Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam situasi Pandemi Virus Korona (Covid-19) ini momentum untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri itu didorong.
“Agar seluruh kementerian dan lembaga mengutamakan pembelian barang yang diproduksi di dalam negeri sehingga ini dapat mendorong demand dan juga untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sehingga nanti industri dalam negeri bisa recover lebih awal,” ujar Menko Perekonomian saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas, Kamis (30/04/2020).
Saat menjawab pertanyaan, Menko Perekonomian meng-klarifikasi informasi tentang tenaga kerja sebanyak 4 juta yang mendaftar untuk izin beroperasi di saat PSBB. “Jadi dalam situasi PSBB, yang minta izin untuk beroperasi itu tenaga kerjanya sebanyak 4 juta,” imbuh Menko Perekonomian.
Industri-industri yang di luar PSBB itu, lanjut Menko Perekonomian, tetap beroperasi dan tidak memerlukan untuk memperoleh perizinan. “Jadi tidak benar bahwa yang 17 juta itu 13 juta semuanya dirumahkan,” Menko Perekonomian mengklarifikasi.
Menurut Menko Perekonomian, dari data PHK yang terverifikasi dan dirumahkan itu sebesar 1,7 juta.
Juga ada sejumlah perusahaan yang meminta untuk penundaan iuran BPJS Ketenagakerjaan. “Terhadap mereka yang meminta penundaan BPJS, nanti sejumlah 116.705 perusahaan itu dipersyaratkan bahwa relaksasi Jamsostek itu diberikan kalau mereka tidak melakukan PHK,” urainya.
Berkaitan dengan insentif, kriterianya berbeda-beda untuk berbagai industri. Itu terkait dengan restrukturisasi dimana beberapa industri memang dari segi demand mengalami penurunan. Contohnya, pariwisata demand-nya sudah turun 70%.
“Jadi ini untuk sektor pariwisata, sektor retail, sektor transportasi, restoran dan yang lainnya, dengan demikian tentu kriterianya berbeda-beda,” tambahnya.
Soal Kartu Prakerja, Airlangga menjelaskan bahwa pelatihan saat sekarang dalam situasi Covid-19 adalah pelatihan online. “Tidak semua budget itu akan ditumpuk di online tetapi nanti akan dibuka, pada saat Covid-19 itu sudah selesai ataupun sudah direlaksasi. Itu akan dimulai pelatihan yang offline,” sambung Menko Perekonomian.
