Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus didorong untuk ikut melakukan transformasi digital. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan akan memasukkan BPR/BPRS ke dalam ekosistem pembayaran berbasis digital. Hal itu dilakukan untuk mempercepat implementasi POJK penyelenggaraan produk untuk BPR/BPRS yang sudah diluncurkan tahun lalu.
“Selain memasukkan ke dalam ekosistem pembayaran berbasis digital, OJK juga akan beri kemudahan persetujuan produk berbasis IT serta mendorong BPR/BPRS untuk berkolaborasi dengan bank umum dalam hal pemanfaatan teknologi informasi,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (13/04/2022).
Ia menjelaskan, POJK Nomor 25/03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR/BPRS diterbitkan untuk meningkatkan kesempatan bagi BPR/BPRS berinovasi dan berkolaborasi dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan produk berbasisi IT sejalan dengan perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi.
Beberapa substansi pengaturan dalam POJK tersebut meliputi jenis produk, prinsip penyelenggaraan produk, mekanisme penyelenggaraan, penyesuaian rencana penyelenggaraan produk, penghentian produk serta perlindungan konsumen dan/atau pemenuhan prinsip syariah.
Dalam POJK itu, BPR/BPRS harus dapat memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan produk yang dilakukan. Selain itu juga harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan penerapan prinsip syariah bagi BPRS.
Di dalam ketentuan tersebut, produk BPR/BPRS dibagi berdasarkan tingkat risiko yaitu produk dasar dan produk lanjutan. Produk dasar terdiri dari produk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR/BPRS berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, dan kegiatan dasar lain. Sedangkan produk lanjutan terdiri dari produk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR/BPRS yang berbasis teknologi informasi.
