Jakarta, ItWorks- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan penanganan penuh atas arus dan pengembangan data lintas batas. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi atas potensi aliran data yang berkontribusi besar bagi potensi kemajuan ekonomi digital Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara “Peluncuran Digital Economy Report 2021” oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang disampaikan secara virtual dari Jakarta, (29/09/2021). Pertemuan yang berlangsung secara hibrid dari Jenewa itu membahas secara mendalam perkembangan dan implikasi kebijakan dari aliran data digital lintas batas.
Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya bagi penanganan data, baik dari sisi penyediaan fasilitas penyimpanan data maupun dalam system penanganannya. “Tidak diragukan lagi bahwa data digital sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat. Menyadari pertumbuhan ekonomi berbasis data yang sangat besar, Indonesia telah mengedepankan isu tata kelola transfer data di berbagai forum internasional, salah satunya adalah Forum G20,” paparnya dalam Peluncuran Digital Economy Report 2021 oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dilansir dalam rilis pers, baru-baru ini.
Mengutip laporan GSMA tahun 2018, Menteri Johnny menyatakan pemanfaatan arus data dan proses digitalisasi telah meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi secara signifikan terhadap PDB Indonesia sebesar USD 24,5 miliar untuk sektor penjualan ritel dan USD 34,5 miliar untuk sektor manufaktur.
“Sebuah studi dari AlphaBeta pada tahun 2019 juga memperkirakan bahwa pada tahun 2030, arus digital akan memungkinkan perdagangan digital Indonesia untuk mendapatkan sekitar lebih dari USD 160,8 miliar nilai ekonomi,” ungkapnya.
Menkominfo mengapresiasi laporan yang memiliki manfaat dalam memperkuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. “Laporan ini akan bermanfaat bagi kita semua untuk memanfaatkan manfaat dari aliran data lintas batas dan memperkuat SDGs untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal,” ungkapnya.
Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Republik Indonesia telah menyaksikan dampak signifikan dari teknologi digital dalam mendorong potensi ekonomi digital di tanah air, terutama di masa pandemi Covid-19.
“Di tengah krisis pandemi, pada Agustus 2021 Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai Transaksi digital Indonesia meningkat sebesar 43,6% dibandingkan nilai bulan Agustus 2020 senilai USD 1,73 miliar,” paparnya.
Komitmen
Menkominfo menyatakan sektor informatika dan komunikasi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia dengan angka mencapai 10,58% (year-on-year) pada tahun 2020 dan 7,78% (c-to-c) pada semester pertama tahun 2021. Menurutnya, dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital di Forum G20, Indonesia mengusulkan tiga prioritas utama, yaitu konektivitas dan Pasca Pemulihan Covid-19; keterampilan digital dan literasi digital; serta aliran data lintas batas dan aliran data bebas dengan kepercayaan.
“Tiga isu prioritas yang diusulkan menunjukkan bagaimana Indonesia percaya bahwa ekonomi digital akan mendukung pemulihan global pasca pandemi Covid-19, untuk pulih bersama dan bahkan lebih kuat,” tegasnya.
Menurut Menteri Johnny, peran aktif Indonesia dalam masalah tata kelola data digaungkan dengan komitmennya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai aliran data lintas batas untuk memastikan optimalisasi ekonomi berbasis data.
“Indonesia telah terlibat dalam diskusi tentang tata kelola data, mengusulkan empat prinsip aliran data lintas batas seperti; lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity dalam Forum G20,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan Indonesia juga telah mendorong diskusi tentang tata kelola data bersama dengan Negara Anggota ASEAN yang menghasilkan Deklarasi Putrajaya- ASEAN: A Digitally Connected Community in 2021.
“Deklarasi Putrajaya merupakan referensi umum bagi Negara Anggota ASEAN untuk mewujudkan prinsip transparan, terpercaya, dan membentuk ekosistem digital yang akuntabel,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, Indonesia terus mengembangkan kebijakan guna menyiapkan masyarakat Indonesia terliterasi terhadap permasalahan data. Hal itu dilakuan dengan melaksanakan pelatihan keterampilan digital, dan memastikan konektivitas digital.
Ditambahkan, Pemerintah Indonesia menginginkan warga negaranya menjadi lebih siap menghadapi masa depan untuk tampil di panggung global dan menyuarakan aspirasi mereka soal tata kelola data kepada ekosistem digital.
“Indonesia berharap dapat memastikan inklusivitas internet untuk seluruh masyarakat. Internet yang terhubung dengan baik, dengan orang-orang yang siap memaksimalkan manfaat internet,” ungkapnya.
Tema itu menjadi pokok bahasan dalam UNCTAD 15 dengan target laporan tentang jenis aliran ekonomi internasional khusus ini. Laporan ini mengkaji tren terkini dan perkembangan global dalam ekonomi digital berbasis data, dan meninjau pendekatan tata kelola data yang ada di tingkat nasional, regional, dan multilateral.
Selain Menkominfo Johnny G. Plate, ikut memberikan masukan dalam Digital Economic Report 2021 berjudul “Arus dan Pengembangan Data Lintas Batas: Untuk Siapa Aliran Data” antara lain Menteri Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Ekuador, Vianna Maino; Komisaris Infrastruktur dan Energi, Komisi Uni Afrika, Amani Abou-Zeid; Direktur Eksekutif Internet & Jurisdiction Policy Network, Bertrand de La Chapelle; dan Komisaris Eropa untuk Keadilan, Didier Reynders. (AC)
