Jakarta, Itech- Komunitas Energi Nuklir Nasional, antara lain Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) dan Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) mendesak pemerintah menggunakan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik.”Kami tidak akan membiarkan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan listrik sementara ada solusi tepat untuk mengatasinya.Kami juga perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa kesan umum tentang besarnya dampak kecelakaan Chernobyl dan Fukushima adalah terlampau berlebihan,” kata Ketua HIMNI, Budi S Sudarsono disela diskusi yang digelar Badan (Tenaga Nuklir Nasional) dengan topik “PLTN solusi krisis energi listrik yang ramah lingkungan” di Jakarta, Senin (27/4).
Melalui forum diskusi ini diharapkan media dapat menyuarakan sekaligus meningkatkan keyakinan pemerintah akan pentingnya PLTN.Selain itu, demi mengubah persepsi di kalangan pemerintah bahwa nuklir aman dan penting untuk segera mewujudkan PLTN sebagai solusi dari krisis listrik nasional. Pentingnya nuklir karena nuklir menjadi energi penghasil CO2 terendah. Selain itu, energi nuklir juga punya nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, nuklir satu-satunya pembangkit listrik yang sudah memproses limbahnya sendiri, sehingga pemerintah maupun masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan limbah nuklir.
Dikatakan Budi, kekhawatiran adanya jatuhnya korban seperti musibah di Chernobyl yang terjadi 29 tahun yang lalu pada 26 April 1986 dan PLTN Fukushima Daiichi yang terjadi pada 11 Maret 2011 juga kurang beralasan. Meskipun jatuh korban jumlahnya tidak seperti yang diinformasikan di media internet. “Memang jatuh korban jiwa namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan korban yang dikabarkan. Lebih banyak korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas dibandingkan kejadian nuklir,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Umum MPEL, Arnold Soetrisnanto menambahkan, kendala besar yang dihadapi PLTN adalah masih adanya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan elite, termasuk di kalangan penentu kebijakan energi. Di tambah solusi ini untuk jangka panjang karena pembangunan PLTN memerlukan waktu sedikitnya 8-10 tahun “Masih ada kekhawatiran bahwa bangsa Indonesia belum mampu mengoperasikan teknologi canggih tersebut,” tuturnya.
Saat ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) berencana membangun Reaktor Daya Non Komersial (RDNK)/Reaktor Daya Eksperimental (RDE) sebagai model. Dalam soft launching RDNK/RDE bulan lalu, Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto menyatakan bahwa RDE akan menjadi strategi pemerintah mengenalkan reaktor nuklir penghasil listrik dan untuk riset. “RDE yang dipilih adalah generasi ke-4 yang memiliki teknologi keselamatan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya,” tutur Djarot. (*)
