Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM khususnya mineral dan batu bara diperlukan perbaikan sistem pengawasan terpadu dan mewujudkan digitalisasi sistem minerba yang terintegrasi dan transparan.
“Usulan dari kami adalah perbaikan sistem pengawasan terpadu dimana progres perizinan bisa dipantau atau dimonitor oleh Lembaga Pengawas terkait,” kata Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yose Rizal dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP di Jakarta, Rabu, 03/08/2022.
Ia menyatakan pada prinsipnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) telah melaksanakan digitalisasi walaupun ada kelemahan dari sisi security, integrasi dan kurangnya SDM terkait IT.
Baca: Digitalisasi Dukung Realisasi PNBP Sektor Minerba Lewati Target 2022
Untuk itu, pihaknya terus meningkatkan tata kelola pengelolaan minerba melalui penetapan proses bisnis Minerba One Data Indonesia (MODI) termasuk melakukan re-engineering digitalisasi.
“Re-engineering digitalisasi sedang dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian ESDM,” jelas Yose.
Usulan perbaikan sistem digital tersebut, juga telah disampaikan kepada Itjen KESDM, BPK dan Pusdatin. Dijen Minerba juga meminta dukungan dari KPK untuk monitoring dan evaluasi proses perizinan.
Lebih lanjut Yose menuturkan perbaikan tata kelola minerba dengan penguatan digitalisasi dari hulu hingga hilir serta pengelolaan minerba secara terintegrasi dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang masih ada di Ditjen Minerba.
Ia mengakui PNBP Minerba masih belum optimal karena masih ada piutang dan pelayanan perizinan yang dianggap lambat.
“Juga masih belum akuntabelnya proses perizinan, monev dan lainnya yang belum transparan. Mudah-mudahan ada sistem digitalisasi yang terintegrasi akuntabel dan transparan, ini harapan kami,” tuturnya.
PNBP Minerba di 2022 mencatatkan kinerja hingga 1 Agustus, realisasi PNBP minerba telah mencapai Rp87,72 triliun, melampaui 207 persen dari target sebesar Rp42,36 triliun. Begitu juga pada 2021 dengan realisasi yang mencapai Rp74,9 triliun dari target Rp39,1 triliun.
