Presidensi G20 Indonesia mengusulkan penerapan prinsip umum dalam tata kelola data global. Usulan itu menjadi isu prioritas ketiga dalam Digital Economy Working Group (DEWG), yaitu data free flow with trust dan cross-border data flow.
“Forum DEWG telah mengakui upaya Presidensi G20 Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust dan cross-border data flow, antara lain keadilan, transparansi, dan keabsahan,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Hasil Sidang Digital Economic Ministers’Meeting (DEMM) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (01/09/2022).
Menurutnya, dalam pertemuan DEWG, delegasi mengapresiasi kesuksesan Presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan Workshop of Multistakeholders Dialogue on Identifying Measures to Facilitate the Different Levels of Understanding of Data Governance.
“Kesuksesan yang mempertemukan pemangku kepentingan dari negara Anggota G20 dalam membahas pentingnya tata kelola data,” ujarnya.
Mengenai pandangan forum terhadap peran identitas digital, menurut Menkominfo, para delegasi telah menghasilkan kesepahaman mengenai tata kelola data dalam laporan Identifying Key Enablers on Digital Identity.
Mengenai perumusan langkah konkret yang akan dilakukan sesuai dokumen tersebut, Menkominfo menyatakan akan menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Dokumen ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Bapak Presiden Joko Widodo, dalam memimpin Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan digelar di bulan November nanti,” tuturnya.
Dalam konferensi pers, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dan Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.
Baca: Tata Kelola Data Lintas Negara Makin Penting, Seiring Besarnya Tantangan Keamanan Siber
