Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan teknis untuk memfasilitasi e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dukungan yang diberikan Kominfo berupa aplikasi, bandwidth dan pusat data. Hal itu untuk mendukung pelayanan pelelangan melalui e-katalog LKPP dapat berjalan dengan lancar.
“Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan kepada LKPP melalui infrastruktur hulu dan hilir dari teknologi informasi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, saat konferensi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dari Bali, dikutip dari siaran pers, Jumat, 24/03/2022.
“Kami juga sudah mendengar rencana pemerintah daerah menyiapkan sejenis kartu debit untuk memperlancar kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, Kominfo mendukung dengan mengalokasikan pembelanjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sektor komunikasi dan informatika,” tambahnya.
Kominfo juga melihat perlu ada keterlibatan dari ekosistem digital dalam e-katalog ini untuk mempermudah transaksi belanja, seperti menggunakan QRIS yang diterbitkan Bank Indonesia untuk pembayaran digital.
Pemerintah mendorong kepala daerah agar membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ultra mikro (UMi) bisa mendaftarkan produk mereka ke e-katalog LKPP. Target pemerintah, hingga akhir tahun ini minimal ada 1 juta produk buatan lokal yang masuk e-katalog. Saat ini ada sekitar 200.000 produk lokal di e-katalog.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga minimal mengalokasikan 40 persen dari anggaran belanja mereka untuk produk dalam negeri. Dari total APBN 2022 sebesar Rp2.714 triliun, terdapat alokasi belanja pemerintah pusat Rp526 triliun, pemerintah daerah Rp535 triliun dan Badan Usaha Milik Negara Rp420 triliun.
Baca: Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Jadi Kepala LKPP
