ItWorks.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan akselerasi transformasi digital guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Langkah ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, integrasi data, keamanan informasi, pengembangan aplikasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Transformasi digital tersebut tidak sekadar diarahkan untuk memperbanyak aplikasi, tetapi membangun ekosistem layanan pemerintahan yang terintegrasi, mudah diakses, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Niluh Sari Kurnia Pratiwi, menjelaskan bahwa digitalisasi di Banyuwangi telah dijalankan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis daerah.
“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu telah menjalankan transformasi digital secara bertahap, bukan hanya melalui pembangunan aplikasi tapi melalui tata kelola, infrastruktur, keamanan informasi, integrasi data, dan pengembangan inovasi yang berorientasi pada masyarakat,” ujar Niluh saat sesi penjurian TOP Digital Awards 2026 yang diselenggarakan Majalah ItWorks, Jumat (30/10/2026).
Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 3.592 kilometer persegi dan populasi 1,7 juta jiwa. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan publik. Perjalanan dari pusat pemerintahan menuju sejumlah wilayah terjauh bahkan membutuhkan waktu hingga tiga jam.
“Dengan jarak segitu besar, jadi apa yang menjadi kendala kami dalam melakukan pelayanan salah satunya adalah jarak. Bisa dilihat di ujung itu kita kalau misalnya dari pemerintah kota ke ujung itu bisa makan waktu tiga jam perjalanan,” ungkap Niluh.
Karena itu, transformasi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Agenda tersebut juga sejalan dengan visi Bupati Banyuwangi untuk memantapkan transformasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital.
Membangun Ekosistem Digital Terintegrasi
Perjalanan digitalisasi Banyuwangi telah dimulai sejak 2009–2011 melalui pemasangan sekitar 1.000 titik Wi-Fi. Pengembangan berlanjut pada 2013 dengan penambahan sekitar 1.400 titik Wi-Fi.
Selanjutnya, pemerintah daerah mengembangkan Smart Kampung sebagai inovasi pelayanan publik berbasis desa. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan tanpa harus datang ke pusat kota.
Pada 2017, Banyuwangi menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan konsep one stop service yang mengintegrasikan berbagai layanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu lokasi. Setahun kemudian, Banyuwangi bergabung dengan ASEAN Smart City.
Pengembangan berlanjut melalui Smart Kampung Mobile pada 2019, penerapan tanda tangan elektronik (TTE) pada 2020, Super App pada 2021, serta MPP Digital pada 2022.
Pada 2023, MPP Digital Banyuwangi diadopsi Kementerian PANRB menjadi MPP Digital Nasional. Salah satu pemanfaatannya saat ini adalah pelayanan perizinan tenaga kesehatan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemkab Banyuwangi juga telah menghubungkan seluruh 217 desa dan kelurahan dengan jaringan internet berbasis fiber optik. Dengan demikian, masyarakat di wilayah terjauh setidaknya dapat mengakses internet melalui kantor desa.
Pengembangan infrastruktur tersebut didukung kebijakan pengelolaan teknologi informasi secara terpusat. Diskominfo bersama Bappeda melakukan verifikasi terhadap usulan belanja TIK dari OPD agar pengadaan infrastruktur dan aplikasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pengelolaan server dipusatkan di Diskominfo. Sementara itu, setiap OPD yang ingin mengembangkan aplikasi harus berkonsultasi terlebih dahulu agar sistem yang dibangun sesuai standar teknis pemerintah daerah. Aplikasi juga harus melalui kajian dan pengujian sebelum diterapkan.
Di sisi integrasi layanan, Banyuwangi tengah mengembangkan B-One ID sebagai fondasi integrasi identitas dan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini diharapkan menjadi dasar pengembangan ekosistem layanan digital yang saling terhubung.
Adapun Smart Kampung, baik versi web maupun mobile, menyediakan berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, riset, dan pengaduan masyarakat.
Keamanan Siber dan Tata Kelola Data
Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi, keamanan informasi menjadi salah satu prioritas Pemkab Banyuwangi. Pemerintah daerah telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 yang sertifikasinya masih aktif hingga 2028.
Pengamanan dilakukan melalui berbagai lapisan, mulai dari pengendalian akses, autentikasi pengguna, enkripsi data, perlindungan jaringan, hingga pengamanan fisik data center.
