Jakarta, Itwork-Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan RI, menggelar Focus group discussion (FGD) dengan mengusung tema “Strategi Penyelenggaraan Transportasi Laut Bersubsidi bagi Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
FGD ini menghadirkan pembicara dan pembahas dari Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Maluku, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, STIP, ALFI, DPP Pelra, pelaku usaha, dan praktisi pelayaran. Program ini juga untuk mendukung optimalisasi jariangan tol laut yang telah dicanangkan pemerintah sejak lima tahun lalu.
Kegiatan FGD ini dibuka Kepala Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Balitbanghub, Capt. Sahattua Simatupang, dan dihadiri Kepala Puslitbang Transportasi antar Moda, M Yugi Hartiman, serta Sekbalitbanghub Rosita Sinaga. FGD yang diikuti sekitar 40 peserta ini menghadirkan enam hasil penelitian lapangan di antaranya disampaikan Frits Blessing, Johny Malisan, Edward Marpaung, Paulus Raga, Dedy Arianto, serta Syafril KA.
“Kegiatan ini diadakan antara lain untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak (stake holder) untuk mendukung pengembangan penyelenggaraan angkutan tol laut agar bisa makin efektif dan efisien. Terutama dalam upaya meningkatkan konektivitas jariangan tol laut ini untuk menjangkau daerah pelosok (pulau terpencil, terluar dan terbelakang). Sehingga bisa mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat,” ungkap Capt. Sahattua Simatupang saat pembukaan FGD yang berlangsung (28/11), di Ruang Garuda, Kantor Balitbanghub, Jalan Merdeka Timur, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Johny Malisan dari Puslitang Transportasi Laut Sungai Danau dan Penyeberangan menyatakan, akibat belum optimalnya jaringan angkutan tol laut, saat ini kondisinya masih nabyak diwarnai tantangan. Pertama terkait konektivitas pelabuhan TP3 dan pengumpul yang belum optimal terwujud. Kedua, biaya transportasi laut dan logistik masih tinggi, dan ketiga adanya disparitas harga masih besar antara wilayah Barat dan Timur.
“Program angkutan laut bersubsidi dalam program tol laut, harus lebih difokuskan untuk mengatasi kesenjangan itu, termasuk dalam menjangkau daerah-daerah 3T. Sehingga disparitas harga antara wilayah barat dan timur bias makin dikurangi,” ujarnya.
Tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Tujuannya untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Selain itu juga untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna menigkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pembicara Frits Blessing ekspatriat asal Belanada yang sudah lama tinggal di Indonesia menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya memberdayakan armada kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) agar bisa terkoneksi dengan jaringan tol laut ini. Terutama untuk mengambil peran angkutan laut untuk muatan barang strategis untuk melayani daerah-daerah terpencil perbatasan, dan pedalaman. Dia menyarankan perlunya dilakukan kajian mendalam terutama terkait armada dari aspek pengembangannya, baik ukuran dan bentuk dengan disesuikan kebutuhan melalui pemanfaatan teknologi.
Hal senada disampaikan Syafril KA yang memaparkan hasil penelitiannya bertema Pemberdayaan Pelayaran Rakyat. Pemberdayaan Pelra tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keekonomian, keselamatan dan keamanan, serta kemampuan dan kapasitas kapal Pelra. Hal ini mengingat keberadaannya yang masih sangat diperlukan untuk mengangkut barang-barang maupun penumpang di daerah 3T. “Kita akui penyusutan jumlah armada Pelra selama ini dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan muatan. Pemilik kapal harus menunggu satu hingga dua bulan agar muatan penuh untuk menutup biaya pengangkutan. Nah ini yang perlu dibantu bersama untuk mencarikan solusinya,” kata Safril.
Tercatat untuk program sejak pertama digulirkan program tol laut memang juga terus mengalamai peningkatan. Tahun 2016 terdapat enam (6) kapal dengan melayani enam (60) trayek. Tahun 2019 naik menjadi sebanyak 19 Kapal dengan 20 trayek. Tahun 2020 ditargetkan 26 kapal 14 kapal negara 4 kapal milik PT. Pelni 5 Kapal PT. ASDP 26 Trayek dengan pagu anggaran sebesar Rp. 439.837.173.000.
Terkait angkutan di daerah 3T, Kementerian Perhubungan, melalui Ditjen Perhubungan Laut menyediakan angkutan laut bersubsidi yang meliputi subsidi angkutan barang tol laut, kapal perintis, dan kapal ternak. Dalam rangka mendukung angkutan laut bersubsidi ini, pada tahun 2019 subsidi yang diberikan mencapai Rp1,2 triliun, untuk melayani luas wilayah layanan yang cukup luas dan banyaknya jumlah kapal yang mengoperasikan pelayanan subsidi. Anggaran subsidi angkutan laut perintis Rp943 miliar, tol laut Rp222 miliar, dan angkutan kapal ternak Rp40 miliar.
Saat ini tercatat total 138 kapal yang melayani trayek subsidi, yang terdiri atas 19 kapal tol laut, 113 kapal perintis, dan 6 kapal ternak. Jumlah tersebut di luar 26 kapal PT. Pelni yang memperoleh tugas untuk mengangkut penumpang dengan skema public service obligation (PSO). Sedangkan, pada 2018, banyaknya kapal yang melayani pelayanan bersubsidi sekitar 120 unit. Kegiatan angkutan laut yang bersubsidi ini, kapal-kapal yang melayani tersebar di seluruh pangkal-pangkalan dan bergerak ke rute-rute atau jaringan yang dilayani.
Dari FGD di antara disimpulkan, bahwa konektivitas jariangan tol laut perlu ditingkatkan untuk menjangkau daerah pelosok (pulau terpencil, terluar dan terbelakang). Kapal yang dapat diupayakan untuk memperlancar konektivitas pelabuhan pengumpul dan pelabuhan di daerah gugus kepulauan dapat berupa kapal motorized barge atau landing craft cargo. Dengan adanya kapal feeder yang melayani daerah pelosok diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi laut dan logistic yang tinggi. Juga perlu mendesain kebutuhan kapal motorized barge dan landing craft cargo dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri, serta memberdayakan kembali keberadaan kapal Pelra. (AC)
