Pemerintah Indonesia dan China tengah menjajaki kerja sama pengelolaan limbah yang berasal dari peralatan elektronik (electronic waste atau e-waste) dan bahan pencemar organik yang persisten (Persistent Organic Pollutants/POPs). Kolaborasi kedua negara ini menjadi penting karena akan mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.
“Salah satu langkah strategis di dalam 10 agenda prioritas roadmap tersebut, yakni mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Di samping itu, industri elektronika merupakan salah satu dari lima sektor prioritas yang dipilih untuk mengimplementasikan revolusi industri 4.0 di Indonesia” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara dalam rilisnya ke media.
Baca juga: Indonesia Siap Memasuki Era Industri 4.0
Ngakan menyampaikan hasil pertemuannya dengan Delegasi Pemerintah China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Ekologi dan Perlindungan Lingkungan China, Chen Liang di Bogor, Rabu (27/6).
“Ini merupakan kunjungan balasan mereka, setelah kami melakukan kunjungan kerja ke China pada Oktober tahun lalu,” jelasnya.
Berdasarkan studi bersama United Nations University (UNU), The International Telecommunication Union (ITU) dan The International Solid Waste Association (ISWA) yang dituangkan dalam laporan The Global E-Waste Monitor 2017, bahwa pada tahun 2016 dihasilkan 44,7 juta metric ton (Mt) e-waste atau 6,1 kg per kapita, dan hanya 20 persen atau 8,9 Mt yang didaur ulang dengan pengelolaan yang benar dan tepat.
“Padahal jika dikelola dengan tepat dan benar melalui pendekatan circular economy, nilai total global e-waste tersebut diperkirakan dapat mencapai 55 miliar Euro. Khusus untuk telepon selular saja, pada tahun 2016, diperkirakan total nilai limbah telepon selular mencapai 9,4 miliar Euro,” papar Ngakan.
Dengan makin meningkatnya permintaan pasar terhadap produk telekomunikasi dan telematika sebagai dampak dari cepatnya perkembangan teknologi di era digital global saat ini, pengelolaan e-waste dan POPs menjadi sesuatu yang sangat krusial.
Studi tersebut juga menyebutkan bahwa rata-rata e-waste yang dihasilkan oleh Indonesia mencapai sekitar 4,9 kg per kapita. Angka tersebut tergolong rendah rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 8,8 kg per kapita atau Singapura sebanyak 17,9 kg per kapita.
“Walaupun demikian, dengan semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia dan ledakan bonus demografi usia produktif di beberapa tahun mendatang, tentunya akan ikut mengereknaik angka tersebut, dan pengelolaan e-waste yang tepat dan benar serta penataan regulasi e-waste menjadi hal yang sangat penting,” tegas Ngakan.
Menurut Ngakan, pertemuan resmi dengan delegasi dan pemangku kepentingan dari Cina bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik secara teknis maupun manajerial, seperti mengenai kerangka hukum dan regulasi pendukung dalam pengelolaan e-waste dan POPs.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai green supply chain pengelolaan e-waste dan POPs, desain ekologi, dan teknologi pemanfaatan yang komprehensif di Indonesia.
