Jakarta, ItWorks- Presidensi G20 merupakan kehormatan bagi Indonesia, di mana dengan peran presidensi, Pemerintah Republik Indonesia berpeluang memfasilitasi dan mendorong kemajuan diskusi antarpemangku kepentingan, baik publik dan privat mengenai beragam isu global, termasuk transformasi berbasis digital.
Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memberikan sambutan dalam B20-G20 Dialogue: Digitalization Task Force yang dilaksanakan secara hibrida dari Hotel Mulia, Jakarta Selatan, pada kamis (07/07) malam. “Pemerintah Indonesia mendapat kehormatan untuk memimpin Presidensi G20 untuk memajukan dialog pemangku kepentingan publik dan swasta tentang isu-isu penting, termasuk proses transformasi berbasis digital seperti yang kita alami saat ini,” ujarnya dilansir dalam siaran pers (08/07/2022).
Menurut Menkominfo, pembahasan isu transformasi berbasis digital secara lintas sektor makin penting seiring peningkatan inovasi teknologi digital dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Saya percaya bahwa kita semua telah menyaksikan bagaimana teknologi digital telah membantu masyarakat kita untuk tumbuh dan pulih setelah Pandemi Covid-19. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital telah menjadi perhatian lebih di seluruh dunia khususnya, karena kita juga menjadi akrab dengan munculnya teknologi supercomputing dan komputasi kuantum, kecerdasan umum buatan, web 5.0 dan tentu saja Metaverse,” jelasnya.
Dijelaskan ada beberapa poin penting yang harus ditingkatkan dalam digitalisasi dan kemajuan internet di negara berkembang. Menurutnya, dengan kondisi itu, laju digitalisasi pasar global akan menghasilkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Dunia saat ini dan seterusnya akan didigitalkan. Digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang besar di tahun-tahun mendatang, dimana valuasi pasar transformasi digital diproyeksikan tumbuh dari sekitar US$520 Miliar pada tahun 2021 menjadi lebih dari US$,24 Triliun pada tahun 2026,” tuturnya.
Bahkan, Menkominfo menyatakan ada potensi perluasan bisnis berbasis digital dalam waktu dekat dengan adanya inovasi digital.
“Diperkirakan juga 70% penciptaan nilai baru dalam perekonomian akan didasarkan pada model bisnis berbasis digital pada tahun 2030. Beberapa diantaranya diproyeksikan melalui aplikasi mobi tanpa pengemudi, meningkatkan portabilitas untuk identitas digital melalui web 5.0 dan masih banyak lagi,” tuturnya.
Terlepas dari potensi pemanfaatan teknologi yang menjanjikan, Menteri Johnny menilai ekosistem digital perlu memperhatikan beragam tantangan yang ada. “Salah satunya adalah masih adanya kesenjangan digital, dimana hanya 20% orang yang memiliki akses untuk terhubung ke internet di negara-negara kurang berkembang dan kesenjangan gender di industri digital masih berlanjut di seluruh dunia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menkominfo mendorong upaya bersama secara serius dalam menjembatani kesenjangan yang ada. Terutama di tengah pandemi Covid-19 dan situasi geopolitik yang sedang berlangsung yang mengakibatkan terganggunya rantai pasokan makanan dan energi, kenaikan harga yang turut menambah dampak atas krisis ekonomi. “Kita justru berada diambang mempertaruhkan janji manis pada digitalisasi bagi mereka yang tertinggal. Oleh karena itu, meningkatkan pentingnya upaya kolaboratif untuk menghadirkan kesejahteraan publik pun perlu ditingkatkan,” tandasnya.
Kolaborasi Dukung DEWG
Menteri Johnny menjelaskan, Kementerian Kominfo sebagai pengampu Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) akan memfokuskan diskusi pada tiga isu prioritas untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.Diskusi pada isu prioritas pertama yakni membahas tentang Konektivitas dan Pemulihan pascapandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya infrastruktur digital yang tangguh dan aman,” tuturnya.
Adapun pembahasan pada isu prioritas kedua, menekankan soal pentingnya memiliki keterampilan digital dan literasi digital.
“Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan keterampilan digital dan literasi digital dalam mempersiapkan teknologi yang muncul untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk orang-orang dalam kondisi rentan,” jelas Menkominfo.
Dalam isu prioritas ketiga, Menteri Johnny menyatakan pembahasan berfokus pada Cross-Border Data Flow dan Data Free-Flow with Trust. “Kami memfasilitasi diskusi tentang empat prinsip aliran data yang meliputi keadilan, keabsahan, transparansi, dan timbal balik untuk mempromosikan tata kelola data yang holistik dan koheren, sehingga semua orang mendapat manfaat dari aktivitas yang berpusat pada data,” jelasnya.
Selain pembahasan tiga isu prioritas, Menkominfo mengharapkan Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan deliverable konkret yang akan mendukung perbaikan dunia serta panduan bagi kelompok kerja ekonomi digital. “Untuk itu, DEWG mengumpulkan dukungan dari anggota G20 dalam implementasi Smart Village dan Smart Island (SVSI) inisiatif yang diusulkan oleh International Telecommunication Union (ITU), dan G20 Digital Innovation Network. Keduanya bertujuan untuk mengakselerasi digitalisasi dan inovasi digital dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada,” jelasnya.
Menkominfo mengapresiasi Forum Dialog B20 sebagai forum resmi G20 yang melibatkan komunitas bisnis global untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Menurutnya inisiatif B20 tentang keamanan digital, identitas digital, dan inisiatif lain pada gugus tugas digitalisasi menjadi penting bagi DEWG G20.
“Saya tentu saja mendukung kolaborasi lebih lanjut seperti pada dialog ini. Tugas besar kita semua dan jalan yang harus diambil tentu banyak rintangan. Mengutip ungkapan dari ilmuwan besar Albert Einstein, di tengah kesulitan terletak peluang,” ungkapnya.
Menteri Johnny optimistis dengan upaya kolaboratif melalui dialog B20 akan mampu mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam digitalisasi global.
“Saya sangat optimis bahwa melalui upaya kolaboratif seperti yang ditunjukkan dalam dialog ini, kita akan mampu mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam digitalisasi global. Saya yakin dialog kita tentang implementasi kebijakan hari ini akan bermanfaat bagi ekosistem digital Indonesia di masa depan untuk Recover Together, Recover Stronger,” tandasnya.
Dalam dialog itu hadir pula Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Arsjad Rasjid; Chief Policy and Government Relations at GOTO, Shinto Nugroho; Chair of B20 Indonesia 2022, Shinta Kamdani; G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair, Mira Tayyiba; B20 Digitalization Task Force Chair, Ririek Adriansyah; Deputy Chair of B20 Digitalization Task Force, M Fajrin Rasyid; B20 Digitalization Task Force Policy Manager, Hans Lukiman; Head of Asia-Pacific, GSMA, Julian Gorman; dan President of Bukalapak, Teddy Oetomo.
Hadir secara virtual CEO of Ericsson Group, Borje Ekhlom; Head of the Communication Infrastructures and Services Policy Unit at OECD, Verena Weber; CEO of Telefonica Christian Gebara; Managing Director & Global Chair Emeritus of BCG, Hans-Paul Bürkner; Director, Office of the CISO, Google Cloud, Daryl Pereira; General Manager, Security Solutions Business, Microsoft ASIA, Mandana Javaheri, serta CEO of VIDA, Niki Luhur. (AC)
