ItWorks- Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020, menjadi tekanan berat bagi pelaku usaha yang berdampak luas bagi kinerja perekonomian nasional. Itulah makanya, selain penanganan kesehatan, Pemerintah juga berupaya keras menggerakkan roda ekonomi dengan mengajak seluruh jajaran pemerintah pro aktif mendukungnya di era kenormalan baru ini, tak terkecuali Badan Standardisasi Nasional (BSN) .
Pemberlakuan physical distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah sejak awal pandemi, berimbas langsung pada penurunan operasional industri dan dunia usaha yang berdampak pada kinerja ekonomi di Tanah Air. Sejak awal tekanan tersebut langsung dirasakan pelaku usaha sektor pariwisata, hotel, restoran, transportasi umum, otomotif, hingga pembiayaan konsumen.
Pengurangan jam kerja, penerapan Work From Home (WfH), bahkan merumahkan karyawan tanpa digaji menjadi kebijakan yang tak terhindarkan bagi sebagian perusahaan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dengan sebaran respondens pelaku usaha di Jawa (16.391), Kalimantan (2.197), Sumatera (9.302), Sulawesi (3.689), Papua dan Maluku (875), Bali dan Nusa Tenggara (2.105) menunjukkan, pengurangan jam kerja menjadi kebijakan yang paling banyak dilakukan (32,66%). Kebijakan selanjutnya yang banyak dilakukan yakni merumahkan tenaga kerja (tidak dibayar) 17,06%, dirumahkan (dibayar sebagian) 6,46%, dan dirumahkan (dibayar penuh) 3,69%.
Tak pelak kondisi ini kian memburuk ekonomi masyarakat dan kinerja ekonomi nasional pada umumnya. Hasil survei BPS menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2020 (awal pandemi), pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,97% (year on year/y-o-y) dan terus merosot di mana pada triwulan II yang tumbuh minus -5,32% (y-o-y).
Menyikapi hal ini, pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, juga mengambil langkah cepat dengan melakukan pembenahan melalui transformasi kebijakan dan menjalankan strategi pemulihannya dengan memberlakukan era kenormalan baru. Kebijakan new normal bertujuan menggerakkan roda perekonomian dalam negeri dengan mengizinkan masyarakat dan pelaku usaha kembali beraktivitas secara produktif, namun tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Selain aspek kesehatan masyarakat, faktor ekonomi juga terus diperhatikan agar roda perekonomian bisa terus terjaga dan kembali dalam kondisi stabil.
Berbagai strategi dilakukan, salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020). Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, khususnya sektor informal atau UMKM.
Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, pemerintah telah memberlakukan pelonggaran berkegiatan untuk menjamin keberlangsungan perekonomian. Seluruh jajaran pemerintah diminta ikut pro aktif untuk memperkuat program ini sebagai upaya membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat . Mulai dari dukungan kemudahan permodalan, asistensi dan pelatihan usaha bagi UMK agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing, pendampingan untuk menembus pasar ekspor, dan upaya lainnya.
Peran Aktif BSN
Banyak cara yang bisa dilakukan organisasi atau institusi untuk mendukung program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maupun dalam upaya membangkitkan dunia usaha di tengah pandemi ini. Upaya memutus mata rantai penularan virus, bisa dilakukan dengan mengajak semua orang mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan atau jaga jarak, memakai masker dan lainnya.
Dalam kaitan ini, sejak awal BSN juga pro aktif mendukung diberlakukannya kebijakan new normal . Keselamatan dan kesehatan kerja, tentu menjadi kunci penting untuk keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja. Dalam hal ini, BSN yang telah menetapkan SNI dengan mengadopsi identik standar internasional ISO 45001 menjadi SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) – Persyaratan dan pedoman penggunaannya, juga aktif untuk mensosialiasikan ISO terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) melalui berbagai kegiatan webinar dan lainnya.
Berbagai upaya lain juga dilakukan BSN melalui sejumlah aksi nyata guna membantu pemerintah dan masyarakat mengahadapi pandemi ini. Terutama dalam perannya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi peningkatan pelaku usaha, termasuk UMK, sejalan dengan program PEN. Dalam hal ini, BSN di antaranya memfokuskn pada sektor pariwisata, kesehatan dan UMK/Usaha Mikro Kecil.
Di sektor wisata, BSN telah melakukan diseminasi atau pembinaan untuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8013:2014 untuk Pengelolaan Pariwisata Alam. Untuk mendukung sektor wisata bangkit di tengah pandemi, jajaran BSN di bawah koordinasi Kepala BSN, Kukuh S. Achmad sempat mondir-mandir ke beberapa lokasi wisata alam untuk melihat langsung kondisi di lapangan untuk penerapan SNI, seperti Kawasan Wisata Curug Cilember, Puncak, Bogor.
