Produk dari pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendominasi Katalog Elektronik (e-Katalog) untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah.
“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada belanja pemerintah,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas lewat keterangannya di Jakarta, Jumat, 16/09/2022.
Sesuai arahan Presiden, LKPP juga terus meningkatkan porsi usaha kecil-menengah di e-Katalog. Saat ini jumlah penyedia/pelakuUKM sebesar 16.432 telah melampaui jumlah penyedia non-UKM sebesar 7.136 badan usaha. Artinya, pelaku UKM yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69 persen dari total pelaku usaha di e-Katalog.
Lembaga ini juga telah melakukan pembekuan dan ”turun tayang” terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya. “Dengan demikian, belanja pemerintah akan sangat memperkuat daya saing industri dalam negeri,” tegas Anas.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran di LKPP dan kepada setiap pimpinan LKPP dari waktu ke waktu yang telah meletakkan fondasi program secara berkelanjutan, sehingga LKPP bisa terus bertransformasi menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang mampu menggerakkan perekonomian lokal dan nasional,” ujar Anas.
“Sesuai instruksi Presiden Jokowi, jumlah produk yang tayang di e-Katalog harus segera mencapai 1 juta produk. Dan per 16 September 2023 ini telah menembus 1,13 juta produk. Ini menunjukkan e-Katalog semakin mudah diakses oleh dunia usaha, sehingga bisa menyajikan produk lebih banyak dan beragam ke kementerian/lembaga dan pemda,” ujar Anas.
Sebelumnya dalam setahun di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditargetkan tayang sebesar 95.000 produk di e-Katalog pada 2022. Dengan capaian 1 juta produk, berarti telah melampaui target di RKP.
Baca: Sinergi LKPP dan BSN Pastikan Produk ber-SNI Masuk e-katalog
