Oleh: Sergio Gago, Chief Technology Officer (CTO), Cloudera
Di tengah lanskap teknologi yang semakin terkonsolidasi saat ini, segelintir penyedia teknologi proprietary semakin mendominasi penentuan tools, standar, dan aturan yang menentukan bagaimana organisasi memanfaatkan data dan AI. Melepaskan kendali arsitektur dasar teknologi global kepada segelintir entitas sama saja dengan membiarkan mereka menentukan siapa yang dapat berpartisipasi, berapa biaya yang harus dibayar, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Dinamika tersebut menjadi semakin relevan bagi Indonesia yang tengah berupaya memperkuat posisinya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berbagai proyeksi saat ini memperkirakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai antara US$180 miliar hingga US$340 miliar pada akhir dekade ini. Di saat yang sama, Indonesia juga mulai menunjukkan kepemimpinan regional dalam adopsi AI, dengan sekitar 80% pengguna memanfaatkan berbagai tools berbasis AI setiap hari. Momentum ini semakin dipacu oleh berkembangnya agentic AI, yang telah mencapai tingkat adopsi sebesar 42% di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.
Di era ekonomi berbasis agentic AI, para pengambil keputusan di dunia bisnis tidak boleh keliru menganggap kemampuan yang “disewa” sebagai bentuk kendali operasional yang bersifat permanen. Saat ini, banyak strategi AI perusahaan justru menempatkan prioritas secara terbalik, dengan terlalu fokus pada lapisan model AI. Kita memperlakukan berbagai tool AI generatif seolah-olah AI dimulai dan berakhir pada sebuah prompt. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam perlombaan mengadopsi AI, banyak organisasi justru mengabaikan fakta yang mendasar, bahwa AI sesungguhnya dibangun mulai dari model, dengan data, arsitektur dan tata kelola (governance).
Jika fondasi ini terkonsentrasi, tertutup, dan sulit diakses, maka sistem AI yang dibangun di atasnya hanya akan mereproduksi kelemahan yang sama persis, hanya saja lebih cepat dan mengalami kegagalan dalam skala yang jauh lebih besar.
Di sinilah open source menjadi benteng utama untuk mencegah vendor lock-in (ketergantungan pada satu vendor) dan menghilangkan berbagai hambatan dalam inovasi. Alih-alih bergantung pada satu penyedia teknologi, organisasi dapat berpartisipasi dalam sebuah ekosistem bersama dan demokratis.
Untuk membangun sistem AI kelas enterprise yang benar-benar andal dan siap digunakan dalam operasional bisnis, bukan sekadar demonstrasi teknologi, para pemimpin organisasi perlu memahami bahwa kemandirian teknologi bertumpu pada tiga pilar utama: interoperabilitas, kedaulatan digital, dan Private AI.
1.Interoperabilitas Memberikan Kebebasan untuk Memilih
Interoperabilitas merupakan fondasi yang sangat penting dalam strategi pengelolaan data perusahaan untuk mencegah vendor lock-in permanen. Dengan interoperabilitas, sebuah organisasi dapat mengganti satu komponen teknologi tanpa harus merombak keseluruhan sistem. Yang tak kalah penting, organisasi juga tidak dipaksa memusatkan seluruh data mereka hanya pada satu platform atau vendor.
Model AI yang bersifat terbuka tetapi berjalan di atas format data proprietary, sistem orkestrasi proprietary, maupun cloud interface yang bersifat proprietary, pada dasarnya tetap merupakan sistem yang tertutup. Ketika satu penyedia teknologi punya kewenangan secara sepihak untuk mengatur akses atau mengubah struktur harga, maka kelincahan operasional organisasi pun akan dikorbankan.
Sebuah rumah sakit seharusnya dapat menggunakan satu sistem penyimpanan data, mesin analitik dari penyedia lain, serta model AI yang dikembangkan sesuai kebutuhan lokal tanpa harus memindahkan data sensitif pasien ke dalam ekosistem proprietary milik satu vendor (proprietary island). Contoh nyata dapat dilihat di Indonesia melalui platform SATUSEHAT, yang mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai fasilitas layanan, mulai dari klinik, rumah sakit, hingga Puskesmas, ke dalam satu ekosistem digital nasional. Integrasi data yang berjalan mulus tersebut dimungkinkan berkat penerapan prinsip interoperabilitas, yang memungkinkan berbagai sistem berbeda saling terhubung dan bertukar data secara aman.