“Dengan penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam di dorong bisa menjalankan kegiatan usaha pengelolaan pariwisata dengan tetap menerapkan prinsip sustainability atau kesinambungan sesuai prokes Covid-19 agar bisa berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ungkap Kepala BSN, Kukuh S. Achmad melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.
Program pembinaan penerapan SNI Pengelolaan Pariwisata Alam menjadi salah satu kebijakan dan program strategis BSN di tengah pandemi. Beberapa lokasinya antara lain Kawasan Wisata Curug Cilember Bogor, Kawasan Wisata Ciwidey Bandung, Kawasan Wisata Cikole Bandung ketiga kawasan ini dikelola oleh Perhutani. Selain itu juga Taman Nasional Wisata Way Kambas, Lampung yang dikelola oleh KLHK. Role model penerapan SNI pariwisata alam tersebut diharapkan bisa ditiru oleh kawasan pengelola pariwisata alam yang lain.
Pembinaan dan Pelatihan UMK
Dalam upaya memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19, BSN juga mendukung program pemerintah dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Terutama dalam konteks pemenuhan persyaratan SNI, di mana para UMK difasilitasi secara khusus melalui kegiatan pembinaan, pelatihan dan sertifikasinya.
Aksi nyata di bidang ini di antaranya telah dilakukan melalui sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dengan memberikan pelatihan dan pendampingan penerapan SNI kepada UMK binaan BI. Tahun ini, tahap awal sinergi BSN dan BI dilakukan dengan mengadakan pelatihan penerapan SNI yang dilakukan selama dua hari, pada tanggal 23-24 Februari 2021 secara daring.
Materi yang diberikan pada pelatihan ini, dibedakan untuk UMK pangan dan non pangan, dikarenakan persyaratan sertifikasi SNI untuk dua sektor tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk UMK pangan diberikan materi mengenai SNI produk pangan, Good manufacturing practice (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), sedangkan untuk UMK non pangan diberikan materi tentang SNI produk non pangan, SNI ISO 9001:2015 dan pentingnya penerapan 5R di area kerja. Di hari kedua, UMK diberikan gambaran bagaimana cara untuk menerapkan SNI pada usahanya dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk memperoleh sertifikat SNI.
Tak hanya di pusat, dukungan pelatihan dan pendampingan juga dilakukan Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di daerah-daerah. Misalnya KLT BSN Jawa Timur yang tahun ini telah melakukan pembinaan terhadap 15 UKM untuk meraih SNI, di mana hingga April lalu, sebanyak 5 (lima) UKM telah berhasil meraih SNI. Di antaranya CV Bolu Ketan Mendut (Biskuit), CV Armet Agro (Sari Buah mengkudu), PT. Bala Aditi Pakuaty (Keripik tempe), PT. Teddy Nem Family (Air Mineral), dan PT. Kampoeng Coklat (kakao bubuk).
Berkat pendampingan dan SNI, CV Bolu Ketan Mendut Sidoarjo Jawa Timur bahkan berhasil melakukan ekspor perdana ke Hongkong, (29/4/2021). Brownies Ketan Cruncy yang diproduksi UKM tersebut, sukses diekspor ke Hongkong. Rencana berikutnya ke negara Australia, Turki, dan Singapura, setelah memenuhi persyaratan dari buyer luar negeri tersebut salah satunya adalah sertifikasi HACCP, serta sertifikasi SNI 2973:2011 Biskuit.
“Komitmen yang tinggi dari pimpinan CV Bolu Ketan Mendut selama proses pembinaan penerapan SNI dan HACCP, merupakan kunci sukses meraih Sertifikat SNI 2973:2011 Biskuit dan sertifikat HACCP,” ujar Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Yuniar Wahyudi dilansir dalam siaran pers Humas BSN, beberapa waktu lalu.
BSN, lanjutnya, juga menggandeng mitra di daerah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global, salah satunya dengan Export Center Surabaya dalam memberikan informasi terkait pasar di luar negeri, persyaratan dan regulasi NTE (negara tujuan ekspor), sampai kepada administrasi ekspor.
Keberhasilan CV. Bolu Ketan Mendut melakukan ekspor menjadi bukti bahwa dengan memproduksi produk sesuai mutu, yang salah satunya ditunjukkan melalui sertifikat SNI, dapat meningkatkan keberterimaan produk di pasar internasional. Sehingga mereka tetap bisa produktif menjalankan kegiatan usahanya di tengah opandemi Covid-19 ini.
