Jakarta, ItWorks- Bertambahnya Kementerian dan lembaga baru di jajaran Pemerintahan Prabowo -Gibran, menimbulkan kosekuensi pada anggaran. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya restrukturisasi RKAKL dan DIPA sebagai langkah krusial untuk menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) dan DIPA TA 2025 serta Penataan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga, pada (23/10) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, dilansir dalam portal web resmi https://www.kemenkeu.go.id/, baru-baru ini.
“Dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA agar berbagai program Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan, namun tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” jelas Menkeu.
Menkeu Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar instansi guna memastikan restrukturisasi berjalan secara efektif dan efisien. Dia meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan.
Ditegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Kemenpan-RB, akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik. “Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran terbuka, mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” pungkasnya. (AC)
