ItWorks.id – Transformasi digital menjadi salah satu strategi Pengadilan Agama Cirebon (PA Cirebon) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya menghadirkan kemudahan administrasi perkara, pemanfaatan teknologi informasi juga diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi kerja, hingga menjaga integritas dalam proses peradilan.
Komitmen tersebut dipaparkan Ketua Pengadilan Agama Cirebon, Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dalam sesi wawancara penjurian TOP Digital Awards 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Majalah ItWorks, Senin (9/11/2026).
Ihsan menjelaskan, digitalisasi di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, transformasi digital menjadi instrumen untuk membangun sistem peradilan yang modern, mudah diakses, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus memberikan manfaat nyata, baik bagi aparatur pengadilan maupun masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.
“Transformasi digital bagi kami bukan hanya tentang penggunaan aplikasi atau perangkat teknologi. Hal yang paling penting adalah bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, memperkuat transparansi, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan,” ujar Ihsan.
Salah satu inovasi yang menjadi andalan adalah Portal Cirebon Excellent Court. Dikembangkan sejak 2022, portal ini dirancang sebagai pusat informasi dan akses layanan peradilan dalam satu platform.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pendaftaran perkara, gugatan mandiri, layanan berperkara secara online, jadwal sidang, antrean persidangan, hingga Help Center.
Keunggulan lainnya, portal ini telah terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik Digital Kota Cirebon. Integrasi tersebut memperluas jangkauan akses informasi dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pengadilan tanpa harus mencari informasi melalui berbagai saluran yang berbeda.
Pengadilan Agama Cirebon juga mengembangkan Virtual Tour yang diperkenalkan sejak 2022. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengenali lingkungan pengadilan, jenis layanan, serta alur pelayanan hukum secara virtual. Informasi mengenai layanan mediasi, bantuan hukum, hingga konseling psikologis juga dapat diakses melalui fasilitas tersebut.
Manfaatkan AI untuk Mempermudah Layanan
Inovasi lain yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) melalui Virtual Assistant RISKA. Teknologi ini dikembangkan secara bertahap sejak 2024 dan kini telah memasuki versi ketiga pada 2026.
RISKA dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat dan mandiri. Asisten virtual ini mampu memberikan jawaban atas pertanyaan seputar hukum agama maupun pertanyaan umum, sekaligus membantu pengguna menemukan menu dan layanan pada website Pengadilan Agama Cirebon serta Portal Cirebon Excellent Court.
RISKA diposisikan sebagai pusat layanan informasi yang dapat diakses selama 24 jam. Kehadirannya diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat pada layanan informasi secara langsung di meja pelayanan. Ihsan menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus tetap berada dalam koridor tata kelola yang bertanggung jawab.
“Teknologi kecerdasan buatan kami manfaatkan sebagai asisten untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi dan mengakses layanan. Namun, teknologi tetap memiliki batas. AI bukan pengambil keputusan hukum, melainkan alat bantu yang harus didukung pengawasan manusia, kualitas data, dan perlindungan informasi sensitif,” jelasnya.
Selain untuk pelayanan masyarakat, teknologi juga dimanfaatkan dalam pengelolaan internal peradilan melalui aplikasi Smart Majelis. Aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung dan diterapkan pada 2025 ini membantu menyusun penugasan majelis hakim secara otomatis berdasarkan sejumlah parameter.
Parameter tersebut meliputi jenis perkara, beban dan rasio perkara, kompetensi hakim, perkara menarik, sidang keliling, hingga potensi benturan kepentingan atau conflict of interest.
Dengan sistem tersebut, pembagian tugas hakim diharapkan lebih objektif dan proporsional. Meski proses penyusunan dilakukan melalui algoritma, keputusan akhir dan validasi tetap berada di bawah pengawasan pimpinan pengadilan.
Bangun Ekosistem Administrasi Paperless
Transformasi digital juga menyentuh tata kelola administrasi dan persuratan. Melalui aplikasi E-Tanas atau Elektronik Tata Naskah Dinas yang mulai diterapkan pada 2024, pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, hingga pelaporan arsip dilakukan secara elektronik.
Sistem tersebut membantu mengurangi penggunaan kertas sekaligus mempercepat proses administrasi dan memangkas tahapan birokrasi persuratan.
Sementara itu, Aplikasi Penyerahan Produk Pengadilan yang dikembangkan pada 2024 memudahkan proses serah terima dokumen kepada para pihak, seperti akta cerai, salinan putusan, salinan penetapan, dan duplikat akta cerai.
Melalui aplikasi ini, proses serah terima tercatat secara digital dengan dukungan tanda tangan elektronik menggunakan layar sentuh maupun mouse. Data juga lebih mudah direkap berdasarkan periode bulanan dan tahunan serta dapat diolah melalui komputer maupun smartphone.
Digitalisasi administrasi perkara turut didukung pemanfaatan E-Court dan Elektronik Akta Cerai. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran perkara secara elektronik, termasuk melalui Virtual Account atau transfer bank.
Penggunaan teknologi tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pihak sekaligus membantu menekan kebutuhan biaya operasional dan penggunaan kertas.
Dari sisi pengelolaan kinerja, Pengadilan Agama Cirebon juga memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan SIKEP untuk mendukung pemantauan penanganan perkara serta pengelolaan data kepegawaian.
Perkuat Tata Kelola dan Keamanan Digital
Dalam pengembangan teknologi informasi, Pengadilan Agama Cirebon menerapkan tata kelola yang mengacu pada kebutuhan organisasi, analisis biaya dan manfaat, evaluasi risiko, serta ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan penilaian mandiri menggunakan kerangka COBIT 2019, tingkat kematangan teknologi informasi Pengadilan Agama Cirebon berada pada Level 3. Artinya, proses TI telah didokumentasikan, distandarisasi, dan diintegrasikan dengan prosedur bisnis peradilan serta didukung kebijakan dan standar operasional prosedur.
Penguatan infrastruktur, pengelolaan jaringan, pengembangan sistem informasi, serta inovasi pelayanan publik menjadi bagian dari arah pengembangan TI yang tertuang dalam IT Master Plan.
Dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan TI dilakukan secara terpusat di bawah koordinasi bagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Pembinaan aparatur, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian dari kebijakan pengembangan kompetensi digital.
Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian Pengadilan Agama Cirebon yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2023. Pengadilan ini juga pernah meraih TOP Digital Awards Bintang 4 pada 2023 dan Bintang 5 pada 2024 serta 2025.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Pengadilan Agama Cirebon mencatat 40 prestasi dan penghargaan, terdiri atas 21 penghargaan internal Mahkamah Agung, termasuk sembilan penghargaan di bidang penerapan TI, serta 19 penghargaan eksternal di tingkat nasional, provinsi, dan daerah.
Bagi Ihsan, berbagai capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap inovasi digital benar-benar menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat. Orientasinya bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi menciptakan pelayanan peradilan yang semakin mudah, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ungkapnya.
Melalui pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi, Pengadilan Agama Cirebon berupaya mewujudkan peradilan modern yang tidak hanya unggul dalam pemanfaatan teknologi, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan.
