Jakarta, Itech – Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Patrick Shanahan, meminta para staf Pentagon untuk melepas dan mematikan kemampuan geolokasi Garmin, Fitbit dan Apple Watch.
Selama bertahun-tahun, telepon seluler dilarang digunakan di banyak kantor di Pentagon. Alasannya sederhana, apa pun yang dapat mengirim dan memiilki mikrofon dapat digunakan untuk merekam dan mengirim informasi. Jika perangkat itu memiliki kamera, maka foto atau video juga dapat diambil.
Kini, tidak hanya telepon seluler, jam tangan pintar juga menjadi ancaman. Apple Watch, Garmin, Fitbit dan arloji pintar dengan sensor jarak jauh dapat melacak lokasi dan membagikannya dengan basis data jarak jauh.
“Kemampuan geolokasi ini dapat mengekspos informasi pribadi, lokasi, rutinitas, dan jumlah personil Departemen Pertahanan, dan berpotensi menciptakan konsekuensi keamanan yang tidak diinginkan dan meningkatkan risiko terhadap pasukan gabungan dan misi,” kata Shanahan dalam memo yang dirilis kantor pers Pentagon, seperti dilansir dari laman Breaking Defense.
Hal ini tercetus ketika muncul laporan pada awal tahun ini dari perusahaan pelacak kebugaran, Strava, yang memublikasikan peta yang menunjukkan lokasi keberadaan pengguna yang sedang jogging, bersepeda dan berolahraga.
Karena penggunanya kebanyakan adalah anggota militer, rute jogging dan latihan lainnya menunjukkan dengan tepat keberadaan anggota militer AS di seluruh dunia, serta menunjukkan rute lari mereka.
“Pasar perangkat, aplikasi, dan layanan yang berkembang pesat dengan kemampuan geolokasi (misalnya, pelacak kebugaran, smartphone, tablet, jam pintar, dan aplikasi perangkat lunak terkait) menghadirkan risiko signifikan bagi personel Departemen Pertahanan (DoD) baik saat bertugas maupun tidak, dan untuk operasi militer kami secara global,” tulis memo tersebut.
Strava tampaknya tidak bermaksud membahayakan, namun hal ini sepertinya membuat anggota militer dan pejabat senior Pentagon tidak nyaman.
Memo ini juga berarti permintaan peninjauan kebijakan Pentagon tentang perangkat tersebut.
Terdapat catatan untuk Chief Information Officer (CIO) dan Wakil Menteri Pertahanan untuk Intelijen (USDI) untuk “bersama-sama mengembangkan” panduan dan pelatihan bagi komandan dan yang lainnya terkait perangkat tersebut, demikian Breaking Defense.