Pemerintah seharusnya bisa mengganti penyedia teknologi tanpa harus membangun ulang layanan publik yang penting.
Peneliti di mana pun seharusnya bisa menggunakan format dan interface terbuka dan mengadaptasinya ke dalam bahasa lokal, data lokal dan sesuai kebutuhan lokal tanpa hambatan.
Penerapan format tabel terbuka seperti Apache Iceberg, open engine, dan katalog seperti Polaris, compute engine open source, serta API berbasis open source, ditambah kebijakan governance yang umum, memungkinkan tim lintas fungsi bekerja menggunakan sumber data yang sama dengan tata kelola yang konsisten. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat salinan data yang tidak perlu atau memindahkan seluruh data ke satu penyedia layanan hanya agar data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan fleksibilitas, pendekatan ini juga membantu organisasi mengelola biaya secara lebih efisien.
Seiring terus meningkatnya volume data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, organisasi membutuhkan fleksibilitas untuk memilih dan menjalankan model AI apa pun di lingkungan tempat data tersebut berada. Keputusan mendasar ini akan memastikan bahwa pilihan teknologi yang diambil hari ini tidak berubah menjadi ketergantungan permanen terhadap satu vendor di masa depan.
2.Kedaulatan Menjadi Fondasi untuk Keberlanjutan Bisnis
Kedaulatan digital kini bukan lagi sekadar pertimbangan kebijakan bagi sektor-sektor yang diawasi ketat oleh regulasi. Lebih dari itu, kedaulatan digital telah berkembang menjadi kebutuhan operasional yang mendasar bagi setiap organisasi yang ingin membangun bisnis yang tangguh.
AI kini menjadi fondasi bagi berbagai layanan dan sektor strategis, mulai dari administrasi publik, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, hingga keuangan. Bahkan, AI telah berkembang menjadi bagian dari infrastruktur yang penting. Karena AI semakin terintegrasi ke dalam proses bisnis inti, kemampuan untuk mempertahankan kendali atas teknologi tersebut menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan bisnis.
Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan OJK mengenai residensi data, organisasi tidak dapat lagi secara sembarangan menempatkan data sensitif di infrastruktur public cloud eksternal yang tidak transparan. Dengan mengadopsi arsitektur hybrid, perusahaan dapat tetap memenuhi seluruh persyaratan regulasi sekaligus terus berinovasi dan mengembangkan solusi AI secara aman.
Mengandalkan sepenuhnya layanan public cloud eksternal atau platform proprietary yang tertutup (black box) berpotensi menciptakan risiko operasional yang besar. Penyedia layanan pihak ketiga dapat sewaktu-waktu mengubah skema harga token, merevisi ketentuan lisensi, menghentikan dukungan terhadap model AI tertentu, atau mengubah syarat layanan secara sepihak. Selain itu, dinamika geopolitik maupun perubahan regulasi kepatuhan dapat membatasi akses ke layanan tersebut dalam waktu yang sangat singkat.
Banyak organisasi dan negara kini bergantung pada kapabilitas teknologi yang sesungguhnya berada di luar kendali mereka. Ketika keputusan penting diambil, baik oleh penyedia layanan, regulator, maupun sebagai akibat dari dinamika geopolitik, konsekuensi operasionalnya dapat serupa: akses terhadap teknologi yang selama ini diandalkan dapat terputus secara tiba-tiba.
Pada akhirnya, institusi yang mengira telah membeli sebuah kapabilitas teknologi dapat tiba-tiba menyadari bahwa yang sebenarnya mereka dapatkan hanyalah hak untuk menggunakannya selama diizinkan oleh penyedia layanan.
Strategi kedaulatan AI harus menjawab pertanyaan berikut:
- Di mana data kita disimpan?
- Siapa yang bisa mengaksesnya dan bagaimana?
- Model AI mana yang bisa menggunakannya?
- Apakah kita bisa memindahkan workload?
