Jakarta, Itech- Pemanfaatan teknologi nuklir dalam kehidupan sehari-hari harus mendapat perlakuan khusus, tidak seperti pemanfaatan teknologi lainnya. Hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi nuklir harus mengutamakan faktor keselamatan bagi masyarakat penggunanya.
Karena itu, guna memberikan perlindungan terkait keamanan, keselamatan, dan kesehatan kepada masyarakat dalam pemanfaatan teknologi nuklir baik dari dalam maupun luar negeri, pada tahun 2017, BATAN membentuk Clearing House Teknologi Nuklir (CHTN) yang diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BATAN Nomor 11 Tahun 2017.
CHTN merupakan organisasi yang bertugas melakukan kajian dan pemberian rekomendasi terhadap produk dan teknologi nuklir, pemberian sertifikasi personel, produk, proses dan sistem manajemen, penyediaan data/informasi keahlian, produk, dan teknologi nuklir. BATAN sebagai CHTN karena mempunyai kompetensi dalam penguasaan teknologi nuklir di Indonesia.
“CHTN dibentuk dengan fungsi sebagai pusat acuan dalam pemanfaatan produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel, serta sebagai penyedia layanan dalam pemberian rekomendasi dan/atau sertifikasi produk, teknologi, proses dan sistem manajemen serta personel,” jelas Kepala Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir (PSMN), Budi Santoso disela pelatihan audit teknologi di Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta, Kamis (15/03).
Menurut Budi, audit teknologi merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan yang harus dilakukan BATAN sebagai CHTN. Dalam rangka memperkuat posisinya sebagai CHTN, BATAN menggelar pelatihan audit teknologi yang kali ini diikuti para pejabat eselon I dan II di lingkungan BATAN. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para pejabat mempunyai persepsi yang sama terhadap kegiatan audit teknologi, khususnya teknologi nuklir.
Sementara itu, BATAN Djarot S. Wisnubroto mengatakan, CHTN dibentuk untuk mengantisipasi derasnya perkembangan teknologi nuklir saat ini. Audit teknologi nuklir perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada konsumen. Tugas BATAN dapat menentukan apakah produk yang digunakan masyarakat sehari-hari aman dan layak pakai serta tidak berbahaya
Disebutkan, pihaknya tidak ingin berbenturan dengan lembaga lain, sepeti BPPT yang memiliki auditor teknologi yang fokus pada teknologi secara umum. Batan khusus pada teknologi nulir semata. Apalagi, Batan sudah banyak melakukan fungsi clearing house untuk menyatakan layak atau tidak dari sisi teknologi. Seperti misalnya ketika BATAN melakukan studi kelayakan di Jepara dan Bangka Belitung.
Menurutnya, posisi BATAN tidak boleh hanya pasif tapi juga aktif dalam melakukan audit teknologi. “Kita akan bergerak melakukan audit, jika kita anggap membahayakan, terutama keselamatan, baik dari sisi teknologi maupun aspek lainnya. Sebab, kalau ada sesuatu yang tidak dilakukan diklarifikasi maka masyarakat dan pemerintah yang akan mengalami kerugian,” tutupnya. (red/ju)
