Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat jumlah serangan siber mencapai 143,4 juta pada Januari – Juni 2018. Jenis serangan siber bisa bermacam-macam mulai dari malware hingga hujatan dan fitnah.
Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan frekuensi serangan siber akan terus meningkat jelang Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019.
“Monitoring BSSN merekam 143,4 juta serangan siber sepanjang bulan Januari-Juni, ditambah 1.335 laporan kasus insiden siber dari masyarakat dan perkiraan jumlah itu akan meningkat,” kata Djoko di kantor BSSN.
BSSN pun telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengamankan data penduduk dari serangan siber.
Djoko mengatakan BSSN pun mendorong Kemendagri untuk segera merampungkan program single identity number. Single identity number ini berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang mewakili berbagai data pribadi mulai dari NPWP, perbankan, hingga kesehatan.
“Ketika bangsa ini mempunyai single identity saya yakin tidak ada seperti ini (serangan siber). Saya yakin single identity ini menjadi bukti tidak ada lagi orang aneh-aneh,” ujarnya.
Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo menargetkan program NIK tunggal bakal rampung paling lambat tahun depan dan Kemendagri sudah bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga dan swasta.
“Saya kira ini penting menyangkut masalah kelompok teroris, siapa yang suka menyebar hoaks, itu kan gampang sekali dicari dan pasti akurat by name, by address, sampai nomor ponsel, nomor paspornya, nomor pajaknya, ada lengkap SIM juga lengkap kami ingin paling lambat tahun depan sudah warga negara kita udah punya single identity,” papar Tjahjo.
