Jakarta, ItWorks- Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati kembali hadiri perhelatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) ke-3 di bawah Presidensi India. Pada pertemuan yang berlangsung dua hari yang berakhir 18 Juli 2023 ini, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 untuk jadi perhatian bersama dalam menghadapi tantangan global ini.
Adapun isu-isu strategis yang diangkat dalam pertemuan tersebut antara lain: (i) ekonomi dan kesehatan global; (ii) keuangan berkelanjutan dan infrastruktur; (iii) arsitektur keuangan internasional; (iv) perpajakan internasional; serta (v) sektor keuangan dan inklusi keuangan.
Khusus isu kesehatan global, hal ini telah menjadi agenda prioritas sejak Presidensi G20 Indonesia tahun lalu. Saat ini, World Health Organization sedang mengembangkan kerangka volatilitas dan risiko ekonomi dan kesehatan (Framework of Economic Vulnerabilities and Risks/FEVR) berkonsultasi dengan Bank Dunia, Bank Investasi Eropa, dan Dana Moneter Internasional.
Menkeu Sri Mulyani mendorong negara-negara G20 untuk terus menjaga kolaborasi antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pandemi. “Kami menyambut penyelesaian call for proposals oleh Pandemic Fund (Dana Pandemi) dan menantikan putaran pertama pendanaan yang akan masuk secara bertahap dalam beberapa bulan. Akan tetapi, mobilisasi Dana Pandemi saat ini baru mencapai $1,7 miliar, masih jauh dibanding kebutuhan dana sebesar $10,5 miliar,” jelas Menkeu Sri Mulyani dilansir Biro Komunikasi dan Layanan Informasi melalui portal web resmi Kemenku, belum lama ini.
Terkait agenda keuangan berkelanjutan dan infrastruktur, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan ada berbagai faktor penting dalam mencapai tujuan bersama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda iklim bersama. Faktor – faktor tersebut yaitu keuangan transisi, skema pembiayaan campuran (blended finance), kebijakan yang menyeluruh baik dari fiskal, sektor riil, makro serta mikroprudensial, dan klasifikasi aktivitas transisi hijau.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi global dan upaya internasional, termasuk pendanaan internasional dan dukungan teknis, penting untuk membantu menurunkan biaya yang dibutuhkan oleh tiap negara untuk tetap berada di jalur dalam mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan bersama. Terkait infrastruktur, Indonesia mendukung prinsip – prinsip G20 dalam pembiayaan kota masa depan sebagai sebagai acuan sukarela dan tidak mengikat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan untuk mencapai kota inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Pada agenda arsitektur keuangan internasional, Indonesia mendorong implementasi dari roadmap Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework) dari Bank Pembangunan Multilateral dan mendorong mereka untuk memiliki target konkrit untuk meningkatkan kapasitas pinjamannya. Indonesia menyampaikan bahwa G20 perlu memanfaatkan peluang untuk memperkuat Bank Pembangunan Multilateral dan investasi swasta untuk pembiayaan Barang Publik Global (Global Public Goods/GPG). Indonesia dalam hal ini dapat menjadi test case untuk pembiayaan GPG melalui inisiatif Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM), sebagai bentuk katalisasi pendanaan pemerintah, Bank Pembangunan Multilateral, dan investasi swasta.
Isu selanjutnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu perpajakan internasional. Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani menegaskan kembali bahwa tujuan dari Solusi Dua Pilar, yaitu untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan kepastian. Secara khusus, Pilar Satu akan memberikan alokasi keuntungan yang lebih adil untuk meningkatkan kesetaraan. Sedangkan Pilar Dua ditujukan untuk mengatasi permasalahan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang masih tersisa. Penyediaan peningkatan kapasitas sangat penting bagi anggota Kerangka Kerja Inklusif. Peningkatan kapasitas pada Pilar Dua harus diprioritaskan karena Pilar Dua akan segera diimplementasikan.
Dalam kunjungan ini, Menteri Keuangan juga menjadi pembicara dalam berbagai forum, antara lain ( (i) Pembicara Kunci dalam High Level G20 Side-event: Seminar Achieving Growth-Friendly Climate Action and Financing for Emerging and Developing Economies; (ii) Panelis dalam G20 High Level Tax Symposium on Combatting Tax Evasion, Corruption, and Money Laundering; dan (iii) Pembicara Kunci dalam Policy Dialogues: A Roundtable Discussion on Crypto Assets.
Selain itu, Menkeu dan rombongan juga memanfaatkan kunjungan ini untuk bertukar pikiran dengan Menkeu negara anggota G20 lainnya dan para pimpinan organisasi internasional. Para tokoh tersebut antara lain: (i) Menkeu AS, Janet Yellen; (ii) Menkeu India, Nirmala Sitharaman, (iii) Menkeu Australia, Jim Chalmers, (iv) Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann; (v) Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgiva; dan (vi) Presiden Bank Dunia, Ajay Banga.
Pertemuan bilateral dengan berbagai negara utamanya membahas kondisi makroekonomi dan fiskal, meminta dukungan untuk keanggotaan Indonesia di FATF, serta penguatan kerja sama dengan Indonesia antara lain terkait transisi energi, investasi perdagangan dan industri, serta jasa keuangan.
Secara khusus, pertemuan dengan Menkeu India juga membahas realisasi dialog ekonomi dan keuangan khususnya untuk memperkuat perdagangan dan investasi serta update rencana penerapan Local Currency Transaction antara kedua negara. Pertemuan dengan Sekjen OECD membahas rencana keanggotaan Indonesia ke depan.
Pada pertemuan dengan Presiden Bank Dunia secara spesifik Menkeu meminta Bank Dunia mendukung pembiayaan Pilot Project ETM Indonesia sebagai contoh implementasi pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral untuk transisi energi dan global public goods. Para mitra bilateral tersebut juga menyampaikan apresiasi hasil capaian Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, mengharapkan dukungan Indonesia atas beberapa rencana tindak lanjut hasil capaian dimaksud, serta ikut terus mengawal proses G20 ke depan. (AC)
