Pemerintah berupa mencapai target belanja produk dalam negeri tahun 2023. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tantangan peningkatan realisasi PDN yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog.
“Oleh karena itu, ada lima aspek yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan temu bisnis PDN Aksi Afirmasi Gernas BBI guna merealisasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat koordinasi Persiapan Temu Bisnis V PDN di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Selasa, 03/01/2023.
Pertama, penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah; kedua, peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor; ketiga, peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri; keempat, pembelian secara langsung melalui e-katalog; dan kelima pelibatan masyarakat umum.
“Pelaksanaan temu bisnis tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai komitmen belanja minimal Rp250 triliun per tahap, dengan menghadirkan industri/UMK/artisan pendukung sesuai kebutuhan belanja pemerintah,” ujar Luhut.
Ia pun meminta TNI melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perindustrian untuk mengidentifikasi pengadaan impor barang/jasa pemerintah dan meningkatkan jumlah peserta temu bisnis dari kalangan industri/UMK/artisan untuk melakukan showcase produk dalam negeri khususnya substitusi impor.
Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan diminta untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar menayangkan di e-katalog PDN yang dipamerkan dan dibeli secara langsung (live shopping) pada saat pelaksanaan temu bisnis.
LKPP agar melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada pelaksanaan tiap temu bisnis.
Sedangkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) diminta agar memasukkan penilaian kinerja tiap K/L dalam mencapai target belanja produk dalam negeri sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Baca: Target Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Mencapai 95 Persen
