendidikan, serta kesehatan digital.
“Semakin banyak teknologi yang diadopsi oleh pemerintah, maka area yang berpotensi terkena serangan siber akan semakin banyak pula. Wilayah yang perlu dilindungi saat ini tidak lagi hanya terbatas oleh daratan, perairan, dan udara. Teritori digital mungkin tidak terlihat secara kasat mata, namun akibat yang dapat ditimbulkan jika menghiraukan hal tersebut akan sangat buruk,” lanjut Jonathan.
Merespon tingginya ancaman siber melalui peningkatan sistem keamanan pemerintah
Meningkatnya ancaman serangan siber skala nasional secara masif menuntut pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat dalam menangkal ancaman tersebut secara efektif. Negara – negara di dunia saat ini perlu memonitor dan melindungi diri dari serangan siber melalui akselerasi terhadap platform XDR yang terintegrasi.
“Mengadopsi sistem keamanan siber yang dapat bergerak secepat ancaman siber yang datang akan membuat suatu negara mampu mempertahankan diri dari serangan siber yang semakin meningkat. Hal tersebut nantinya akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk menavigasi aspek-aspek digital dan membangun lingkungan digital yang lebih aman dan tangguh sehingga masyarakat dapat terlindungi selama periode transformasi digital,” tutup Jonathan.
Baca: Sekarang Era Sistem Keamanan yang Didukung Otomatisasi & Pembelajaran Mesin