Hal ini juga diakui pemilik UKM tersebut Jalian Setiarsa yang menyatakan bahwa sertifikasi SNI merupakan cara ampuh bagi UMKM dalam menembus dan menguasai pasar. Dengan sertifikat SNI, konsumen akan lebih percaya karena produknya aman, sehat dan bermutu. “Saya sekarang mengerti dan paham bagaimana mengolah dan memproduksi makanan olahan yang baik setelah menerapkan HACCP dan SNI sehingga produk kami konsisten baik mutu, rasa, maupun keamanannya. Penjualan kami juga meningkat terutama penjualan ekspor ke beberapa negara yaitu Hongkong, Australia, Turki, dan Singapura setelah mengantongi sertifkat HACCP,” ungkap Arso, biasa disapa.
Guna memberi kemuhan dan mendukung pelaku usaha mendapatkan akses layanan penerapan SNI, BSN melalui KAN juga mengimplementasikan kebijakan asesmen jarak jauh (remote assessment) untuk memastikan bahwa bisnis pengujian dan sertifikasi produk tetap bisa berjalan di masa pandemi Covid-19. Sampai saat ini, BSN telah membina lebih dari 700 UMKM, dimana sebagian di antaranya berusaha di bidang alat kesehatan untuk pencegahan Covid-19, seperti masker, produk pembersih atau pencuci tangan, dan lainnya.
Dalam kaitan peningkatan daya saing produk dari pelaku usaha melalui penerapan SNI, BSN juga melakukan harmonisasi standar dan penilaian kesesuaian untuk menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Melalui KAN, juga telah ditandatangani MRA/MLA dengan negara anggota penandatangan APLAC, PAC, IAF, ILAC. Dalam hal ini hasil uji atau sertifikasi di Indonesia, akan diakui oleh negara-negara penandatangan perjanjian tersebut.
Upaya lain, BSN juga pro aktif menyebarluaskan informasi dan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada UMK tentang pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI) produk untuk daya saing pasar, sekaligus mendukung keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat. “Di tengah tantangan pandemi yang kian besar, BSN terus berupaya mem-bumikan SNI di masyarakat terutama para pelaku usaha. Seiring berjalannya waktu, beragam SNI telah diterbitkan BSN, termasuk di tengah pandemi Cobid-19 untuk mengikuti dinamika pasar dan memenuhi permintaan pasar serta kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri dalam rilis pers, belum lama ini.
Disebutkan, sejak BSN berdiri tahun 1997 menggantikan fungusi Dewan Standardisasi Nasional (DSN), lembaga ini telah mencatat berbagai prestasi penting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya pada 2002, untuk pertama kalinya diselenggarakan even nasional Bulan Mutu dan Konvensi Nasional, yang saat ini menjadi Indonesia Quality Expo (IQE).
Tahun lalu, IQE ke-8 diselenggarakan 12 – 15 November di Jogja City Mall (JCM), Yogyakarta. Kegiatan ini diadakan dalam upaya mendorong dan membangkitkan semangat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk lebih produktif dan inovatif di tengah pandemi yang saat ini masih belum sepenuhnya teratasi.
Dengan dukungan dari pemerintah DIY dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, IQE memamerkan produk unggulan seperti makanan dan minuman, produk perikanan olahan, mainan anak, emas/logam mulia dan masih banyak lagi yang sudah mengantongi SNI, baik SNI produk atau SNI sistem manajemen.
Berbeda dari tahun sebelumnya, IQE 2020 menggabunkan event virtual, juga dipamerkan informasi lain yang Terpadu FERACO yang merupakan gabungan dari Pesona Wisata Nusantara Expo 2020, Pameran Pangan Nusantara 2020, Gebyar UMKM, Koperasi dan PKBL Expo 2020, serta Invesda Forum & Expo 2020.
Kepala BSN Kukuh S. Achmad mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara Bulan Mutu Nasional (BMN) yang dirayakan setiap bulan November. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai forum untuk membangkitkan kembali kesadaran atau awareness masyarakat Indonesia, akan pentingnya mutu dalam kehidupan sehari-hari. “Harapannya melalui pameran ini, bisa dikenalkan kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong pelaku usaha bahwa menerapkan SNI itu penting untuk daya saing dan juga melindungi konsumen dari aspek kesehatan, keamanan keselamatan,” ujar Kukuh S. Achmad saat ditemui wartawan di acara IQE di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
Disebutkan, penyelenggaraan IQE 2020 di Yogyakarta juga bentuk apresiasi BSN kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas komitmennya dalam mengembangkan dan menerapkan SNI di wilayahnya. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, IQE 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan, memadukan promosi offline dan memperbanyak promosi online, serta menampilkan UMK binaan BUMN maupun BSN untuk berpameran.
