Reporter: Irawan Djoko Nugroho
Editor: Teguh Imam S
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 46/2015, salah satu tugas dan fungsi Kementerian Sosial (Kemensos) RI berkaitan dengan mengelola program bantuan dan pemberdayaan sosial guna menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan. Sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menjalankan berbagai program.
Program Kemensos itu antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT), Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan up-to-date. Untuk mendapatkan data yang akurat dan up-to-date diperlukan verifikasi dan validasi data secara berkala sesuai dengan jenis programnya.
Dengan demikian, tugas dan fungsi Kemensos semakin luas dalam penanggulangan kemiskinan, terutama dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat, up-to-date, dan terintegrasi.
“Untuk itulah, Kementerian Sosial dalam beberapa tahun terakhir telah mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi-Informatika (TI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Dr. Said Mirza Pahlevi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial dalam Penjurian TOP DIGITAL Awards 2020 secara online, 26/11/2020.
Berkaitan dengan itu, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kemensos secara terus-menerus mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan nomenklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation).
Sistem ini secara online dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
SIKS-NG digunakan untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh Kemensos didukung oleh Pemerintahan Daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi.
Pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial.
Selanjutnya, data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan.
Aplikasi SIKS-NG
Mengutip laman Kemensos, aplikasi SIKS-NG merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Sosial. Dibangun mulai pertengahan 2017, SIKS-NG mulai diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas sosial dengan dilakukannya bimbingan teknis (bimtek) secara nasional di Jakarta pada bulan Oktober 2017.
Awalnya, aplikasi ini dirilis dengan 2 platform yaitu SIKS-NG offline versi. 1.0 dan SIKS-NG online beserta dengan logonya. SIKS-NG offline dapat digunakan dan didistribusikan dari level kabupaten sampai ke level desa sedangkan SIKS-NG online hanya bisa diakses petugas dinas sosial kabupaten/kota.
SIKS-NG telah mengalami beberapa kali pengembangan untuk lebih menyempurnakan fungsi dan fitur yang ada serta memperbaiki kekurangan atau bugs yang ada berdasarkan masukan dari pengguna. Saat ini versi SIKS-NG offline yang digunakan adalah versi 2.4.1.
Aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengintegrasikannya ke dalam Basis Data Terpadu dan seluruh program perlindungan sosial secara nasional.
Tahun 2019 mulai diperkenalkan SIKS-NG dengan platform android. Sistem ini lebih memudahkan petugas pendata untuk melakukan verifikasi dan validasi data ketika melakukan kunjungan rumah tangga menggunakan smartphone atau tablet tanpa harus mencetak prelist menggunakan kertas. Selain itu di SIKS-android, terdapat fitur untuk mendokumentasikan foto kondisi rumah seperti kondisi atap, lantai, dinding, identitas kepala rumah tangga, serta koordinat rumah tangga yang dikunjungi.
(Dokumentasi: Playstore)
SIKS-droid merupakan aplikasi yang memberikan informasi-informasi yang ada dalam DTKS serta penerima Bantuan Sosial Pangan, Program Keluarga Harapan dan Penerima Bantuan Iuran sesuai dengan data terkini.
Masyarakat bisa mengunduh aplikasi SIKS-Dataku (Data Terpadu diJemariku) di Playstore yang bisa digunakan untuk memeriksa apakah keluarganya mendapatkan bantuan atau tidak.
Untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, akun untuk login hanya diberikan kepada pemangku kepentingan. Publik hanya bisa mengakses rekapitulasi dan progres pemutakhiran.
Di tahun 2019 lalu, SIKS-NG mendapatkan sertifikat ISO 27001:2013 untuk kategori manajemen keamanan informasi. ISO 27001:2013 adalah standar internasional yang diakui secara global untuk mengelola risiko terhadap keamanan informasi. Standar ini mengadopsi pendekatan proses untuk menetapkan, menerapkan, operasi, pemantauan, pengkajian, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi di Pusdatin Kemensos.
