Jakarta, Itworks- Dunia industri kini tengah memasuki era revolusi industri keempat, di mana Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Making Indonesia 4.0, sebagai roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0 ini. Untuk mencapai sasaran tersebut, integrasi dan kolaborasi transformasi digital harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi.
Revolusi Industri 4.0 akan banyak merubah kegiatan produksi yang sarat dengan implementasi teknologi automasi dan pertukaran data. Era Industri 4.0 banyak ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menuntut para pelaku industri di Indonesia harus punya strategi, termasuk langkah yang akan dilakukan terkait transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi, seperti penerapan big data (data besar), Internet of Things (IoT), Artificial Intellegent (kecerdasan buatan), dan teknologi terkait lainnya. Sebab ke depan, kegiatan industri mulai banyak menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data yang banyak terkait IoT.
Pemerintah Indonesia pun telah merespons kebutuhan era ini. Kementerian Perindustrian kemudian mengenalkan Making Indonesia 4.0, yang pada bulan April 2018 dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things (IoT). Revolusi industri 4.0 menekankan pula pada kemampuan Artificial Intellegent (kecerdasan buatan) sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi. Dengan inovasi Teknologi digital ini juga kemudian Jepang berencana untuk menciptakan “super-smart society” atau Society 5.0.
“Generasi sekarang juga telah berubah, mulai dari society 1.0 sampai Society 5.0. Peran standardisasi dalam perkembangan peradaban manusia tidak bisa dipungkiri. Bisa dibayangkan apabila standardisasi ini tidak ada. Standardisasi ada sejak peradaban manusia itu ada, maka perkembangan standardisasi akan selalu berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban. Standardisasi akan selalu menjadi flatform bagi kehidupan manusia” ujar Kepala BSN, Bambang Prasetya dalam pembukaan “Seminar Standardization in a Living “Society 5.0”, Rabo (27/3), di Millenium Hotel, Jakarta.
Seminar menghadirkan narasumber Chairman of Japan Society 5.0 Standardization on Promotional Committee, Masahide Okamoto; Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi; Ketua KADIN, Rosan Perkasa Roeslani; Staff Ahli ICT Kementerian Kominfo Dr. Dedy Permadi; Direktur Utama PT Adhya Tirta Batam, Benny Andrianto Antonius yang dimoderatori Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara.
Dalam seminar juga dilakukan penandatanganan MoU antara BSN dan KADIN, peluncuran Aplikasi Pengajuan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI, dan Skema Penilaian Kesesuaian yang dihadiri kurang lebih 150 orang yang terdiri dari anggota KADIN, Industri/organisasi dan UKM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), serta instansi terkait lainnya.
Kepala BSN, Bambang Prasetya menambahkan, Making Indonesia 4.0, sebagai salah satu agenda nasional, harus didukung semua pihak, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) pun turut berperan aktif mewujudkan Making Indonesia 4.0, antara lain melalui pengembangkan standardisasi -Standar Nasional Indonesia (SNI). “Peran standardisasi dalam industri tidak bisa dipungkiri. Bisa dibayangkan apabila standardisasi ini tidak ada,” ujar Bambang Prasetya.
Menurutnya, saat ini ada 223 Standar Nasional Indonesia (SNI), mendukung revolusi industri 4.0. Sementara itu, untuk mendukung konsep masyarakat 5.0, ada 504 SNI. Standar tersebut di antaranya menyangkut keamanan informasi, record management, logistik, dan infrastruktur. Untuk menjamin mutu, keselamatan, dan kemananan dalam menggunakan teknologi inovasi, penerapan SNI menjadi sangat penting.
“Tanpa standar dalam menggunakan teknologi inovasi tersebut, produk atau sistem tersebut tidak bisa bekerja secara selaras. Apalagi kaitannya dengan data dan informasi, misalnya drone, robot, keamanan informasi karena melibatkan big data, smart city. Ini menjadi penting sebagai contoh keamanan teknologi informasi sebuah aplikasi atau web. Persoalan ini bisa terjawab dengan standar,” ujar Bambang yang juga berharap melalui Seminar ini dapat dirumuskan strategi pengembangan standardisasi dalam menghadapi era society 5.0. (AC)
