Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus melakukan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE ini juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam penjurian TOP Digital Awards 2023 yang dilakukan pekan lalu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto memaparkan ada berbagai inovasi unggulan dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mendukung pelaksanaan SPBE ini. Pertama adalah aplikasi Sipiter atau Sistem Pelayanan Informasi Terpadu yang diimplementasikan pada 2023 ini.
“Aplikasi ini untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan yaitu aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat dalam mengakses seluruh sistem layanan informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon,” kata Bambang yang saat penjurian didampingi Fajar Sutrisno, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon.
Bambang menjelaskan, implementasi Sipiter ini juga didasari adanya peringatan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu agar pemerintah dan lembaga memangkas aplikasi yang jumlahnya begitu banyak sehingga membingungkan masyarakat. “Sebab itu, aplikasi-aplikasi yang tersebar di berbagai OPD kita satukan,” ucapnya,
Selain layanan informasi, menurut Bambang, Sipiter menyediakan layanan satu data, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), serta layanan lain yang merupakan kewajiban pemerintah sehingga diketahui masyarakat.
“Kami juga sedang mencoba untuk mengintegrasikan layanan call center, demikian juga CCTV-CCTV yang ada di beberapa titik wilayah kabupaten. Meskipun dengan sumber daya yang terbatas, kami berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat,” tuturnya.
Aplikasi lain yang juga digunakan Pemkab Cirebon adalah Sipepek atau Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan. Aplikasi ini diimplementasikan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan sosial seperti bantuan PBI, bantuan ibu hamil dan lainnya.
“Selama ini masyarakat terutama orang sakit itu selain jauh, lama mengurus administrasi ke RS, sekarang kita ada SIpepek sehingga bisa menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Cirebon dan pengurusannya juga cepat,” ujar Bambang.
Dia menambahkan, masyarakat miskin atau sakit ketika membutuhkan rujukan bantuan, tinggal mengakses secara langsung ke sipepek.cirebonkab.go.id, sehingga menghindari biaya-biaya atau calo.
Pemkab Cirebon juga memiliki aplikasi Sitenger atau Sistem Penandatanganan Dokumen Secara Elektronik yang sudah diterapkan di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cirebon.
“Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada ASN dalam melakukan penandatanganan dokumen secara digital, yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja sehingga pelayanan pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” tuturnya.
Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, Pemkab Cirebon sudah menerapkan Open Data atau Sistem Keterbukaan Informasi Data Pemerintahan. Informasi yang ada di open data ini juga bisa menjadi bahan pengambil kebijakan pimpinan.
Tak hanya itu, Pemkab Cirebon lewat Dinas Kominfo juga memiliki program Podcast. Ini sebagai platform diseminasi informasi publik terkait program-program unggulan Pemkab Cirebon dan potensi daerah Kabupaten Cirebon. “Kita ingin mengubah citra komunikasi pemerintah itu tidak kaku dengan masyarakat dan semua kalangan,” kata Bambang.
Pemkab Cirebon juga memiliki platform Cirebon Saber Hoaks untuk memfilter, memverifikasi, serta mengedukasi masyarakat mengenai berita informasi hoaks yang berkembang di masyarakat.
Berbagai inovasi tersebut sukses dilakukan karena dukungan infrastruktur jaringan internet yang sudah menjangkau dari kota hingga ke tingkat kelurahan. Untuk fiber optik sudah menjangkau 33 perangkat daerah di Komplek Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk radio wireless sudah ada di 40 kecamatan, 12 kelurahan, 2 RSUD, 9 UPT Pasar, dan hotspot area publik seperti Tempat Pariwisata, Taman Kota, Hutan Kota.
Kecepatan akses internet di SKPD Pemkab Cirebon sudah mencapai 100 Mbps, sedangkan di kantor kecamatan, kelurahan, UPT Pasar dan hotspot area publik mencapai 20 Mbps.
Dukungan juga diberikan dalam bentuk anggaran TI dari Pemkab Cirebon yang terus meningkat. Pada 2023 ini, Pemkab Cirebon mengalokasikan anggaran TI sebesar Rp 5,98 miliar, naik dibandingkan pada 2022 sebesar Rp 4,36 miliar. Persentase anggaran TI terhadap total anggaran instansi atau APBD mencapai 34 persen.
Keberhasilan implementasi TI di Pemkab Cirebon juga berkat dukungan SDM dan talent TI yang mumpuni, khususnya di Dinas Kominfo Pemkab Cirebon. Jumlah SDM di Dinas Kominfo Cirebon saat ini sebanyak 55 orang yang terdiri atas 24 pegawai tetap, 5 orang pegawai TI tetap, dan 26 orang pegawai TI tidak tetap.
Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tingkat IT maturity level Pemkab Cirebon pada 2022 lalu berada di angka 2,66. Tahun 2023 ini, ditargetkan naik menjadi 3,30.
“Untuk tahun 2023, baru dilakukan penilaian kemarin oleh Kemenpan RB, jadi untuk hasilnya kami masih menunggu, biasanya keluar akhir tahun,” kata Bambang.
Penulis: Nurdian Akhmad
