Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan ada kelebihan kuota BBM Solar tahun 2019. Dari kuota yang ditetapkan APBN sebesar 14,5 juta kiloliter (KL), realisasi sebesar 16,2 juta KL. Dalam kata lain ada kelebihan kuota sebesar 1,6 juta KL. Hal itu disampaikan Asa
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta.
Beberapa Anggota Komisi VII menanyakan alasan terjadinya overkuota tersebut. Seperti Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Muhamad Nasir bercerita, di wilayah Riau ada kelebihan kuota BBM sebesar 25 persen. Tapi, ia mendapat laporan dari masyarakat justru BBM menjadi barang yang langka.
Sehingga ia mempertanyakan kemana larinya BBM tersebut.
“Gimana cara (BPH Migas) menuntaskan kebocoran? Sekarang di Riau itu ada kelebihan kuota BBM sebesar 25%. Nah kemana itu? masyarakat bilang nggak ada, barangnya susah,” kata Nasir di Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/2).
Menanggapi hal tersebut Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, masalah itu terjadi karena Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Selama Perpres itu belum direvisi, maka ada potensi BBM subsidi akan terus over kuota.
“BPH Migas sudah mengusulkan beberapa kali perlu merevisi Perpres No. 191 tahun 2014, lampirannya. Ada catatan kami ini yang potensi menyebabkan salah satunya over kuota 2019 sampai 1,6 juta KL,” kata pria yang akrab disapa Ifan ini.
Selain itu banyak kereta api barang yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal, kereta tersebut mengangkut barang untuk kebutuhan ekspor dari perusahaan asing.
“Kami mendapatkan ini ternyata kereta api mengangkut barang untuk ekspor, baik itu batu bara maupun perusahaan asing yang mengangkut kertas. Adil nggak kira-kira pakai BBM subsidi? Padahal tujuan BBM subsidi untuk orang yang tidak mampu, tapi ini ada dalam Perpres,” tuturnya.
Adapun usulan perubahan konsumen pengguna yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 diantaranya untuk transportasi darat adalah:
Semula kendaraan perseorangan dijalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomer kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih diusulkan menjadi kendaraan bermotor dijalan sebagai angkutan orang.
Semula kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah diusulkan menjadi kendaraan bermotor dijalan untuk angkutan barang dengan jumlah roda maksimal 4 (empat) buah.
Semula sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur diusulkan menjadi Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri ESDM sejak 28 Mei 2019 dan diusulkan kembali tanggal 6 November 2019. Saat ini proses revisi Perpres 191 tahun 2014 sedang dalam tahap pembahasan di Menko Perekonomian. adanya revisi aturan mengenai konsumen yang layak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini sebagai langkah preventif menekan potensi over kuota.
Selain itu menurut Ifan, cara efektif yang paling ampuh untuk mengatasi penyimpangan BBM subsidi adalah dengan menggunakan IT atau digitalisasi nozzle. Hal ini sangat diperlukan guna menekan masalah over kuota BBM bersubsidi. Pasalnya, digitalisasi nozzle bisa membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Penggunaan pencatatan elektronik dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ini telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Penyiapan teknologi terpadu ini juga tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 38/P3JBT/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kepada PT. Pertamina (Persero).
Melalui Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018, Menteri ESDM meminta Menteri BUMN agar mengintruksikan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk segera melaksanakan pencatatan penjualan JBT sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 melalui pencatatan elektronik/digitalisasi nozzle.
“Menteri ESDM, dirut Pertamina, Dirut Telkom, sudah komit Juni 2020 IT nozzle yang mencatat cctv, mencatat nomor polisi itu sudah berjalan, jadi tunggu,” ujar Ifan.
Digitalisasi nozzle sesuai target akan dipasang di 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. Hingga 10 Februari 2020, telah terpasang Automatic Tank Gauge (ATG) di 4.062 SPBU dan yang sudah terpasang Electronic Data Capture di 2.919 SPBU. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.138 SPBU dapat mencatat nomor polisi secara manual menggunakan EDC. PT. Pertamina dan PT. Telkom telah berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle di 5.518 SPBU hingga akhir Juni 2020.
Berdasarkan laporan hasil evaluasi Pertamina, data transaksi Biosolar JBT pada periode 1-31 Januari 2020 terdapat 11.942 transaksi tidak wajar dengan volume pembelian di atas 200 liter per transaksi yang terjadi pada pukul 00.00 hingga 23.59 waktu setempat.
“Kalau ini terjadi IT nozzle berjalan, revisi konsumen pengguna berjalan, mudah-mudahan potensi jebolnya yang 2019 1,6 juta kilo liter, ditahun 2020 ini bisa dikurangi atau tidak sama sekali,” katanya.
Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, kuota penyaluran sebanyak 15,87 juta kl terbagi atas minyak solar 15,31 juta kl dan minyak tanah sebesar 0,56 juta kl. Adapun kuota JBT mengalami kenaikan sebesar 5,03 persen dari kuota BBM 2019 sebanyak 15,11 juta.
