ItWorks.id- Transformasi digital menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel. Bagi Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat, digitalisasi bukan sekadar upaya mengadopsi teknologi informasi dalam aktivitas administrasi perkantoran, melainkan bagian dari strategi untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan akses fisik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Agama Sintang Dr. Massadi, S.Ag., M.H. selaku Pimpinan Tertinggi Satuan Kerja, dalam Penjurian TOP Digital Awards 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, (9/11/2026). Hadir pula dalam Penjurian, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Syamsul Bahari, S.H.I. selaku Kadiv TI.
Selain itu hadir pula para Tim TI yaitu, Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Sri Gantini, S.M.; Analisis Perkara Peradilan Muhammad Zayyin Al-Islam. S.H.; Dokumentalis Hukum Edvin Dwi Kurnia, A.Md.T.; serta Operator Pelaksana Layanan Danang Rismanto, S.Kom.
Menurut Massadi kembali, transformasi digital membutuhkan dukungan tata kelola yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab dan komitmen pimpinan. Dukungan tersebut menjadi fondasi untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan administrasi, teknis peradilan, dan pelayanan masyarakat.
Inovasi-Inovasi Digital Yang Dihadirkan
Salah satu kebijakan transformasi digital yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sintang adalah pengembangan inovasi aplikasi yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan nyata organisasi dan masyarakat. Hal ini terlihat dari perjalanan sejumlah inovasi yang menjadi bagian dari IT Masterplan.
Dimulai pada 2019, melalui pengembangan SIKELAM (Sistem Informasi Kepastian Hari Sidang Semalam). Pada 2020, sistem tersebut bertransformasi menjadi layanan penyampaian informasi dan pemberitahuan perkembangan perkara melalui WhatsApp Auto-Reply. Pada 2023, dilakukan penambahan fitur e-Notice berupa notifikasi pengingat serta validasi data dengan SIPP. Sejak 2024 hingga sekarang, fitur e-Notice juga dikembangkan untuk mendukung absensi masuk dan pulang pegawai Pengadilan Agama Sintang.
Pengembangan selanjutnya adalah SIMAS (Sistem Informasi Manajemen Arsip Surat), yang mulai digunakan pada 2022. Pada tahap awal, sistem digital ini dimanfaatkan untuk penginputan surat keluar dan pencarian dokumen. Dan pada periode 2026, terdapat penambahan fitur untuk mempermudah pencarian surat keluar sekaligus memperkuat digitalisasi manajemen arsip.
Pada 2025, Pengadilan Agama Sintang menghadirkan KI DALANG MANTEP (Konsultasi dan Informasi Pengadilan Agama Sintang Bagi Kaum Rentan dan Daerah Terpelosok). Sementara itu, pada 2026 dikembangkan PETA SIDANG (Pedoman Template Dokumen Acara Persidangan). Inovasi ini menyediakan template dokumen untuk membantu para pihak menjalani proses persidangan elektronik atau e-Litigasi, meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.
“Rangkaian pengembangan tersebut memperlihatkan bahwa IT Masterplan Pengadilan Agama Sintang tidak hanya berorientasi pada penyediaan aplikasi baru, tetapi juga pada penyempurnaan sistem yang telah berjalan,” kata Massadi.
Perkuat Keamanan Informasi
Di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi informasi, Pengadilan Agama Sintang kemudian menerapkan sejumlah langkah pengamanan untuk menjaga data dan informasi sekaligus memastikan kelangsungan operasional layanan. Salah satunya melalui backup data secara rutin. Langkah ini ditujukan untuk memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan apabila terjadi kehilangan, kerusakan, maupun serangan siber.
Selain itu pada aspek keamanan jaringan, pengadilan memperkuat penyaringan firewall pada server Mikrotik serta melakukan pergantian kata sandi secara berkala pada setiap perangkat keras dan koneksi. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan berbagai ancaman siber.
Pengadilan Agama Sintang juga menerapkan Identity and Access Security, yakni memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem dan data sesuai peran serta tanggung jawab masing-masing.
“Ketiga pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja digital yang lebih aman,” kata Massadi.
Kebijakan TI: Kembangkan Aplikasi Berbasis Kebutuhan
Dalam menjalankan transformasi digital, Pengadilan Agama Sintang mengacu pada sejumlah kebijakan dan pedoman yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sementara itu pada tingkat satuan kerja, penerapan inovasi diperkuat melalui keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang Nomor 1412/KPA.W14-A5/SK.HK2.6/XII/2025 tentang Penerapan dan Pemberlakuan Aplikasi KI DALANG MANTEP serta Nomor 1455/KPA.W14-A5/SK.OT1/IX/2026 tentang Penerapan dan Pemberlakuan Aplikasi PETA SIDANG.
Berdasar kebijakan tersebut, pengembangan aplikasi dilakukan melalui kerangka kerja yang dimulai dari identifikasi kebutuhan atau ide, kemudian diterjemahkan menjadi aplikasi yang disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. Implementasinya melewati sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan SOP, uji coba, evaluasi, sosialisasi, hingga penerapan resmi dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Pengadilan juga membuka ruang bagi keluhan dan masukan pengguna. Setiap keluhan diterima untuk kemudian ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas layanan agar terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Dampak Positif Digitalisasi dan Inovasi
Bagi Pengadilan Agama Sintang, keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan organisasi. Pengembangan SIKELAM, SIMAS, KI DALANG MANTEP, dan PETA SIDANG merupakan inovasi unggulan yang berhasil menghadirkan layanan publik yang semakin terintegrasi, efisien, dan transparan.
Karenanya, Pengadilan Agama Sintang kemudian mendapat nilai tinggi dari Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). Tingginya nilai tersebut, menjadi indikator positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Dan dari seluruh inovasi tersebut, KI DALANG MANTEP dan PETA SIDANG menjadi dua program yang bahkan secara khusus dapat direkomendasikan sebagai praktik baik untuk dicontoh instansi lain. KI DALANG MANTEP menarik karena menggunakan platform komunikasi yang mudah dijangkau masyarakat, yaitu WhatsApp, untuk memperluas akses konsultasi dan informasi pengadilan. Nilai lebihnya terletak pada perhatian terhadap kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Sementara PETA SIDANG memberikan solusi praktis terhadap kebutuhan masyarakat dalam menjalani proses e-Litigasi melalui penyediaan template dan panduan dokumen persidangan.
“Keduanya menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik tidak selalu harus dimulai dengan investasi teknologi yang besar. Hal yang lebih penting adalah memahami persoalan pengguna, menentukan kebutuhan yang paling mendesak, dan menghadirkan solusi yang benar-benar dapat dimanfaatkan,” pungkas Massadi.* (IRAWAN J N)
