ItWorks- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Timur, mulai provinsi hingga kabupaten/kota, untuk menerapkan digital leadership guna mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Digital leadership harus segera diterapkan. Transformasi digital meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture,” ungkap Menteri Anas dalam acara Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Timur Tahun 2024, (05/03), dilansir melalui portal web resmi KemenPANRB, baru-baru ini.
Kepemimpinan digital ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah di Kalimantan Timur, termasuk menjangkau daerah yang secara geografis dari pusat pemerintahan. Ini mengingat luasnya wilayah Kaltim. Kaltim sendiri adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia. “Sehingga dengan digital, warga yang jauh dari pusat aktivitas layanan publik dari pemerintah pun bisa mengaksesnya dengan mudah,” ujarnya.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menegaskan, digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan “jalan tol pelayanan” yang menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Pada penilaian reformasi birokrasi tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur meraih predikat BB. Dua kota di Kalimantan Timur meraih predikat BB, tiga kabupaten dan kota mendapat nilai B, serta satu kabupaten meraih nilai C.
Sementara untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Provinsi Kalimantan Timur mendapat nilai BB. Sembilan kabupaten dan kota berpredikat B, serta masih ada satu kabupaten yang meraih predikat CC.
Sedangkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan predikat Baik. Lima kabupaten dan kota di Kalimantan Timur berpredikat SPBE Sangat Baik, serta tiga kabupaten meraih predikat Cukup, dan satu kabupaten masih meraih predikat Kurang.
Reformasi birokrasi yang dikerjakan pemerintah sebaiknya fokus pada program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, perlu berubahan paradigma dari orientasi input, berapa anggaran yang telah dan akan dihabiskan, ke orientasi outcome, berapa besar kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan,” jelas Menteri Anas.
Menteri Anas juga mendorong agar kebijakan reformasi birokrasi yang diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur mendukung transformasi digital pemerintah. Saat ini Kementerian PANRB Tengah menggaungkan reformasi birokrasi tematik yang mencakup yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.
Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh arsitektur SPBE untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi. “Selain kuatnya kepemimpinan digital, faktor kunci kesuksesan pemerintahan digital adalah rekrutmen talenta digital, fokus pada kebutuhan pengguna, revolusi digital di seluruh lini, sinergi yang baik antara strategi digital dan strategi data, peningkatan literasi digital, serta penguatan digital trust dan keamanan siber,” tutur Anas.
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan hal-hal yang ditekankan Menteri Anas relevan dengan spirit core values ASN BerAKHLAK. Ia mengatakan bahwa Pemprov Kalimantan Timur sedang mengebut implementasi sistem digital untuk pelayanan.
Ia mengakui, remote area di Kalimantan Timur serta kondisi geografis wilayahnya menjadi salah satu kendala. Namun ia dan jajarannya optimis pengembangan sistem informasi bisa mengatasi masalah tersebut. “Kami punya banyak remote area. Keterbukaan informasi menjadi langkah awal yang kami bangun untuk menjangkau area-area tersebut,” pungkasnya. (AC)
