ItWorks.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengembangan Sistem Pengaduan Online Terpadu Masyarakat (Si-POTEM). Inovasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan sekaligus mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut laporan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pengembangan Si-POTEM menjadi salah satu inovasi yang dipaparkan Diskominfo Kabupaten Merauke dalam penjurian TOP Digital Awards 2026. Dalam presentasi yang disampaikan secara daring dari Jakarta, Kamis (5/11/2026), Kepala Bidang Pengembangan Layanan Diskominfo Kabupaten Merauke, Sabar Samosir, menjelaskan bahwa inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih terbuka, mudah diakses, responsif, dan akuntabel.
Menurut Sabar, pengembangan Si-POTEM dilatarbelakangi kebutuhan akan sistem pengaduan masyarakat yang resmi, terintegrasi, dan dapat diakses secara lebih mudah. Selama ini, penyampaian keluhan dan aspirasi masyarakat masih banyak dilakukan secara manual maupun melalui media sosial yang belum terhubung secara langsung dengan mekanisme penanganan pengaduan resmi pemerintah.
Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat serta terbatasnya sosialisasi mengenai layanan digital pemerintahan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Karena itu, Si-POTEM dikembangkan sebagai sarana untuk menyatukan proses penerimaan, verifikasi, distribusi, hingga tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh OPD terkait.
“Karena kita berada di ujung timur, bukan berarti kita harus tertinggal. Kami berusaha mengambil langkah dan berani melakukan inovasi dalam pelayanan pemerintahan digital. Kami juga membutuhkan bimbingan, pembelajaran, dan berbagi pengalaman agar dari wilayah timur ini dapat membawa perubahan,” ungkap Sabar.
Ia menjelaskan, pengelolaan Si-POTEM melibatkan sejumlah unsur, mulai dari administrator utama, pengelola pengaduan, OPD yang bertanggung jawab menindaklanjuti laporan, hingga unsur pimpinan. Tata kelola tersebut mengacu pada regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan layanan pengaduan, termasuk Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2025.
Berdasarkan data per 31 Oktober 2026, Si-POTEM telah menjangkau 53 OPD/unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, dengan 13 orang pelapor yang telah terlayani. Capaian tersebut menjadi langkah awal dalam membangun sistem pengaduan yang lebih terintegrasi, sekaligus mengurangi penyebaran laporan masyarakat melalui berbagai kanal yang selama ini belum terhubung.
Ke depan, Diskominfo Kabupaten Merauke menargetkan perluasan akses layanan dan peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat. Dengan demikian, Si-POTEM diharapkan tidak hanya menjadi media penyampaian aspirasi dan keluhan, tetapi juga instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan pemerintah daerah.
Penguatan SDM dan Talenta Digital
Selain memaparkan inovasi Si-POTEM, Diskominfo Kabupaten Merauke juga menyampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM), talenta digital, dan kapabilitas organisasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Sabar mengungkapkan bahwa ketersediaan SDM dengan kompetensi khusus di bidang teknologi informasi (TI) masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi, terutama bagi instansi pemerintah di wilayah timur Indonesia.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pegawai Diskominfo Kabupaten Merauke tercatat sebanyak 45 orang pada 2025 dan meningkat menjadi 48 orang pada 2026. Sementara itu, jumlah personel TI/digital bertambah dari 4 orang menjadi 5 orang pada periode yang sama.
Meski mengalami peningkatan, jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan pengembangan dan pengelolaan layanan digital pemerintahan yang semakin kompleks.
“Memang kami di wilayah timur ini untuk SDM IT masih sangat kurang. Karena itu, kami selalu meminta dukungan dari Kementerian maupun pemerintah pusat terkait pemenuhan SDM yang harus menjadi prioritas,” ungkap Sabar.
Dari sisi komposisi tenaga pendukung, personel teknis tercatat sebanyak 2 orang pada 2025 dan 2026. Sementara itu, personel yang menangani data dan analitik meningkat dari 1 orang menjadi 2 orang. Adapun personel yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan infrastruktur tetap berjumlah 2 orang pada kedua tahun tersebut.
Upaya peningkatan kompetensi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas aparatur. Data presentasi menunjukkan jumlah sertifikasi TI meningkat dari 2 sertifikasi pada 2025 menjadi 3 sertifikasi pada 2026.
Selain sertifikasi, Diskominfo juga menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
Dalam materi yang dipaparkan, tercatat pelaksanaan pelatihan terhadap 60 peserta pada Juli–Agustus 2026, dengan materi privasi dan moderasi konten. Hasil evaluasi menunjukkan nilai rata-rata peserta meningkat dari 65 menjadi 85 dari skala 100.
Pelaksanaan program peningkatan kompetensi tersebut turut didukung dokumentasi administrasi, antara lain surat tugas, daftar hadir, materi pelatihan, serta hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan.
Sabar menegaskan bahwa penguatan SDM digital menjadi kebutuhan penting agar pengembangan teknologi pemerintahan dapat berjalan optimal. Dukungan pemerintah pusat dan kementerian terkait diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga ahli TI di daerah, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur, keamanan informasi, data, serta pengembangan layanan digital.
Optimistis Kembangkan Inovasi dari Wilayah Timur
Dalam kesempatan tersebut, Sabar juga menyampaikan bahwa keterbatasan geografis tidak seharusnya menjadi penghambat bagi Kabupaten Merauke untuk mengembangkan inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi.
Menurutnya, transformasi digital membutuhkan proses pembelajaran berkelanjutan, pendampingan, serta pertukaran pengalaman dengan berbagai pihak. Karena itu, keikutsertaan dalam TOP Digital Awards 2026 diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi Diskominfo untuk memperoleh masukan dan rekomendasi guna menyempurnakan inovasi yang telah dikembangkan.
“Kami berharap bisa terus belajar, mendapatkan bimbingan, dan menyerap pengalaman dari berbagai pihak. Harapan kami, dari wilayah paling timur ini dapat menjadi bagian dari perubahan dan menghadirkan inovasi yang bermanfaat,” tambahnya.
Melalui pengembangan Si-POTEM, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan kapabilitas organisasi, Diskominfo Kabupaten Merauke berupaya mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan responsivitas penanganan pengaduan, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Upaya ini sekaligus menjadi wujud komitmen Kabupaten Merauke untuk membuktikan bahwa inovasi dan kemajuan pemerintahan digital dapat tumbuh dari wilayah timur Indonesia.