- Dapatkah kita mengganti model secara instan?
- Dapatkah kita mengaudit dan mengecek sistem?
- Dan yang terpenting: Dapatkah kita terus mengoperasikannya jika penyedia mengubah posisi komersial dan politik mereka?
Kedaulatan tidak sama dengan mengisolasi diri. Sebaliknya, kedaulatan memungkinkan organisasi tetap berpartisipasi dalam ekosistem global tanpa harus melepaskan kendali penuh atas kapabilitas-kapabilitas yang esensial. Untuk mewujudkannya, organisasi membutuhkan kemampuan hybrid untuk menjalankan workload secara mulus di public cloud, pusat data privat atau edge. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa arah pengembangan teknologi dan operasionalnya tetap berada sepenuhnya di bawah kendalinya.
3.Private AI Menjadi Prasyarat Tanggung Jawab Operasional
Untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari data proprietary tanpa mengorbankan kekayaan intelektual (intellectual property), perusahaan perlu mengadopsi framework Private AI: terbuka pada fondasinya, privat dalam operasionalnya, dan akuntabel dalam outcome yang dihasilkan.
Alih-alih terus memindahkan dataset dalam jumlah sangat besar ke aplikasi AI eksternal, perusahaan harus membawa komputasi langsung ke data yang sudah terkelola. Menjalankan model di dalam lokasi yang dapat diverifikasi dan tepercaya memungkinkan organisasi untuk menerapkan keamanan yang konsisten, pengelolaan akses identitas, dan kendali atas data lineage di seluruh lifecycle.
Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan organisasi mempercepat transisi dari tahap uji coba (pilot) ke implementasi AI dalam skala produksi, sekaligus menghasilkan insight yang dapat dipercaya.
Sebagai pemimpin yang aktif dalam gerakan ini, Cloudera terus mendorong masa depan yang lebih terbuka ini melalui kontribusinya terhadap lebih dari 200 committer dan kontributor di lebih dari 30 proyek open source. Dengan membangun platform true hybrid-nya berdasarkan standar open data seperti Apache Iceberg, Cloudera memastikan bahwa data perusahaan dan infrastruktur AI tetap fleksibel, portable, dan sepenuhnya di bawah kendali organisasi.
Lebih dari Sekadar Demonstrasi
Saat ini, pasar dibanjiri berbagai demonstrasi teknologi yang mengesankan. Namun, nilai sesungguhnya bagi perusahaan tidak dihasilkan oleh demonstrasi tersebut, melainkan oleh sistem yang tangguh, mampu beroperasi secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari, melindungi aset sensitif, serta memenuhi persyaratan audit yang semakin ketat.
Interoperabilitas, kedaulatan, dan private AI merupakan tiga pilar tak terpisahkan.
Interoperabilitas memberikan organisasi kebebasan untuk mengganti teknologi sesuai kebutuhan.
Kedaulatan memastikan organisasi memiliki kendali penuh untuk mengambil keputusan.
Private AI memungkinkan operasional dijalankan secara terkendali.
Penerapan AI yang bertanggung jawab menuntut adanya kendali atas identitas dan akses, data lineage, evaluasi, pengujian terhadap bias, dan keamanan, tools untuk red teaming, pemantauan secara terus-menerus, pelaporan insiden yang terbuka, audit trail, pengawasan oleh manusia, mekanisme banding, dan kemampuan untuk mematikan sistem bila perlu. Semua elemen tersebut seharusnya menjadi bagian dari digital public goods (aset publik digital). Lapisan keamanan bersama ini adalah salah satu, bahkan mungkin yang paling penting, dalam ekosistem AI saat ini.
Dengan membangun strategi AI di atas fondasi arsitektur hybrid yang fleksibel, arsitektur data terbuka, dan kendali penuh, para pemimpin bisnis dapat menciptakan fondasi yang skalabel untuk mendorong kinerja yang terukur sekaligus meminimalkan risiko. Kami meyakini bahwa open source bukan hanya akan membuat AI lebih terjangkau. Lebih dari itu, open source akan menjadikan AI lebih terbuka, lebih adaptif, lebih relevan dengan kebutuhan lokal, serta lebih layak untuk dipercaya.
