Pemerintah memitigasi risiko keamanan siber sebagai upaya mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital di Tanah Air.
“Terutama dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan regulasi seperti di sektor keuangan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Diseminasi Keamanan Siber dan Sandi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (07/07/2023).
Rapat koordinasi hasil kolaborasi Kemenko Perekonomian dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) itu bertujuan memitigasi risiko keamanan siber dan mendukung percepatan transformasi digital tersebut.
Susiwijono juga mengatakan bahwa berkembangnya perekonomian digital diikuti dengan peningkatan risiko keamanan siber (cyber security). Risiko tersebut dalam bentuk malware dan kejahatan siber yang terorganisir mulai dari rusaknya reputasi korporasi yang dampaknya cukup signifikan terhadap bisnis, hingga kerugian materiil akibat pencurian data pribadi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta risiko-risiko fatal lain.
“Cyber security menjadi prioritas yang sangat penting bagi keamanan nasional kita ke depan. Dan saya kira juga berbagai negara sudah menempatkan ini sebagai prioritas keamanan. Karena itulah Pemerintah perlu memastikan bahwa semua upaya pertumbuhan ekonomi digital ini nanti terus diimbangi dengan keandalan di dalam ranah cyber security-nya,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Keamanan siber juga menjadi salah satu pilar utama upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.
Keamanan siber bukan hanya masalah nasional tetapi juga global bahkan lintas negara. Dengan terus didorongnya ekonomi digital, tingkat risiko juga semakin tinggi, sehingga penting menjadikan kemanan siber sebagai salah satu prioritas utama nasional.
“Demikian juga di tingkat nasional, berbagai inisiatif, program prioritas nasional yang akan menggunakan sistem digital seperti ini, yang terakhir kemarin yang SPBE, pasti akan semakin perlu lagi kita semuanya jajaran Pemerintah dan Kementerian/Lembaga untuk bisa memahami seperti apa sebenarnya konteks keamanan siber dan beberapa mitigasi risiko dari semua layanan publik yang harus mulai kita selenggarakan bersama,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Baca juga: Kepercayaan Digital dan Keamanan Siber Mendukung Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