SNI Terkait Pandemi Covid-19
Dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19, BSN juga bekerja keras untuk menghasilkan SNI yang terkait dengan alat Kesehatan untuk digunakan sebagai persyaratan atau referensi oleh Kementerian Kesehatan selaku regulator alat Kesehatan, seperti SNI alat pelindung diri (APD), ventilator, masker dan lainnya.
BSN juga mendukung berbagai kalangan dalam upaya bersama mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Misalnya adanya inovasi alat deteksi Covid-19 karya anak bangsa, “GeNose C19”. Dalam hal ini, BSN berkomitmen untuk mendukungnya, terutama untuk mengembangkan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
“Saat ini, GeNose C19 sudah diproduksi massal. Maka, untuk menjamin konsistensi kualitas GeNose, diperlukan laboratorium yang dapat menguji dan mengkalibrasi GeNose C19. Kami akan menyiapkan laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk kebutuhan tersebut,” tegas Kukuh S Achmad, Kepala BSN yang sekaligus juga Ketua KAN, dalam FGD Persiapan Proses Standardisasi GeNose C19 Sebagai Salah Satu Alat Deteksi Covid -19 di Yogyakarta, (30/4/21) lalu.
Dengan dukungan standardisasi dan penilaian kesesuaian, hasil inovasi karya anak bangsa dapat diterima oleh masyarakat dan dunia internasional. “Saya harap, dengan hasil uji dan kalibrasi yang valid dan tertelusur, GeNose C19 dapat terus berkembang dan diterima di kancah internasional,” ujarnya.
Sementara itu, terkait SNI untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, sepanjang tahun 2020, BSN berhasil mengembangkan 70 SNI dan 1 pedoman melalui kerja beberapa Komite Teknis (Komtek) Perumusan SNI, baik yang sekretariatnya berada di BSN maupun di Kementerian/Lembaga. Sebagian besar SNI tersebut dikembangkan berdasarkan keperluan mendesak dengan waktu kurang dari 4 bulan dengan mengadopsi secara identik standar internasional (ISO, EN dan ASTM) dan melalui pengembangan sendiri.
Adapun SNI tersebut terdiri atas 2 SNI respirator, 3 SNI pelindung mata/face shield, 10 SNI sarung tangan medis dan pelindung, 17 SNI pakaian pelindung, 2 SNI masker medis dan kain, 13 SNI ventilator, 14 SNI disinfektan dan antiseptic (hand sanitizer), 1 SNI panduan umum, 1 SNI manajemen laboratorium, 7 SNI Biological Safety Cabinet (BSC) dan bioteknologi, dan 1 pedoman.
Untuk mendukung semua pihak dalam menghadapi pandemi Covid-19, BSN juga memberikan akses baca gratis seluruh dokumen SNI yang terkait dengan Covid-19 secara online melalui akses-sni.bsn.go.id. Akses-sni.bsn.go.id merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk membaca dokumen SNI dalam bentuk flip book. Melalui fasilitas ini, BSN berharap kebutuhan pemangku kepentingan akan SNI dan ISO terutama untuk industri medis dan pelayanan kesehatan, dapat terpenuhi.
Sedang SNI yang terkait dengan Covid-19 di antaranya SNI tentang masker; pembersih tangan, kaca, dan lantai; sarung tangan medis; ventilator dan standar terkait; tisu dan laundry rumah sakit; peralatan elektromedik; sistem manajemen laboratorium dan alat kesehatan; sterilisasi alat kesehatan; serta standar lain yang terkait. Masyarakat bisa melihat daftar lengkapnya dengan mengkases links.id/sni-covid19.
Terkait produk masker yang juga menyangkut masalah keselamatan, BSN tahun lalu juga telah menetapkan SNI masker medis. Tiga SNI masker medis yang ditetapkan BSN adalah SNI 8488:2018 Spesifikasi standar untuk kinerja material yang digunakan dalam masker medis (ASTM F2100-11, IDT); SNI 8489:2018 Metode uji standar evaluasi Efisiensi Filtrasi Bakteri (Bacterial Filtration Efficiency/BFE) dari material masker medis, menggunakan aerosol biologis Staphylococcus aureus (ASTM F2101-14, IDT); serta SNI EN 14683:2019+AC:2019 Masker medis – Persyaratan dan metode uji (EN 14683:2019+AC:2019, IDT, Eng). SNI tersebut merupakan adopsi identik dari standar internasional yakni ASTM dan EN.
