ItWorks- Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, meresmikan program LAKSMI (Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi) yang diinisiasi Eramet Indonesia dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). Program ini bertujuan untuk dukung pemberdayaan pelaku usaha perempuan Ultra Mikro (UMi) melalui pemberian pelatihan, pendampingan, dan akses pasar, termasuk pelatihan untuk merambah pasar digital (go digital).
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dan Eramet meluncurkan Program LAKSMI, sebuah program pemberdayaan mikro yang secara khusus ditujukan bagi perempuan pengusaha mikro di Indonesia. Peluncuran resmi program ini berlangsung di Gedung SMESCO Jakarta, dan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, CEO Eramet Indonesia Jérôme Baudelet serta Sekretaris Jenderal Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Adelle Odelia Tanuri.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dalam sambutannya pada acara peluncuran program LAKSMI menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendorong perekonomian nasional melalui sektor UMKM. Apalagi selama ini perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam kemajuan sektor UMKM, di mana saat ini, sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.
“Perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam kemajuan sektor UMKM. Saat ini, sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, dan sudah sepatutnya kita dukung untuk perempuan Indonesia agar bisa lebih berdaya saing,” ungkap Menteri UMKM Maman Abdurrahhman dalam peluncuran LAKSMI (24/06/2025), di SMESCO -Jakarta.
Namun, Menteri Maman juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan pelaku usaha. “UMKM perempuan masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait akses keuangan dan kemampuan manajerial. Sebanyak 740 juta perempuan di dunia, menurut World Bank dan World Economic Forum, masih belum memiliki rekening bank. Artinya, mereka belum bisa mengakses pembiayaan dengan optimal,” katanya.
Menurutnya, program LAKSMI dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui penguatan kapasitas usaha, pembinaan berjenjang, hingga dukungan pembiayaan. “Program LAKSMI adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program ini, perempuan tidak hanya akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan, tapi juga peluang untuk naik kelas dan memperluas pasar,” katanya.
Pada tahap awal, LAKSMI akan melibatkan 1.200 pelaku usaha mikro perempuan di dua wilayah, yakni 800 peserta dari DKI Jakarta dan 400 dari Ternate, Maluku Utara. Peserta akan mengikuti tahapan pelatihan dan kurasi yang ketat.
50 Terpilih Akan Diberikan Dana Hibah
Dari 800 peserta di Jakarta, akan disaring menjadi 380 peserta untuk mengikuti masterclass literasi keuangan dan pemasaran digital. Setelah itu, 200 peserta akan lanjut ke sesi mentoring selama lima kali pertemuan. “Dari sana, kita akan pilih 50 perempuan pengusaha mikro terbaik yang akan menerima dana hibah dan ikut demo day,” kata Menteri UMKM Maman.
Hal serupa juga dilakukan di Ternate, dengan 400 peserta awal yang disaring menjadi 200, dan akhirnya 25 perempuan usaha mikro terbaik akan menerima hibah dan ikut demo day. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa Program LAKSMI merupakan bagian dari upaya lanjutan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPA).
“Program ini melengkapi program afirmatif lainnya yang kami dorong tahun ini, seperti penyaluran KUR sektor produksi, penghapusan piutang macet, pelibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis, penguatan data wirausaha, hingga keterlibatan dalam program tiga juta rumah rakyat,” katanya.
Acara peresmian program LAKSMI juga dihadiri oleh Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi, yang menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mengurangi kekerasan berbasis gender. Ia menyebutkan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan seringkali berkaitan dengan tekanan ekonomi, dan program seperti LAKSMI dapat membantu perempuan mencapai kemandirian ekonomi.
Pada kesempatan itu ia juga menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan adalah langkah strategis untuk mengurangi kekerasan berbasis gender di Indonesia. “Dari Januari hingga 12 Juni 2025 saja, tercatat ada 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini yang terlapor. Yang tidak terlapor bisa jauh lebih banyak. Korban terbanyak adalah perempuan, dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan itu paling banyak terjadi di ranah rumah tangga,” kata Menteri PPA.
Ia menyebutkan, akar utama kekerasan terhadap perempuan banyak berkaitan dengan tekanan ekonomi. “Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Ini masalah lintas sektor. Karena itu, sinergi dengan Kementerian UMKM sangat penting. Kalau perempuan kuat secara ekonomi, kalau mereka berdaya dan mandiri, maka rumah tangga akan jauh lebih aman dan sejahtera,” katanya menegaskan.
