Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan percepatan digitalisasi pada 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia pada 2022-2024.
Digitalisasi perdagangan yang dilakukan di pasar rakyat dan UMKM dapat menjadi salah satu upaya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan inklusif.
“Dengan jumlah lebih dari 64 juta, UMKM Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengakselerasi transformasi digital sektor perdagangan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam siaran pers, Minggu, 17/07/2022.
Hal itu sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar Kemendag melakukan digitalisasi pasar rakyat, sehingga pasar-pasar rakyat memiliki lokapasar (marketplace) dan platform untuk menuju era digital yang sekarang sudah masuk di negara kita.
Mendag mengharapkan jangan sampai digitalisasi pasar ini berimbas pada tutupnya pasar konvensional. Artinya, ekosistem daring dibangun dan ekosistem luring dikembangkan.
Oleh karena itu, ia menetapkan kebijakan agar Kemendag bekerja sama dan berkolaborasi nyata dalam penerapan digitalisasi di pasar rakyat dan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan.
Di antaranya dengan Bank Indonesia (BI) melalui program transaksi non-tunai Sehat, Inovatif, Aman, Pakai (SIAP) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS); pemanfaatan lokapasar melalui Tokopedia; pemanfaatan ride hailing melalui Grab; serta penerapan situs web pasar, informasi harga dan pencatatan omzet pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP).
Selain itu penerapan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP); dan penerapan pembayaran retribusi secara elektronik melalui perbankan daerah maupun nasional.
Sebagai informasi, ingga Juli 2022 sudah terdapat 2.047 pasar rakyat menggunakan situs web pasar melalui SISP; 9 pasar rakyat on-boarding pemasaran secara digital di Tokopedia; dan 537 pasar rakyat memanfaatkan e-monitoring harga bapok melalui SP2KP.
Selain itu, 9,7 juta UMKM memanfaatkan SIAP QRIS, 106.702 pedagang telah menggunakan pembayaran retribusi secara elektronik yang on-boarding dan memanfaatkan platform digital, serta rencana implementasi pembukaan GrabMart bagi pedagang pasar di sembilan kota di Indonesia.
Baca: Kemenkeu dan Kemendagri Integrasikan Data untuk Penerapan NIK Jadi NPWP
