ItWorks.id- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir triwulan ketiga 2025, dinilai tetap adaptif dan kredibel dengan defisit yang terjaga pada 1,56% dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta Keseimbangan Primer yang surplus Rp18 triliun. Defisit anggaran tercatat Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB, jauh di bawah outlook tahun penuh sebesar 2,78%PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun tersebut tetap adaptif dan kredibel, menjaga kesimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. “Total pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau 65,0 persen dari outlook yang ditetapkan. Meskipun telah mencapai lebih dari separuh target, capaian ini secara nominal lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Menkeu Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
“Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan,” ujar Suahasil dilansir melalui portal web Kemenkeu, (16/10/2025).
Di sisi lain, Wamenkeu menjelaskan 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sementara sebesar 14 persen berasal dari APBN. Untuk itu, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut. APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.“Kementerian Keuangan itu mengerjakan APBN, mengelola APBN. APBN-nya kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. APBN yang kita kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi,” kata Wamenkeu Suahasil.
Menutup diskusi, Wamenkeu menegaskan bahwa kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, tapi juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.
