Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah lama dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai untuk mendukung tugas berat yang diembannya. Ditjen Bea dan Cukai memiliki beberapa tugas atau fungsi. Dikatakan Heru Pambudi, selaku Kepala Ditjen Bea dan Cukai, tugas institusi yang dipimpinnya antara lain memfasilitasi perdagangan, dan juga membantu atau memfasilitasi industri.
“Pun demikian, kita juga harus memproteksi anak-anak, terutama yang muda-muda dari narkoba, dari terorisme, dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya juga (mencetak) revenue. (Dalam) tiga tahun terakhir, Alhamdulillah revenue kita tercapai terus,” ungkap Heru Pambudi pada sesi penjurian online Top Digital Awards 2020 yang diadakan oleh Majalah IT Works.
Mengingat beban kerja yang begitu berat dengan tingkat prevensi yang tinggi, sejak berdiri Ditjen Bea dan Cukai telah menerapkan apa yang disebut sebagai manajemen resiko (risk management). Di sinilah peran IT yang menurut Heru tidak bisa terelakkan.
”Tidak mungkin kita melaksanakan manajemen resiko tanpa menggunakan teknologi, (seperti) data collaboration, sistem yang terkolaborasi, kemudian di lapangan (ada) join inspection, joint operation, itu semua harus didukung multak oleh teknologi. Itulah kenapa kalau lihat sejarahnya bea dan cukai dengan tekanan yang tinggi seperti tadi dan tuntutan yang tinggi juga dan harapan yang besar maka bisa kita lihat sejak tahun 1990 kita sudah mengembangkan custom fast release system (CFRS). Jadi, ini adalah satu fase yang atau satu keputusan pemerintah Indonesia yang menurut saya bagus sekali,” tandas Heru yang diawal kariernya di Ditjen Bea dan Cukai bertugas sebagai programmer.
Berlanjut pada tahun 1995, Ditjen Bea dan Cukai kemudian mengimplementasikan dokumentasi pemberitahuan melalui disket (waktu itu zamannya masih pakai disket), tahun 1997 menerapkan Electronic Data Interchange (EDI Phase 1), dan fase dua (EDI Phase 2) pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007, Ditjen Bea dan Cukai sudah bicara mengenai single window.
“Kita patut berbangga karena single window ini di-generate oleh Bea dan Cukai dan sudah menjadi salah satu yang diakui dunia khususnya di ASEAN,” ungkap Heru. Baru setelahnya, pada tahun 2013 Ditjen Bea dan Cukai menerapkan CEISA (Customs-Excise Information System and Automation), yang menganut paham Centralized, Integrated, Inter-Connected, Automated.
Kini Dirjen Bea dan Cukai sudah melakukan transformasi menuju CEISA 4.0 dalam rangka menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dengan mengadopsi konsep SMART Customs (Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven) guna menciptakan potensi kolaborasi pihak terkait dan inovasi untuk pengembangan bisnis baru serta menjadikan data sebagai katalisator bagi organisasi untuk mencapai tujuan.
“Saat ini kami dapat mengatakan bahwa backbone dari logistik itu adalah sangat tergantung dengan sistem CEISA 4.0,” kata Agus Sudarmadi, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, di Direktorat Bea dan Cukai.
CEISA 4.0 memiliki beberapa manfaat, di antaranya
- Peningkatan layanan kepabeanan berupa simplifikasi pengajuan dokumen yang terstandar, transparan, sederhana, real time dan terkoneksi dengan sistem baik internal dan eksternal Kementerian Keuangan.
- Peningkatan pengawasan kepabean dan cukai melalui penguatan informasi dalam menciptakan analisa targeting yang lebih akurat melalui pemanfaatan bigdata, pengolahan citra digital dan penerapan kecerdasan buatan serta meningkatkan kapasitas integrasi sistem dengan K/L serta private sektor terkait.
- Peningkatan upaya menjamin penerimaan negara dapat tercapai melalui Pengembangan manajemen risiko yang terintegrasi dan memanfaatkan penggalian data histori transaksional pengguna jasa guna peningkatan tax base dan mendeteksi anomali/upaya pelanggaran kepabeanan dan cukai.
- Memfasilitasi kolaborasi pihak swasta yang terkait logistik, untuk menciptakan logistik di Indonesia yang efisien dan berdaya saing.
- Meningkatkan penguatan fungsi melalui Pertukaran data G2G antar instansi Kepabeanan negara lain.
Tidak ketinggalan, pada paparannya Dirjen Bea dan Cukai juga mengungkap berbagai hal terkait pengelolaan TIK di institusi tersebut.
Dikatakan Agus, dalam hal pemenuhan layanan (service level agreement), di tahun 2018 Bea dan Cukai sudah mencapai angka 95,69%, sementara di tahun 2019 meningkat menjadi 99,11%.
“Tingkat kepuasannya juga bisa kita lihat bahwa semakin tahun mereka semakin puas, karena memang ICT kita terutama kalau dikaitkan dengan New Normal bahkan sebelum new normal terjadi kita sudah menerapkan Omni Channel, di mana pada saat pandemi COVID-19, mobile application, layanan digital kita ternyata sudah langsung ready dan adaptif. Bahkan digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional beberapa data analitik yang ada di kita,” jelas Agus.
Adapun dari sisi kapabilitas TIK-nya, berdasarkan standar COBIT, skor yang diperoleh Dirjen Bea dan Cukai mencapai 85,57 di tahun 2019. ”Dan kami harapkan di 2020 standar COBIT ini akan terus meningkat, karena kita di-asses terus oleh beberapa lembaga,” tutup Agus. (Fauzi)