Pada layanan SSO Smart Kampung, misalnya, diterapkan kode One-Time Password (OTP) untuk memperkuat autentikasi pengguna. Perlindungan data juga menggunakan enkripsi AES-256-CBC, sedangkan keamanan jaringan didukung firewall dan pemeriksaan antivirus secara berkala.
Pemkab Banyuwangi juga memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas mengidentifikasi, memitigasi, memulihkan, dan mengevaluasi insiden keamanan siber.
“Deteksi ancaman didukung pemantauan log, analisis trafik, dan pencatatan kejadian keamanan. Jadi pemantauan keamanan terpusat, di dashboard yang tadi itu, menampilkan log peringatan keamanan. Itu akan terlihat mana yang kira-kira dalam kondisi tidak aman, itu bisa kami deteksi terlebih dahulu,” papar Niluh yang pada sesi penjurian ini juga ditemani sejumlah rekan, di antaranya Hendra Irawan Atuqo (Pranata Komputer Ahli Pertama), Fahmi Masulun Zellyan (Pengolah Data dan Informasi), M. Alvian Iqbal (Sandiman Terampil), dan Anang Vidhianto (Pengolah Data dan Informasi).
Untuk menjaga keberlangsungan layanan, pemerintah daerah menerapkan kebijakan Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP), termasuk pencadangan data serta pengujian pemulihan sistem.
Dari sisi evaluasi, audit keamanan aplikasi dilakukan pada aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting pada 2025. Selain itu, terdapat asesmen keamanan terhadap SSO Smart Kampung serta evaluasi oleh BSSN melalui Indeks KAMI 5.0 dan verifikasi IKASANDI pada 2026.
Sementara itu, tata kelola data dilakukan melalui proses pengumpulan, validasi, pengolahan, dan diseminasi data dari masing-masing OPD melalui Portal Satu Data Banyuwangi. Data yang belum sesuai dikembalikan kepada OPD untuk diperbaiki sebelum dipublikasikan.
Upaya tersebut turut mendukung capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi yang mencapai 4,87 pada 2025. Capaian ini menempatkan Banyuwangi sebagai salah satu pemerintah kabupaten dengan nilai SPBE terbaik di Indonesia.
AI Dukung Evaluasi Kinerja dan Pemantauan Lingkungan
Tidak berhenti pada digitalisasi layanan, Pemkab Banyuwangi mulai memanfaatkan AI untuk mendukung pekerjaan pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Salah satu penerapannya terdapat pada aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). AI digunakan untuk membantu menganalisis hasil evaluasi kinerja sekaligus memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“AI itu akan membantu bagaimana hasil kinerja dan AI memberikan rekomendasi-rekomendasi apa saja kinerja yang dianggap kira-kira kurang dilakukan,” jelas Niluh.
Selain itu, AI mulai dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan lingkungan melalui CCTV. Teknologi tersebut dikembangkan untuk mendeteksi penumpukan sampah serta memantau peningkatan volume debit air sungai, terutama ketika terjadi hujan deras.
Pemanfaatan AI juga mulai diperkenalkan dalam proses pengembangan aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. Penerapannya dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sistem.
Menurut Niluh, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah. Hal yang lebih penting adalah kemampuan teknologi dalam menyederhanakan proses birokrasi, mengintegrasikan layanan, serta menjaga keamanan data masyarakat.
“Jadi bagi Banyuwangi transformasi digital itu bukan hanya tentang seberapa aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi bagaimana teknologi mampu menyederhanakan proses, mengintegrasikan layanan, menjaga keamanan data, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang semakin mudah kepada masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Banyuwangi akan terus mengembangkan integrasi layanan melalui B-One ID, Smart Kampung, serta pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung pelayanan dan evaluasi pemerintahan.
“Ke depan termasuk pelayanan AI ini, prinsip kami tetap sama, yaitu teknologi menjadi alat bantu untuk memperkuat pelayanan, pengambilan keputusan yang tetap bertanggung jawab,” pungkas Niluh.
Melalui pengembangan infrastruktur, integrasi data, penguatan keamanan siber, dan pemanfaatan AI, Banyuwangi berupaya membangun pemerintahan digital yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga semakin responsif dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat hingga wilayah terjauh.
