Jakarta, ItWorks- Salah satu wujud nyata dari transformasi digital nasional ditandai dengan kehadiran berbagai aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan pelayanan pemerintah maupun masyarakat di berbagai sektor. Menyikapi hal ini, Pemerintah menerapkan strategi pembangunan infrastruktur digital dari hilir ke hulu.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Pemerintah menerima banyak permintaan dari masyarakat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital nasional.
“Saya mendapat permintaan permohonan dan harapan dari seluruh pelosok tanah air, bahwa di banyak wilayah masih blankspot, masih belum tersedia layanan sinyal 4G,” ujar Menteri Kominfo dalam Rapat Kerja Nasional Akselerasi Transformasi Digital: Pengembangan SDM melalui Program Literasi Digital yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (24/02/2021) dilansir dalam siaran Biro Humas Kementerian Kominfo.
Disebutkan, dalam raker virtual yang dihadiri seluruh gubernur, bupati dan walikota itu, Menteri Johnny memaklumi permohonan dan permintaan tersebut karena kebutuhan di era transformasi digital saat ini. Guna memenuhi kebutuhan itu, Menteri Kominfo menegaskan strategi pembangunan infrastruktur yang sebelumnya dimulai dari hulu kini diubah menjadi ke hilir.
Menteri Johnny mencontohkan pembangunan lebih dari 342 ribu km kabel serat optik jaringan pita lebar atau backbone network di seluruh Indonesia, baik di darat maupun di laut. Meskipun jaringan pita lebar belum sepenuhnya menjangkau wilayah pemukiman masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan masyarakat dan wilayah kegiatan keseharian masyarakat.
“Sehingga mulai tahun 2020 yang lalu, kami merancang pola pembangunannya yang terbalik, bukan saja dari hulu dan menyambung ke hilir, tapi justru dari hilir untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang coverage sinyalnya belum tersedia,” jelasnya.
Menurutnya, melalui pola pembangunan yang baru, Pemerintah meyakini pembangunan infrastruktur digital dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin didorong akibat dampak dari pandemi Covid-19. “Tidak itu saja, kami juga memanfaatkan 9 satelit yang terletak di orbit, 5 satelit nasional kita dan 4 satelit asing yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan internet atau telekomunikasi nasional kita,” tandasnya.
Dalam rancangan atau roadmap pembangunan infrastruktur digital guna memenuhi pelayanan publik yang lebih baik, Kementerian Kominfo mengacu pada lebih dari 501 ribu titik pusat layanan publik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, masih tersisa sekitar 150 ribu belum tersedia akses internet.
“Kantor desa, sekolah, puskesmas, pusat layanan kamtibmas, kepolisian dan seterusnya yang berada di garis terdepan sebanyak 150 belum terlayani dengan akses internet. Untuk itu, kami telah merancang dan kami harapkan melalui Satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 Gbps, salah satu dari lima satelit terbesar di dunia saat ini untuk melayani kebutuhan itu,” jelas Menteri Johnny.
Menteri Kominfo mengajak pimpinan kepala daerah dan masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersabar. Sebab, pemerintah optimis Satelit Multi Fungsi atau satelit Satelit Satria 1 nantinya akan diletakkan di orbit dan untuk comersial operation date dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2023 nanti.
“Kepada pimpinan kepala daerah, saya ingin menyampaikan bahwa harapan-harapan kami mendengarnya, kami menjawab dan melakukan pembangunan untuk keperluan secara nasional dalam rangka meningkatkan internet link ratio, dan memperkecil digital divide diantara wilayah nasional kita,” ujarnya. (AC)