Dalam upaya mendukung pelaku usaha bidang ini, BSN juga melakukan fasilitasi pembinaan UMK. Fasilitasi tersebut dilakukan pada industri masker, detergen cair, dan madu. “Pelaku usaha yang berhasil meraih SPPT SNI untuk produk masker yaitu PT. Maesindo Indonesia dengan SNI EN 14683:2019+AC:2019 Masker medis – Persyaratan dan metode uji serta UMKM Baby Fynnsaas, PT. Sansan Saudaratex Jaya dan PT. Tatuis Cahya Internasional dengan SNI 8914:2020 Tekstil-Masker dari kain. Sementara pelaku usaha lainnya untuk masker medis yang masih dalam proses pembinaan yaitu PT. Kasa Husada dan PT Necessity Indonesia. Untuk masker kain, ada TERASS’IBON (Palembang), TriA Hijab (Depok), Healthy Solution (Jakarta), Look (Jogja), serta Koperasi Bina Masyarakat (Tegal),“ terang Kukuh dalam keterangannya, (12/5/2021).
Selain itu, beberapa aksi nyata yang lain yang sedang dilakukan BSN, yakni fasilitasi pembinaan SNI 06-4075-1996 Deterjen cuci cair pada CV Be Clean yang berada di Makassar. Pembinaan produk multivitamin untuk meningkatkan imun yakni SNI 8664-2018 Madu yang juga telah berhasil meraih SPPT SNI yaitu CV. Wilbi di Kampar, Riau dan Madu kuansing yang berlokasi di Kuantan Singingi, Riau.
Pihaknya berharap, keberhasilan pelaku usaha yang merupakan binaan dari Kantor Layanan Teknis BSN (KLT BSN) yang tersebar di empat wilayah di Indonesia ini bisa memberikan teladan dan inspirasi bagi pelaku usaha yang lain untuk menerapkan SNI secara sukarela, dan tentunya mensukseskan program pemerintah, bangga menggunakan produk Indonesia serta mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Di samping itu, terkait alat kesehatan tersebut, BSN menetapkan pula SNI ISO 35001:2019, Sistem manajemen biorisiko laboratorium dan organisasi terkait lainnya. SNI ini dimaksudkan untuk menunjang sistem manajemen dalam suatu laboratorium,dan organisasi terkait, untuk memitigasi risiko biosafety dan biosecurity. Standar ini perlu diterapkan tidak hanya oleh laboratorium, tetapi juga oleh organisasi lainnya, yang melakukan proses penyimpanan, pengangkutan, dan/atau pembuangan bahan biologis berbahaya.
Dalam merespons pandemi Covid-19, BSN juga menyediakan data laboratorium penguji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang memiliki peralatan Polimerase Chain Reaction (PCR) dan memiliki fasilitas BSL-2 atau BSL-3, yang mempunyai potensi mampu melakukan pengujian Covid-19 dengan PCR.
Pada saat ini, layanan kalibrasi dan pengukuran yang telah dapat dilakukan oleh Laboratorium SNSU BSN, mencakup hampir semua besaran fisika, seperti panjang,massa, kelistrikan, suhu, dan lain-lain. Gedung laboratorium yang baru ini, akan digunakan untuk pengelolaan SNSU, terutama bidang kimia dan biologi, untuk melengkapi SNSU bidang fisika yang sudah lama dimiliki. Diharapkan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, SNSU Indonesia akan mampu melayani semua kebutuhan ketertelusuran pengukuran yang dibutuhkan di Indonesia, terutama oleh kalangan industri.
Kerja keras BSN dalam upaya mendukung penanganan pencegahan pandemi Covid-19 maupun peningkatan roda ekonomi nasional melalui pelatihan dan pendampingan, termasuk penyusunan kebijakan dan pembuatan standardisasi (SNI) ini, tentu patut diapresiasi. Apalagi di tengah pandemi, di mana jajaran BSN sendiri juga menghadapi banyak keterbatasan gerak karena juga harus menerapkan prokes dalam aktivitas kerjanya. Seperti menerapkan WFH dan pertemuan secara virtual, sehinghga pastinya harus melalui proses kerja keras yang juga tidak mudah. Selain komitmen kuat melalui kebijakan pimpinan, juga tak lep;as daru dukungan seluruh personel dari semua level yang ada di lembaga ini. (Ahmad Churi).
