Jakarta, ItWorks- Sejalan dengan dinamika sistem pemerintahan yang dinamis mengikuti dinamika global, Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 juga terus diupayakan akselerasi dalam implementasinya. Sejalan dengan tren perubahan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membagikan tips agar instansi pemerintah bisa sukses mengimplementasikannya.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara menyatakan bahwa instansi pemerintah harus memahami terlebih dahulu alasan dibalik penajaman Road Map RB 2020-2024. Hal ini mengingkat bahwa selama ini masih banyak kekurangan dan kritikan atas capaian RB, sehingga penajaman pemahanan amat diperlukan.
“Selama ini RB dipandang belum berdampak dan masih mengukur proses bukan pada hasil atau dampaknya. Jadi kami harap lewat penajaman road map masalah yang ada bisa terjawab dan diatasi,” ujar Uji saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024, pada (11/04) dilansir Humas KemenPANRB, di Jakarta, baru-baru ini.
Kementerian PANRB sebagai pemangku kebijakan, membagikan tips untuk menyukseskan implementasi RB. Hal ini juga dibagikan oleh Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo. Sebagai permulaan, instansi pemerintah harus memperbaiki tiga hal, yaitu perencanaan, penganggaran, dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM).
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia periode 2016-2020 ini juga menjelaskan kesuksesan RB dapat dilihat nyata dari pembangunan di suatu daerah. Karena sejatinya RB adalah tools yang dapat memperbaiki tata kelola pembangunan.
“Reformasi birokrasi dan pembangunan itu satu koin dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau RB-nya bagus, harus terlihat dampaknya dan pasti akan kelihatan pembangunannya,” ungkap Eko.
Dari sudut pandang lain, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya komitmen pimpinan agar implementasi RB bisa berhasil. Ia mengibaratkan pimpinan sebagai konduktor yang mampu menciptakan harmoni dan mengorkestrasi kerja-kerja stakeholder terkait.
“Yang harus diingat, RB ini bukan sekadar project. Jadi supaya sukses diperlukan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi tiada henti dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Tips sukseskan RB juga dibagikan oleh dua kepala daerah, yakni Bupati Banyuwangi dan Wali Kota Surabaya berdasarkan pengalaman di wilayahnya masing-masing. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan peran inovasi dan konsolidasi birokrasi sebagai kunci menghadapi tantangan.
Ipuk melibatkan seluruh customer internal dalam pengambilan keputusan. Ia juga menyamakan gelombang visi dan misi antara pimpinan dan bawahan. Selain itu, ia dan jajarannya memegang teguh keyakinan bahwa birokrasi adalah bagian dari solusi bukan masalah.“Banyuwangi bisa sampai di titik saat ini karena adanya kolaborasi dan kerja sama tim. Banyuwangi itu butuh Super Tim, bukan Superman,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggandeng semua pihak termasuk akademisi dan swasta untuk memuluskan program-program pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk penanganan program stunting misalnya, Pemkot Surabaya membangun wadah yang disebut Sayang Warga.
Lewat Sayang Warga, Pemkot melakukan pendataan, pengamatan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Pihak yang terlibat dalam Sayang Warga mulai dari Kemeterian Agama, Pengadilan Negeri, RT/RW, PKK, Orang Tua Asuh, hingga Pusat Pembelajaran Keluarga – Layanan Satu Pintu Masalah Anak & Keluarga.
“Ini sesuai dengan visi Kota Surabaya, gotong royong menuju Surabaya Kota Dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Jadi semua problem, semua pekerjaan, kita lakukan dengan gotong royong semua pihak agar goalsnya tercapai,” pungkasnya. (AC)
