Jakarta, Itech- Saat ini diperlukan kesepahaman tentang rencana aksi dan implementasi proses hilirisasi teknologi dari lembaga riset ke industri atau badan usaha, agar proses hilirisasi dapat berjalan tepat dan cepat.
“Kebijakan pemerintah harus mampu mendorong peningkatan lembaga keuangan, mampu meningkatkan komunikasi dan interksi serta kerja sama antara lembaga riset dengan dunia usaha,” kata Menristek Dikti M. Nasir disela Rakornas Iptek 2015 dalam rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-20 di Jakarta, (4/8)
Dikatakan, tujuan dari Rakornas Iptek 2015 ini untuk menghasilkan konsensus dan komitmen yang dapat mempererat kerja sama semua stakeholder riset iptek, dan pendidikan tinggi dengan dunia usaha. Selain itu, dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya lembaga intermediasi (antara lain STP, inkubator dll) yang dapat memberikan fasilitasi informasi, interaksi komunikasi dan kolaborasi dua arah yakni penghasil teknologi (lembaga litbang, perguruan tinggi) dengan pengguna teknologi (industri, pengusaha, pemerintah).
Disisi lain, Nasir melanjutkan, bahwa sudah saatnya kita harus mencoba mengembangkan teknologi yang baru, berkaitan dalam energi, seperti energi yang terbarukan, khususnya di bidang geothermal, mikrohidro, hingga solar cell.
Sementara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta agar Kemenristek dan Dikti membuat grand desain pembangunan Iptek. Grand desain itu harus disusun sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Apalagi, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penelitian dan inovasi yang minim dan terbatas.
Berdasarkan data, peneliti yang berada di Lembaga Penelitian tercatat 11.234 orang dan 12.492 orang yang berkarier di Perguruan Tinggi. Diakui Puan, persoalan yang sering mengemuka pada dunia penelitian Indonesia adalah keterbatasan anggaran. Rata-rata alokasi anggaran penelitian baru 0.08% dari PDB. Angka ini jauh dari angka ideal yang diterbitkan UNESCO yakni 2% dari PDB.
Karenanya, diperlukan Revolusi Mental dalam bidang Riset, Iptek dan Dikti, agar riset yang dilakukan berorientasi pada kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Satu langkah penting dalam rangka Revolusi Mental dalam bidang Riset dan Iptek ini adalah adanya komitmen untuk melakukan pembagian peran dan tugas lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan serta dunia usaha dan industri di dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan dalam semangat kerja yang dapat diukur kinerjanya.
Ditambahkan Puan, pembangunan Science and Techno Park (STP) merupakan salah satu model implementasi Link and Match Riset dengan pembangunan ekonomi, yang melibatkan tiga komponen terkait, yaitu Akademisi, Pelaku Usaha dan Pemerintah. Tahun 2015 ini akan dibangun sebanyak 65 STP dan tahun 2016 akan dibangun sebanyak 35 STP. STP tersebut dibangun di daerah-daerah untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat berbasiskan potensi sumber daya lokal di setiap daerah itu. “Karena itu, kita menekankan bahwa salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan STP adalah besarnya peningkatan perekonomian daerah yang dipicu oleh hasil-hasil riset maupun produk dari masing-masing STP,” tandasnya.
Seperti diketahui, Rakornas Iptek 2015 berfungsi sebagai wahana interaksi, komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi antara Lembaga Riset dengan Dunia Usaha (Industri) untuk meningkatkan strategis nasional yang terkait dengan Nawa Cita dengan pengarus-utamaan (mainstreaming) pada sektor pangan, energi dan maritim. Rakornas Iptek 2015 dihadiri oleh 400 tamu undangan dari berbagai institusi dan lembaga yang mewakili komponen Academician-Bussiness-Government (A-B-G). (ju/red)
