First Media menegaskan bahwa masalah terkait ancaman pencabutan izin frekuensi karena adanya tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) tidak akan mempengaruhi layanan internet kabel dan TV besutannya.
Menurut mereka, internet kabel dan nirkabel miliknya dioperasikan oleh dua entitas perusahaan yang berbeda. Layanan internet nirkabel 4G LTE dengan merek Bolt diusung PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux.
PT First Media merupakan pemilik saham mayoritas PT Internux yang diakuisisi dan menjadi sebagai anak usaha perusahaan pada tahun 2014. Sementara layanan TV kabel dan internet kabel (Fiber to the Home, FTTH) dengan merek First Media dioperasikan oleh PT Link Net Tbk.
“Gugatan PT First Media Tbk (KBLV) ke PTUN adalah mengenai lisensi layanan telekomunikasi nirkabel PT First Media Tbk (KBLV) dan tidak berhubungan dengan layanan dan lisensi First Media yang dioperasikan oleh PT Link Net Tbk (LINK),” sebut First Media dalam keterangan resminya.
Oleh sebab itu, para pelanggan internet FTTH dan TV kabel akan terus mendapat layanan tanpa terganggu masalah ancaman pencabutan izin frekuensi yang menyangkut perusahaan terpisah.
Saat ini, layanan internet nirkabel Bolt di bawah PT Internux dan PT First Media Tbk tengah tersandung masalah tunggakan BHP plus denda yang akan jatuh tempo pada 17 November mendatang. Apabila denda belum dibayar hingga tanggal jatuh tempo, izin penggunaan frekuensinya di spektrum 2,3 GHz akan dicabut pemerintah.
Menanggapi ancaman pencabutan izin frekuensi, First Media melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Direktur Operasi Sumber Daya Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika (SDPPI) di Pengadilan Jakarta pada 2 November 2018.
Dari sidang awal yang berlangsung pada Selasa (13/11/2018) kemarin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai tergugat menegaskan bakal mengikuti setiap tahap gugatan PTUN sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Agenda sidang yang berlangsung pada hari itu masih sebatas pemeriksaan surat kuasa dan beberapa perbaikan gugatan penggugat.
“Majelis hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatan dan harus disampaikan sebelum sidang berikutnya,” ungkap Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu lewat pernyataan resminya.
Sidang lanjutan gugatan itu akan digelar pada pekan depan, Senin, 19 November 2018. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan melakukan tindakan tegas berupa pencabutan izin frekuensi pada Bolt jika tunggakan ini tak dilunasi sampai tenggat waktu yang diberikan.
Kendati demikian, Rudiantara hanya menegaskan komitmen pencabutan izin frekuensi saja, bukan izin operasi.
