Guna memastikan pelaksanaan layanan online terintegrasi berlangsung baik, pemerintah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Online Single Submission (OSS) untuk pelaksana layanan di instansi pusat dan daerah.
“Tim OSS fokus melaksanakan bimtek agar seluruh instansi di pusat dan daerah bisa lebih dulu mengenal sistem ini sebelum diluncurkan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merangkap pejabat pelaksana tugas Sekretaris Kemenko Perekonomian, Bambang Adi Winarso, di Jakarta, Kamis (28/06/2018) seperti dikutip dari laman Menkominfo.
Sejak awal Mei 2018 lalu, Bimtek telah dilaksakanan di Jakarta. Sejumlah peserta Bimtek yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Bimtek kali ini adalah yang ketujuh dan diselenggarakan di Jakarta. Sebelumnya, dilakukan di daerah-daerah. Peserta Bimtek berasal dari seluruh kementerian/lembaga yang terkait perizinan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Industri (KI) serta daerah yang memiliki nilai investasi tinggi,” jelas Bambang Adi Winarso.
Kegiatan Bimtek diisi dengan Sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. “Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai sistem OSS, serta simulasi pengoperasian OSS dan protokol komunikasi.
Menurut Bambang Sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. “Instrumen kebijakan lainnya adalah Satgas Pengawalan Berusaha dan Reformasi Regulasi,” jelasnya.
Sistem OSS dirancang untuk menghubungkan dan mengintegrasikan sistem layanan perizinan berbasis TIK yang telah dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, yaitu Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Selain itu juga mengintegrasikan PTSP di daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kementerian Komunikasi dan Informatika dan sistem dari berbagai K/L penerbit perizinan termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW).
“Konten perizinan, fasilitas, dan proses bisnis dalam sistem OSS dirancang sederhana, tidak banyak, jelas, tegas dan murah. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya memperbaiki iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Bambang.
Ditambahkannya, sebagai sebuah aplikasi, sistem OSS ini tidak mungkin langsung sempurna. “Ke depan pasti akan terus ada penyempurnaan yang juga melihat kebutuhan pelaku usaha,” sambungnya.
Baca juga: Kominfo Sederhanakan Izin Penyiaran Melalui Sistem Online
Sekitar 250 peserta Bimtek yang hadir berasal dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan seluruh administrator KEK.
Kegiatan Bimtek dipandu narasumber Ketua Tim Persiapan Sistem OSS Muwasiq M Noor, Wakil Ketua Tim Persiapan Sistem OSS Benediktus, Anggota Tim Persiapan Sistem OSS Pandam Tridaya, dan Anggota Tim Reformasi Perizinan Nanda Nuridzki.
