Jakarta, Itech- Dalam rangka peningkatan daya saing industri maritim Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menyiapkan road map pengembangan sektor maritim yang berbasis teknologi kelautan, kepelabuhan dan perkapalan tahun 2015-2040. Apalagi, potensi sektor maritim mencapai 1,33 triliun per tahun atau setara tujuh kali APBN 2016
Menurut Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, Erzi Agson Gani, dalam mendorong Indonesia mewujudkan poros maritim, tentunya perlu menumbuhkan industri transportasi laut, jasa maritim dan pelabuhan. BPPT akan berkontribusi menyiapkan teknologi untuk industri perkapalan (manufaktur dan perawatan), bangunan air atau pelabuhan, wisata maritim, jasa transportasi atau konektivitas, kelautan dan perikanan untuk mendukung pencapaian target kontribusi perekonomian berbasis maritim
Sedangkan dalam rangka meningkatkan TKDN komponen kapal (saat ini hanya ≈ 20%) perlu ada “campur tangan pemerintah” dalam inovasi produk komponen kapal dan/juga termasuk standarisasi dan sertifikasi invensi hasil R&D Industri komponen kapal.
Sementara itu, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Sumber Daya Kementerian Koordinator Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, mengungkapkan, dalam paradigma poros maritim ada percepatan dan pemerataan pembangunan sebab masa depan ada di laut. Karenanya pengelolaannya harus berbasis iptek yang kuat.
Di tempat yang sama Kepala BPPT Unggul Priyanto menyampaikan hasil rumusan bidang kemaritiman bahwa untuk menemukan sumber-sumber ekonomi baru kelautan (mineral laut, bioteknologi, biofarmakologi, ikan laut dalam, dsb.) termasuk jasa-jasa kelautan, diperlukan adanya dukungan dan inovasi teknologi survey, observasi, inventarisasi dan explorasi laut.
“Optimasi industri perikanan tangkap yang pada suatu saat akan mencapai titik keseimbangan supply-demand (potensi lestari), agar berkelanjutan harus difokuskan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi,” tegasnya. Selain itu, teknologi mitigasi bencana seperti tsunami dan juga yang diakibatkan oleh perubahan iklim global harus terus dikembangkan dan diterapkan dalam rangka mengurangi potensi kerugian ekonomi nasional.
Lebih lanjut Unggul mengatakan, dalam konsep benua maritim, kelautan harus dipandang sebagai satu kesatuan entitas ruang (spatial). Berdasarkan paradigma ini, industri kelautan bisa berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi maritim. Tidak hanya bertumpu pada industri perikanan, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya emerging industries seperti industri migas laut dalam, pengembangan ruang laut sebagai infrastruktur penghubung sistem komunikasi, jaringan listrik dan pipa distribusi gas, serta yang paling menjanjikan Industri Wisata Maritim.
Selanjutnya pada program tol laut dalam konteks Benua Maritim, transportasi laut harus menjadi moda transportasi utama sistem logistik yang terintegrasi dengan short sea shipping, inland water way serta interkoneksi antar moda. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelabuhan, “teknologi pelabuhan laut dalam” perlu dikuasai dengan memperhitungkan pengaruh sea level rise akibat Climate Change untuk memperpanjang usia pakai fasilitas pelabuhan. (red/ju)
