Jakarta, Itech – Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang anti terhadap perusahaal asal Tiongkok dan melakukan perang dagang terhadap Tiongkok menular kepada salah satu negara sekutunya Australia.
Kali ini Australia yang melarang Huawei untuk memasok jaringan broadband 5G di negaranya tersebut. Alasannya pun sama dengan AS, pemerintah Australia khawatir Huawei akan mengakses data-data rahasia pemerintah dan mengancam keamanan nasional dalam negerinya.
Australia merujuk kepada peraturan negara komunis yang meminta perusahaannya yang beroperasi di negara asing untuk bekerjasama memata-matai pemerintah dan warga tempat mereka beroperasi.
Karena itu, badan intelijen Australia khawatir operator telekomunikasi Australia akan bergantung kepada pemerintah Tiongkok untuk mengumpulkan data negara-negara lain, termasuk Australia.
John Lord (Kepala Huawei Australia) mengatakan undang-undang yang berlaku di Beijing tidak berlaku untuk operasi di luar Tiongkok dan Australia tidak perlu khawatir seperti dikutip CNET.
Mobile China
Rezim Donald Trump (Presiden Amerika Serikat) terus melancarkan perang dagang terhadap perusahaan dan produk yang berasal dari Tiongkok.
Kali, Pemerintahan AS akan melakukan melumpuhkan salah satu operator telekomunikasi terbesar di dunia, yaitu China Mobile. Sebelumnya, pemerintahan AS telah memblokir izin dan peredaran produk ZTE dan Huawei di Tiongkok.
Pemerintahan Trump mengatakan China Mobile merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS dan AS AS tidak membutuhkan China Mobile untuk menyediakan layanan telekomunikasi di negaranya.
Pada 2011, Mobile China pernah mengajukan permintaan untuk mendapatkan lisensi dari Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (Federal Communications Commission/FCC).
Namun, Departemen Perdagangan AS langsung menola permintaan Mobile China.
“Setelah ada perjanjian dengan China Mobile, tidak ada jalan keluar untuk mengatasi kekhawatiran tentang meningkatnya risiko terhadap penegakan hukum di AS dan kepentingan keamanan nasional,” kata David J. Redl (Asisten Sekretaris Komunikasi dan Informasi Departemen Perdagangan AS) seperti dikutip BBC.
