Pengembangan ekosistem ekonomi digital jadi salah satu tugas besar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam roadmap digital nation yang telah dicanangkan. Menkominfo Johnny G Plate mengatakan ada 4 hal strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi digital.
Pernyataan ini disampaikan Johnny di acara Konvensi Nasional Pos dan Informatika bertema Kolaborasi Pemerintah dan Industri dalam Mendukung Ekonomi Digital, di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Johnny sendiri menyambut baik adanya konvensi tersebut.
“Memang perlu ada konvensi. Suka tidak suka, bangsa kita saat ini harus punya roadmap digital nation. Untuk itu juga kita hari ini hadir di sini. Apa yang akan kita lakukan ke depan, yang nantinya akan bergeser dari yang sifatnya fisik ke digital,” kata Johnny.
Pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi jadi hal pertama yang disebut Johnny sebagai hal strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi digital.
“Khususnya untuk daerah yang belum terlayani. Kementerian Kominfo optismistis pada 2020 akan terbangun 3.400 BTS dan pada 2024 ditargetkan Indonesia memiliki 3 satelit multifungsi,” sebutnya.
Kedua, perlunya penataan frekuensi dan migrasi penyiaran analog ke digital sehingga menghasilkan digital dividen selebar 112 MHz pada frekuensi 700 MHz sehingga bisa dimanfaatkan untuk lapangan pekerjaan baru, pertumbuhan PDB, peningkatan PNBP dan kegiatan usaha baru.
“Untuk memastikan tata kelola digital kita lebih baik, kita perlu menata frekuensi yang terbatas itu agar bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat sehingga memberi manfaat tinggi,” jelasnya.
Ketiga, dalam melaksanakan hal tersebut, perlu adanya deregulasi agar kegiatan dalam ekonomi digital berjalan efisien. Untuk tahun 2020, Kemkominfo bersama Komisi I DPR RI akan menyusun dua legislasi primer, yaitu Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
“Ini target akan masuk Prolegnas. Kita mengambil bagian aktif dalam proses ini. RUU ini kan bukan baru, sudah dibicarakan dari 3 tahun lalu. Target akan masuk Prolegnas. Kominfo akan me-review lagi dengan melihat benchmark-benchmark yang ada,” urainya.
Terakhir, adalah pengembangan kapasitas SDM dalam menghadapi kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0. Untuk mendukung hal strategis tersebut, dikatakan Johnny perlu kolaborasi di antara pemerintah dengan para stakeholder.
“Ketersediaan SDM. Pak (Presiden) Jokowi menempatkan itu program nomor satu. Kominfo melakukan banyak kegiatan untuk itu. Tapi itu saja tidak cukup. Perlu peran dan kerja sama kita semua untuk memastikan dan menghasilkan ketersediaan digital talent,” sebutnya.
Dalam acara ini, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, diberikan pula penghargaan terhadap stakeholder bidang penyelenggaraan pos dan informatika yang diserahkan kepada:
1. Pemkot Semarang sebagai pemerintah daerah pelaksana program layanan nomor panggilan darurat call center 112 yang inovatif tahun 2019.
2. PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) sebagai penyelenggara telekomunikasi dengan jaringan terluas, quality of service dan wajib bayar PNBP Telekomunikasi tertinggi tahun 2019.
3. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai penyelenggara pos inovatif tahun 2019 dengan aplikasi My JNE, Online Booking, Online Payment, Pick Up Point dan JNE Pop Box-nya.
