Penulis: Achmad Adhito
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), untuk meluaskan layanan hingga ke daerah-daerah di luar DKI Jakarta, sangat mengandalkan sistem TI (teknologi informasi). Penyebab hal itu karena BP Tapera tidak punya cabang hingga ke daerah-daerah. Jadi, layanan ke peserta di daerah, berlangsung melalui kanal digital dan contact center.
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur TI BP Tapera, Terzia Ananta Bagus, saat presentasi melalui aplikasi Zoom, untuk Dewan Juri Top Digital Awards 2022 (7/11/2022) yang digelar Majalah IT Works berkolaborasi dengan sejumlah lembaga.
“Dengan 30 orang SDM, TI milik BP Tapera sudah bisa berjalan dengan efisien, cepat, dan aman. Adapun total jumlah SDM di BP Tapera adalah 195,” ia menjelaskan.
Ananta kemudian menjelaskan sejumlah hal tentang sistem TI di BP Tapera. Antara lain, ia menjelaskan bahwa dua aplikasi milik BP Tapera yakni Sitara Core dan FLPP Core, terinterkoneksi ke sebanyak 12 lembaga.
Adapun lembaga tersebut adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kementerian PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (Kementerian ATR/BPN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan lain-lain.
“Sistem kami pun,” Ananta menjelaskan, “sudah terkoneksi dengan 44 bank penerbit KPR (kredit pemilikan rumah).
Seperti apa contoh manfaat interkoneksi tersebut? Ananta memberikan beberapa contoh. Misalnya, dengan Kemendagri RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pengecekan status NIK (nomor induk kependudukan) peserta Tapera bisa dilakukan.
Contoh lainnya, interkoneksi dengan Kemenkeu dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, memungkinkan cek terhadap NPWP (nomor pokok wajib pajak) peserta Tapera.
Manajemen BP Tapera, Ananta menjelaskan, sangat memahami bahwa sistem TI sangatlah penting dan enabler bagi sebuah bisnis.
Ananta pun, dalam presentasi tersebut, memaparkan tentang anggaran TI di BP Tapera. Pada tahun 2020, realisasi anggaran TI di lembaga tersebut senilai Rp20,81 miliar.
Sementara untuk tahun 2021, anggaran TI di BP Tapera sebesar Rp84,54 miliar. “Total keseluruhan anggaran BP Tapera di tahun 2021, senilai Rp191,77 miliar.”
Pada tahun 2020, rasio anggaran TI terhadap total anggaran, di 18%. Dan untuk tahun 2021, rasio tersebut naik menjadi 43%.
Berbagai kebijakan TI pun, Ananta menambahkan, sudah ada di BP Tapera. Contoh hal tersebut adalah keberadaan mekanisme pengambilan kebijakan investasi/belanja TI; kebijakan pengelolaan SDM TI dan milenial; upaya membangun digital work place; manajemen pengembangan aplikasi/solusi bisnis; dan lain-lain.