Keunggulan SIKS-NG
Dalam kesempatan ini, kepada dewan juri, Said memaparkan keunggulan SIKS-NG, “Adanya digitalisasi pengusulan penerima bantuan sosial, validasi untuk ketepatan sasaran, cepat dan mudah digunakan, transparan karena menyajikan informasi hasil pengusulan.”
“Aplikasi android SIKS-Dataku (Data Terpadu diJemariku) ada fitur Cek Bansos yang bisa digunakan masyarakat untuk memeriksa apakah keluarganya mendapatkan bantuan atau tidak.”
“Dengan inovasi ini, penerima bansos ganda atau yang tidak layak tidak akan lagi dijumpai.”
“Selain itu inovasi ini juga menghadirkan adanya keterbukaan informasi sehingga publik dapat mengakses apakah dirinya mendapatkan bansos atau tidak,” ujar Said.
Atas inovasinya itu, Kemensos mendapat penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi untuk program SIKS-NG terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan.
Inovasi TI Kemensos di Era New Normal
Di Era New Normal ini, menurut Said, Kemensos telah menghadirkankan inovasi TI berupa SIKS NG Modul Bantuan Sosial Tunai (BST).
SIKS-NG Modul Bantuan Sosial Tunai, merupakan bagian dari aplikasi utama pengelolaan DTKS yakni SIKS-NG yang digunakan dalam pengelolaan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) terdampak Covid-19. Bansos ini diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dengan total nilai bantuan mencapai Rp 16,2 Trilyun. Pengguna SIKS-NG Modul BST ini adalah unit teknis di Kemensos serta 514 Dinas Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Dengan Modul BST ini, Kemensos mampu menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan tepat sasaran dan menghindari adanya penerima bansos ganda atau yang tidak layak.
Implementasikan TI Sesuai Industry 4.0
Menurut Said, Pusdatin Kemensos telah memiliki IT Master Plan berupa Enterprise Architecture (EA) dengan framework TOGAF.
“Master Plan IT ini telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dan akan selesai tahun 2021. Untuk kemudian diperbaharui.”
Cloud computing dengan menggunakan open source OwnCloud serta terintegrasi dengan aplikasi perkantoran onlyoffice.
“Kami telah memanfaatkan teknologi cloud computing yang terbukti mampu meningkatkan fleksibilitas dan melakukan inovasi TI secara lebih cepat.”
Dalam mengembangkan aplikasi, Pusdatin Kemensos menggunakan 3 environment (development-testing-production).
“Semua aplikasi baru akan dirilis ke production ketika sudah lolos quality control dan tes kerentanan sistem,” terang Said.
Kemensos juga punyai Data Center yang dikelola sendiri. Sedangkan Disaster Recovery Center (DRC) dengan colocation ke pihak ketiga.
“Untuk Security, kami memiliki sertifikasi ISO 27001:2013 untuk manajemen keamanan informasi,” ungkap Said.
Untuk Big Data, Kemensos mengelola DTKS yang terintegrasi dengan data dari berbagai K/L seperti data Adminduk-Kemendagri, Dapodik-Kemendikbud, PBI-BPJS Kesehatan.
“Sudah tersedia juga aplikasi untuk monitoring respon masyarakat terhadap bansos dan kinerja kementerian yang disampaikan melalui media sosial media.”
Pusdatin Kemensos juga menggunakan Data Analytic, memanfaatkan Rapid Miner dan Tableau, untuk menentukan sasaran program bantuan dan pemberdayaan sosial.
Terkait Artificial Intelligence, Pusdatin Kemensos telah menggunakannya untuk membangun model perangkingan tingkat kesejahteraan rumah tangga DTKS. Dengan implementasi AI dipadukan dengan metode statistic Proxy Mean Test (PMT).
“Rumah tangga DTKS dikelompokkan tingkat kesejahteraannya, mulai dari yang sangat miskin hingga kelompok menuju middle class,” tutup Said.
Baca: Kemensos Salurkan Paket Bantuan Sosial Melalui PT Pos dan Ojek Online
