ItWorks- Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%, berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 14—15 Januari 2025. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan tetap rendahnya inflasi 2025 dan 2026 yang dalam sasaran 2,5±1%.
“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Januari 2025 memutuskan untuk tetap menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, pada (15/1/2025) di Jakarta.
Dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menetapkan suku bunga Deposit Facility turun menjadi 5,00% dan suku bunga Lending Facility juga turun menjadi 6,50%. Menurut Perry Warjiyo mengatakan keputusan suku bunga ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ke depan, lanjutnya. Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Termasuk UMKM dan ekonomi hijau, melalui penguatan strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
- Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, dengan:
a. mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market;
b. menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
c. memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas ; dan
d. memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar; - Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
- Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran);
- Penguatan akseptasi pembayaran digital melalui optimalisasi pemanfaatan fitur BI-FAST Fase I Tahap 2 yang mencakup layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit); dan
- Penguatan implementasi inisiatif elektronifikasi untuk mendukung program-program Pemerintah melalui digitalisasi program kesejahteraan sosial dan elektronifikasi sektor transportasi.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program-program dalam Asta Cita. (AC)
